HEADLINNEWS.ID – Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong PT PLN (Persero) untuk memitigasi dampak pemadaman listrik bergilir yang banyak mengganggu aktivitas masyarakat.
Ia juga meminta PLN menjelaskan secara transparan ke publik mengenai alasan pemadaman bergilir panjang yang terjadi di Pulau Jawa.
“Saya sudah mencatat adanya pemadaman bergilir di sejumlah daerah di Pulau Jawa karena gangguan pasokan batu bara dan gangguan teknis pada PLTU. Hal ini tentunya menyebabkan ketidaknyamanan bagi masyarakat yang terdampak,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Senin (22/6/2026).
Puan mengingatkan bahwa komitmen PLN untuk mengurangi pemadaman listrik bergilir tidak boleh menghentikan proses evaluasi.
Ia juga meminta PLN melakukan mitigasi dampak yang muncul akibat pemadaman listrik bergilir, terutama memitigasi kelompok masyarakat dan sektor yang paling terdampak.
“Akar masalah penyebab gangguan yang berdampak luas bagi masyarakat, harus diketahui secara transparan,” tegas Puan.
“Saya juga mengimbau agar PLN dapat memitigasi dampak pemadaman listrik bergilir dan melindungi kepentingan masyarakat yang terdampak langsung. Mulai dari UMKM, industri, rumah sakit, dan sektor pelayanan publik,” imbuhnya.
Puan menyebut ketika listrik padam, maka aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, komunikasi, hingga pekerjaan pada sektor-sektor tertentu ikut terhenti.
Menurut Puan, fenomena tersebut menunjukkan bahwa dampak pemadaman listrik jauh melampaui sekadar padamnya lampu. Ketiadaan energi dinilai sangat mengganggu kehidupan sehari-hari.
“Pemadaman listrik bergilir yang cukup besar ini menyentuh aspek produktivitas masyarakat dan keberlangsungan ekonomi keluarga,” sebut Puan.
Lebih lanjut, Puan menilai di balik padamnya aliran listrik yang cukup lama dan sering, tersimpan persoalan yang lebih besar yakni menyangkut ketahanan infrastruktur energi nasional, perlindungan terhadap pelaku usaha kecil, dan kualitas pelayanan publik yang menjadi hak masyarakat.
“Insiden ini harus menjadi pelajaran untuk memperkuat tata kelola sektor energi nasional. Ketahanan energi merupakan pondasi penting bagi investasi, industri, dan pelayanan publik,” ungkap Puan.
Puan juga mengingatkan bahwa dalam setiap gangguan layanan publik, kelompok yang paling terdampak hampir selalu berasal dari kalangan usaha mikro dan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.
“Karena bagi perusahaan besar, pemadaman listrik masih dapat diantisipasi dengan penggunaan generator cadangan atau sistem kelistrikan alternatif. Namun bagi pedagang kecil, warung makan, UMKM rumahan, dan pekerja informal, listrik adalah satu-satunya sumber energi yang tersedia,” paparnya.
Dari kaca mata ekonomi kerakyatan, Puan menilai setiap jam pemadaman listrik berarti potensi kehilangan pendapatan.
Sebab dalam konteks ekonomi nasional yang masih menghadapi tekanan daya beli dan ketidakpastian global, pemadaman listrik berulang berpotensi memperburuk kondisi pelaku usaha kecil yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.
“Dampak pada ekonomi kerakyatan harus menjadi perhatian dalam sektor pelayanan publik. Untuk itu, kami berharap ada evaluasi besar-besaran dari persoalan pemadaman listrik bergilir ini agar ke depan jangan sampai terjadi lagi,” tutup Puan.
