HEADLINNEWS.ID – Jakarta, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) menarik mundur massa dari depan Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, saat demonstrasi pada Kamis (27/8/2026) karena menilai situasi di lokasi sudah tidak kondusif.
Koordinator AMPB Supriyono alias Botok mengatakan keputusan itu diambil karena pihaknya tidak ingin massa AMPB terlibat dalam kerusuhan. Ia menyebut AMPB datang ke Jakarta untuk mengawal aspirasi rakyat secara damai.
Botok juga menyatakan AMPB tidak ingin dibenturkan dengan massa yang disebutnya sebagai massa bayaran. Menurut dia, situasi tersebut dikhawatirkan merusak nama AMPB dan membuat anggotanya berpotensi ditangkap polisi.
Sebelum menarik massa, Botok bersama aktivis AMPB lainnya mengikuti sidang paripurna DPR di Gedung Nusantara II, kompleks parlemen, Jakarta.
Dalam kesempatan itu, AMPB menyampaikan tuntutan agar DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Tuntutan tersebut diterima Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
Dasco memastikan RUU Perampasan Aset akan disahkan paling lambat pada 15 Desember 2026.
Sehari setelah aksi, Jumat (28/8/2026), Botok menyampaikan permintaan maaf atas keputusan menarik mundur massa AMPB dari depan Gedung DPR/MPR. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada pengemudi ojek online, masyarakat Jabodetabek, dan masyarakat Indonesia atas dukungan terhadap aksi tersebut.
Analisis Kritis
Fakta utama dalam peristiwa ini adalah keputusan AMPB menarik mundur massa ketika kondisi demonstrasi dinilai tidak kondusif. Di sisi lain, tuntutan yang dibawa AMPB dalam aksi tersebut berkaitan dengan pengesahan RUU Perampasan Aset, yang menurut Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad ditargetkan disahkan paling lambat 15 Desember 2026.
