HEADLINNEWS.ID – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) kembali menegaskan komitmennya sebagai organisasi yang menaungi pemilik dan CEO media siber di Indonesia sekaligus konstituen Dewan Pers untuk terus berkontribusi dalam menjaga demokrasi dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Komitmen tersebut diwujudkan melalui pengukuhan Kelompok Kerja (Pokja) Newsroom Jaga Desa untuk lima provinsi, yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan Bengkulu. Pengukuhan yang berlangsung di Hall Dewan Pers, Jakarta, ini menjadi momentum penting bagi SMSI untuk memperkuat peran media dalam menyuarakan kepentingan masyarakat desa sekaligus menjaga idealisme pers di tengah dinamika nasional.
Ketua Umum SMSI Pusat, Drs. Firdaus, M.Si., mengatakan pengukuhan Pokja Newsroom Jaga Desa memiliki tiga agenda strategis yang saling berkaitan.
“Kegiatan ini, yakni pengukuhan Pokja Newsroom Jaga Desa, ibaratnya perjuangan trisula, atau tiga agenda penting sekaligus. Pertama, sebagai konstituen Dewan Pers, SMSI hadir sebagai ambasador, duta bangsa untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia tetap kondusif. Kedua, Pokja Newsroom Jaga Desa merupakan afirmasi atas keberpihakan SMSI terhadap masalah pedesaan. Dan ketiga, adalah manifestasi nyata menjaga NKRI dengan desa sebagai entitas yang sangat penting,” ujar Firdaus.
Menurut Firdaus, pengukuhan tersebut memiliki makna tersendiri karena dilaksanakan di tengah menghangatnya suhu politik nasional menjelang akhir Agustus. Bagi SMSI, momentum tersebut menjadi penegasan bahwa idealisme pers harus tetap dijaga dan profesionalisme media tidak boleh tergerus oleh dinamika politik.
“Tempat ini, Hall Dewan Pers, akan menjadi saksi sekaligus monumen atas komitmen SMSI meneguhkan spirit kebangsaan. Lima provinsi yang Pokja Newsroom-nya kita kukuhkan bukan program kaleng-kaleng. Mereka telah memberikan unjuk bukti dengan program yang sudah dicanangkan SMSI,” tegasnya.
Lima Provinsi Jadi Penggerak Awal
Pengukuhan lima Pokja Newsroom Jaga Desa tersebut merupakan kelanjutan dari rangkaian pembentukan kepengurusan serupa yang sebelumnya telah dimulai di Bali pada awal Juli, kemudian dilanjutkan di Lampung, Banten, dan Kepulauan Riau.
Kelima provinsi yang dikukuhkan di Jakarta selanjutnya diharapkan menjadi bagian dari penguatan gerakan media untuk mengangkat berbagai persoalan, potensi, serta kemajuan desa melalui pemberitaan yang profesional dan konstruktif.
Ketua Umum SMSI Firdaus menyampaikan bahwa pengukuhan lima kepengurusan provinsi tersebut dilakukan secara bersamaan dalam satu seremoni.
Sementara itu, Wakil Direktur Pemberdayaan Daerah SMSI Pusat, Drs. Jayanto Arus Adi, M.M., mengatakan daerah-daerah lain akan segera menyusul dalam waktu yang tidak terlalu lama.
Menurut Jayanto yang juga merupakan Ahli Pers Dewan Pers, keputusan menggelar pengukuhan di tengah munculnya spekulasi mengenai “Rusuh Agustus Jilid II” justru menjadi pesan penting bagi kehidupan kebangsaan.
“Kami dan seluruh keluarga besar SMSI percaya rencana aksi unjuk rasa nasional memberikan amunisi moral kegiatan ini. Justru bagi kami momentum sekarang ini sangat penting sebagai pembelajaran berbangsa dan bernegara secara lebih utuh,” ungkap Jayanto.
Pers Diminta Tetap Profesional dan Berimbang
Senada dengan hal tersebut, Prof. Dr. Harris Arthur Hedar, S.H., M.H., CREL, menegaskan bahwa SMSI lahir sebagai organisasi profesional yang berkhidmat di bidang media dan memiliki tanggung jawab untuk memberikan kontribusi nyata dalam menjaga demokrasi.
Ia menilai pers memiliki posisi strategis dalam menjaga kualitas informasi publik, terutama ketika masyarakat menghadapi situasi nasional yang dinamis.
Menurutnya, SMSI berkomitmen membantu menjaga stabilitas nasional dan keutuhan negara, namun tetap menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasi.
Melalui pengukuhan Pokja Newsroom Jaga Desa, SMSI menyerukan kepada seluruh pengurus dan anggotanya di daerah agar tetap berada dalam koridor pers profesional.
Media di bawah naungan SMSI didorong untuk menghadirkan informasi yang jernih, berimbang, faktual, dan bertanggung jawab, sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat desa untuk menyampaikan potensi serta persoalan yang mereka hadapi.
Dengan penguatan Pokja Newsroom Jaga Desa di berbagai daerah, SMSI menegaskan bahwa desa bukan sekadar objek pemberitaan, melainkan bagian penting dari pembangunan nasional dan entitas strategis dalam menjaga persatuan serta keutuhan NKRI.
