HEADLINNEWS.ID – Kepolisian menangani 100 laporan polisi terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melibatkan korporasi, dengan luas area terbakar mencapai 29.534,99 hektare. Dari 94 kasus yang telah masuk tahap penyidikan, sebanyak 23 laporan direkomendasikan untuk pencabutan izin perusahaan.
Data tersebut disampaikan Kapolri dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, pada 21 Oktober 2026. Berdasarkan laporan terakhir per 20 Oktober pukul 18.00 WIB, penegakan hukum perkara karhutla korporasi dilakukan oleh 10 Polda dan Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri.
Dari 100 laporan polisi tersebut, enam masih dalam tahap penyelidikan dan 94 telah masuk penyidikan. Sebanyak 13 korporasi telah ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan proses terhadap laporan lainnya masih berjalan.
Dari 94 perkara yang disidik, 23 laporan direkomendasikan untuk pencabutan izin. Sebelas korporasi telah ditetapkan sebagai tersangka, sementara 12 lainnya belum berstatus tersangka.
Adapun 71 laporan polisi lainnya belum direkomendasikan untuk pencabutan izin. Dari jumlah itu, dua perkara telah menetapkan tersangka, sedangkan 69 lainnya belum menetapkan tersangka.
Kapolri juga memaparkan data 22 korporasi yang terafiliasi dengan penanaman modal asing (PMA) atau pihak asing. Sebelas di antaranya termasuk dalam kelompok korporasi yang telah direkomendasikan untuk pencabutan izin, sedangkan 12 korporasi lainnya dalam kelompok rekomendasi tersebut belum ditetapkan sebagai tersangka.
Sebelas korporasi yang telah ditetapkan sebagai tersangka itu memiliki total luas konsesi 209.933 hektare, dengan area terbakar 11.105,39 hektare. Sementara itu, 12 korporasi yang belum ditetapkan sebagai tersangka memiliki luas konsesi 166.756 hektare dan area terbakar 8.849 hektare.
Berdasarkan pemaparan Kapolri, delapan dari 11 korporasi tersebut berada di Kalimantan Barat, dua di Kalimantan Tengah, dan satu di Kalimantan Selatan.
Selain perkara korporasi, Polri menangani 286 laporan polisi terkait karhutla yang melibatkan perorangan di 13 Polda. Luas area terbakar dalam kasus tersebut mencapai 5.856 hektare, dengan 243 tersangka.
Dari perkara perorangan itu, 32 masih dalam penyelidikan, sembilan dihentikan penyelidikannya, 189 berlanjut dalam proses penyidikan, dan 56 perkara telah selesai.
Data penegakan hukum yang dipaparkan Kapolri menunjukkan bahwa penanganan karhutla korporasi masih mencakup perkara pada berbagai tahap, mulai dari penyelidikan hingga penyidikan. Dari 94 laporan yang disidik, 23 direkomendasikan untuk pencabutan izin, tetapi status penetapan tersangka dalam kelompok tersebut belum merata.
Perbedaan antara rekomendasi pencabutan izin dan penetapan tersangka perlu diperhatikan dalam membaca perkembangan perkara. Data yang disampaikan juga belum merinci identitas perusahaan, dasar rekomendasi pencabutan izin, maupun hasil akhir penanganan setiap kasus. Karena itu, angka tersebut menggambarkan progres penegakan hukum yang dilaporkan Polri, bukan putusan akhir mengenai tanggung jawab hukum masing-masing korporasi.

