HEADLINNEWS.ID – Ketika korupsi tidak lagi dipandang sebagai aib, najis, tetapi kekhilafan, kejahatan biasa, apalagi pelakunya (koruptor) dihukum ringan, selesai! Pasti negeri ini semakin runyam, bukti! Apalagi setelahnya mereka masih bisa jadi DPR, bupati, gubernur, mungkin juga presiden, sempurna!!
Sebegitu parahnya, bisa jadi kita sendiri tidak sadar ikut melakukan, karena korupsi telah jadi budaya, elok nian. Ambyar-ambyar di negeri ini, korupsi bukan lagi sekadar mencuri uang negara, tetapi merampok bersama-sama dengan modus berupa-rupa, seperti kata Tiyo Ardiyanto.
Meski saya sendiri tak suka gaya Tiyo yang sok alim, tapi maaf kemlinthi juga, namun dirasa-rasakan ada benarnya. Korupsi bukan sekadar jadi budaya, tetapi darah daging, astaghfirullah.
Simak saja, korupsi terjadi dari hulu sampai hilir, dari istana sampai tukang sapu, dari orang alim seperti ustaz, kiai, sampai mereka orang-orang pinggiran.
Ustaz korupsi ayat, guru korupsi waktu, wartawan korupsi kata-kata. Pena tidak lagi menjadi pedang peradaban, tetapi kata-kata, karya, dan tulisannya lahir dari ideologi maju tak gentar membela yang bayar. Jadi apa yang bisa diharapkan, kemana mau mengadu, mencari keadilan, apalagi polisi, jaksa, dan hakim menjadikan hukum sebagai komoditas.
Mereka tajir berlimpah harta, karena maling ayam pun mereka sembelih, dan dihisap darahnya. Lihat juga, di kantor-kantor pemerintah para aparatur sipil negara (ASN) sibuk bermain gawai, membuat pelayanan jadi lambat. Jargonnya, kalau bisa dipersulit, mengapa harus dipermudah. Tidak ada uang, tidak ada pelayanan, tidak ada uang, tidak ada keadilan.
Rakyat rasanya bukan menjadi sebuah entitas simbolik dari muara pengabdian, karena rakyat adalah objek (pemerasan). Rumah rakyat kena pajak, usaha mereka (rakyat) kena pajak, juga tanah, harta, dan aset yang dimiliki dipajaki negara. Maka ada pertanyaan, apa yang sudah negara berikan pada kami (rakyat), karena kami sudah membayar pajak.
Kasihan amat, si rakyat. Padahal suara rakyat dalam konteks demokrasi adalah vox populi vox dei. Diskursus filsafat politik ini, meski tidak secara spesifik disebut siapa yang menjadi pencetusnya, tetapi diamini banyak pihak. Belakangan Alcuin dan Machiavelli memberikan afirmasi atas pandangan tersebut.
Kembali pada ungkapan Nietzsche, mengapa mereka tidak menghiraukan suara Tuhan, benarkah Tuhan telah mati, Gott ist tot, seperti kata Friedrich Nietzsche, filsuf Jerman kelahiran 15 Oktober 1844. Pemikiran kontroversial Nietzsche dipicu fenomena sungsang yang sedang menggejala di Eropa abad ke-19. Perubahan ekstrem dengan segala komplikasi peradaban mengoyak fundamental spiritual.
‘Kematian Tuhan’, kata filsuf yang sangat berpengaruh ketika itu, karena hitam putih religiositas dirasakan membelenggu. Itulah yang mendorong mereka, kalangan penganut saintis, meninggalkan agama dan memilih menjadi sekuler. Nietzsche menantang manusia untuk tidak terpuruk dalam nihilisme.
Manusia harus berani menciptakan nilai-nilai baru dari dalam diri mereka sendiri, tanpa bergantung pada dogma agama atau otoritas keagamaan. Mereka yang berhasil melakukan praktik ini disebutnya sebagai Übermensch (Manusia Unggul). Jadi, melepas belenggu-belenggu dogmatis.
Menggejala di Indonesia
Fenomena galau, orang tidak percaya pada patron, penguasa, pemerintah, tetapi bukan pada agama, sedang menggejala di Indonesia. Apalagi dipicu anomali sosial, seperti tragedi pesantren, pengasuh ponpes justru melakukan perundungan, korupsi gila-gilaan yang terjadi di institusi keagamaan membuat kebuntuan meledak.
Di sisi yang lain, paradoks terjadi akibat gerusan politik pragmatis, yakni transaksi menjadi solusi jalan pintas kian memperparah. Tanpa memijakkan dampak lebih jauh, berlaku rumus “yak onok wik, ya obos”, atau terminologi sederhananya maju tak gentar membela yang bayar. Selesai.
Sikap seperti di atas menjadi gejala yang sangat lazim, maka uang menjadi senjata pamungkas. Karena uang, siapa pun bisa menjadi anggota DPR/D, karena uang, siapa pun bisa menjadi pejabat, bupati, wali kota, kepala daerah, sampai presiden.
Ongkosnya tidak perlu mahal, cukup satu kepala, satu suara dengan fulus Rp20 ribu saja. Jangan heran politisi Senayan, anggota DPRD di daerah tak jelas asal-usulnya. Rekam jejaknya pun penuh belang-bonteng, seperti koruptor, preman, atau mereka yang secara kompetensi dan kapasitas kurang, namun berduit dan beruang, jadi bisa membeli suara. Jadilah legislator, politisi, wakil rakyat, keren!!
Politik transaksional adalah sebentuk proses politik yang pada gilirannya melahirkan karma. Carut-marut negeri ini mengalami koyak-moyak karena tujuan yang menjadi esensi niat mendirikan bangsa tidak ditunaikan sesuai dengan amanat founding fathers kita. Proses meritokrasi ketatanegaraan yang menjadi platform kehidupan berbangsa dan bernegara tidak lagi berpijak pada bumi pertiwi sebagai ibu bangsa yang melahirkan.
Cita-cita sang Proklamator sebagaimana sesanti Trisakti Bung Karno makin tidak dipahami, bahkan oleh mereka yang menabalkan diri sebagai Soekarnois. Negeri ini seperti dipahat untuk kepentingan-kepentingan yang tidak utuh, sesuai Mukadimah UUD 1945. Amandemen UUD 1945 telah mendistorsi narasi rancang bangun keindonesiaan.
Kita sendiri bingung dan pangling dengan diri kita, lingkungan kita, budaya kita, dan perilaku kita, tragis. Kita seperti sedang tersesat di rumah kita sendiri, kampung kita sendiri, juga negeri kita sendiri. Karena disorientasi yang kebablasan, kecintaan pada negeri kita, sebagaimana sabda Rasul Nabi Muhammad SAW, hubbul wathan minal iman, serasa tidak lagi kukuh menjadi pijakan.
Paradoks yang terjadi, negeri putu manikam, di dalam perut bumi dikandung harta tak terperikan, seperti emas, minyak, batu bara, nikel, dan lain sebagainya. Tidak itu saja, di atas bumi kekayaan juga melimpah, sungai dan lautan laksana kolam susu, tongkat dan batu jadi tanaman.
Tanah ini tanah surga. Pertanyaan yang membuhul di benak kita sekarang, mengapa kemiskinan masih mendera, ke mana kekayaan berlimpah, siapa yang salah, apa yang sudah dilakukan oleh negara, di mana pemimpin-pemimpin kita?
Hari-hari ini kita prihatin dan merasakan suasana negeri kita yang tidak sedang baik-baik saja. Pak Presiden Prabowo, Pak Gibran, kami rakyatmu ke mana harus mengadu? Dolar membumbung, ekonomi terjepit, PHK mengintai, mahasiswa menyalak, mengartikulasikan kemarahan, dan mereka turun ke jalan.
Sayup-sayup samar terdengar di tengah langkah lesu penuh ketidakpastian, terdengar tuing-tuing, ada ambulans lewat, mengagetkan, menyadarkan. “Sopo kuwi sing mati, ana ambulans ngebut kok ora nggowo peti,” pertanyaan itu membuhul. Kami penasaran merangsek bertanya lagi, “Sopo kuwi sing mati?!”
Akhirnya terjawab, ternyata yang mati adalah hati nurani. Innalillahi wa inna ilaihi raji’un. Tabik.
Jayanto Arus Adi, wartawan senior, Ahli Pers Dewan Pers, alumni PPNK Lemhanas RI Angkatan 227 Tahun 2025. Selain tetap aktif sebagai praktisi media, banyak menggeluti kegiatan sebagai konsultan media dan komunikasi. Ikut berkontribusi di Satu Pena (organisasi penulis yang dipimpin Denny JA).
Mengajar jurnalistik di beberapa kampus, juga aktif di MOJO (Mobile Jurnalis Indonesia) sebagai Ketua Umum Nasional. Saat ini tengah menempuh S3 (Program Doktoral) di Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. Bidang yang dipilih adalah Prodi Pertanian, Komunikasi Agribisnis, dan Ketahanan Pangan.
Headlinnews adalah media online yang didirikan dan dinakhodai langsung sebagai Pemimpin Umum dan Redaksi. Dengan tagline “Dari Jawa Tengah untuk Indonesia”, media ini didedikasikan menjadi oase bagi informasi alternatif, sekaligus lokomotif penggiat civil society.
