HEADLINNEWS.ID – PALANGKA RAYA – Aksi demonstrasi Jilid III terkait persoalan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) kembali berlangsung di Kalimantan Tengah. Massa mengambil langkah tegas dengan menyegel Kantor Gubernur Kalteng sebagai bentuk protes terhadap pemerintah daerah yang dinilai belum memberikan kejelasan atas sejumlah tuntutan yang telah disampaikan.
Dalam aksi tersebut, massa memberikan batas waktu 2×24 jam kepada pemerintah untuk merespons tuntutan mereka, termasuk permintaan agar Karhutla di Kalimantan Tengah segera ditetapkan sebagai bencana nasional.
Selain status bencana nasional, massa juga meminta pemerintah melakukan pemetaan terhadap seluruh wilayah terdampak kebakaran serta menjalankan audit lingkungan secara menyeluruh.
Menurut perwakilan massa, langkah tersebut diperlukan untuk mengetahui secara jelas kondisi kawasan yang terdampak sekaligus mengevaluasi pengelolaan izin konsesi di wilayah yang selama ini menghadapi persoalan kebakaran hutan dan lahan.
Massa juga menyoroti kebijakan terkait Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan. Mereka mendesak adanya evaluasi terhadap kebijakan tersebut serta berbagai kebijakan pemerintah lainnya yang dinilai berdampak terhadap masyarakat.
Aksi ini menjadi bentuk tekanan kepada pemerintah daerah agar segera mengambil langkah konkret dalam menangani persoalan Karhutla di Kalimantan Tengah.

