HEADLINNEWS.ID – JAKARTA, Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan pada Senin sore, 14 September 2026. Posisi bendahara negara kemudian diserahkan kepada wakilnya, Prof. Suahasil Nazara, Ph.D., teknokrat dan Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia.
Istana menarasikan perombakan kabinet itu sebagai langkah penyegaran organisasi dan tata kelola. Namun, pasar finansial membaca adanya evaluasi mendasar terhadap arah kebijakan fiskal nasional.
Pergantian tersebut menjadi yang ketiga pada posisi Menteri Keuangan dalam kurun kurang dari dua tahun pemerintahan Prabowo.
Detik-detik Panggilan Istana di Ruang Sidang DPD RI
Purbaya masih menjalankan tugasnya pada Senin pagi dengan memimpin rapat kerja gabungan bersama Komite IV DPD RI, Bappenas, dan Bank Indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan.
Rapat membahas anggaran pengalihan pegawai PPPK paruh waktu senilai Rp31,1 triliun serta tata kelola surat utang negara.
Di tengah pemaparan materi ekonomi makro, Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi menginterupsi jalannya rapat.
“Pak Menteri, saya putus dulu. Karena ini ada telepon dari Istana, dari Mensesneg,” ujar Nawardi menyela pembicaraan Purbaya.
Purbaya kemudian meraih ponselnya. Melalui sambungan telepon, ia terdengar menjawab lirih, “Halo Pak. Iya, siap-siap. Saya masih di DPD, Pak.”
Rapat kemudian diskors. Purbaya meninggalkan area parlemen menuju Istana Negara dan tidak terlihat lagi mendampingi prosesi pelantikan penggantinya pada sore hari.
Lima Isu di Balik Pemberhentian Purbaya
Sejumlah isu disebut melatarbelakangi pencopotan Purbaya, mulai dari polemik setoran dividen Danantara hingga kebijakan fiskal dan dinamika birokrasi internal Kementerian Keuangan.
- Polemik Setoran Dividen Rp120 Triliun Danantara
Salah satu isu yang disebut menurunkan kredibilitas data ekonomi pemerintah adalah klaim Purbaya terkait Danantara Indonesia. Purbaya sempat mengumumkan kepada publik bahwa Danantara akan menyetor dividen keuntungan sebesar Rp120 triliun atau setara USD 6,8 miliar untuk menambal defisit APBN tahun ini.
Namun, pernyataan tersebut dibantah manajemen Danantara yang menyatakan tidak pernah membahas ataupun merencanakan target setoran tersebut. Perbedaan informasi itu dinilai pasar memperburuk transparansi kebijakan fiskal.
- Kebijakan Fiskal dan Tekanan Rating Internasional
Gaya pengelolaan anggaran Purbaya dinilai terlalu ekspansif demi mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan Presiden.
Purbaya mengucurkan likuiditas sebesar Rp200 triliun dari dana pemerintah ke bank-bank BUMN atau Himbara untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Langkah itu memicu gesekan dengan Bank Indonesia selaku otoritas moneter.
Lembaga pemeringkat internasional Fitch dan Moody’s kemudian disebut menurunkan prospek atau outlook peringkat utang Indonesia menjadi negatif karena kekhawatiran pembengkakan defisit akibat pendanaan program populis berskala besar.
- Konflik Fiskal Pusat-Daerah dan Gaya Komunikasi
Gaya komunikasi Purbaya yang cenderung ceplas-ceplos disebut kerap memicu resistensi politik. Salah satu polemik yang meruncing adalah penahanan Dana Bagi Hasil atau DBH milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Perselisihan itu memicu pergesekan komunikasi terbuka di media massa antara Kementerian Keuangan di bawah Purbaya dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung terkait urgensi penerbitan obligasi daerah atau bond DKI senilai Rp5,2 triliun.
- Friksi Birokrasi Internal dan Mutasi Pejabat
Berdasarkan informasi dari internal kementerian, Purbaya dilaporkan memiliki ketidakcocokan pola kerja dengan jajaran direktur jenderal kunci yang dikenal sebagai loyalis Prabowo.
Situasi semakin memanas setelah pada Kamis, 10 September 2026, atau empat hari sebelum dirinya diberhentikan, Purbaya melakukan perombakan dan mutasi terhadap ratusan pejabat di internal Kementerian Keuangan.
Langkah tersebut dinilai Istana berjalan tanpa koordinasi dan persetujuan Presiden.
- Respons Pasar atas Penunjukan Suahasil
Keputusan Prabowo mengganti Purbaya dinilai sebagai langkah untuk meredakan pasar keuangan yang sempat bergejolak akibat pelemahan nilai tukar rupiah.
Setelah nama Suahasil Nazara diumumkan sebagai Menteri Keuangan pada Senin sore, sentimen pasar disebut berbalik positif. Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG merespons dengan kenaikan.
Respons tersebut mencerminkan pandangan investor terhadap kembalinya Kementerian Keuangan ke tangan ekonom teknokrat yang kebijakannya dinilai lebih dapat diprediksi dan berpegang pada batas defisit anggaran di bawah 3 persen PDB.
Ekspektasi Pasar terhadap Disiplin Anggaran
Penunjukan Suahasil dipandang sebagai jalan tengah bagi kelangsungan ekonomi makro nasional. Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Tauhid Ahmad, menilai keputusan Presiden Prabowo menunjuk Suahasil sebagai langkah untuk menenangkan kegelisahan pasar uang.
“Pasar membutuhkan figur jangkar fiskal yang memiliki kedekatan teknis mendalam dengan birokrasi Kemenkeu. Penunjukan Suahasil memberikan garansi dan sinyal kuat kepada investor bahwa Indonesia berkomitmen penuh kembali pada disiplin anggaran yang konservatif,” tutur Tauhid Ahmad.
Senada, pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianty, mengatakan tantangan utama Suahasil adalah menyeimbangkan pembiayaan program belanja populis berskala besar pemerintah tanpa mencederai kesehatan APBN.
“Sebagai mantan Kepala BKF, Prof. Suahasil tahu persis di mana batas aman fiskal Indonesia. Komitmen perdananya untuk tetap mematok defisit di bawah 3% PDB adalah langkah krusial untuk memulihkan kembali prospek rating utang kita yang sempat tertekan,” pungkas Telisa. (RED/MEDIA)
