HEADLINNEWS.ID – Warga di kawasan Jalan Gajah Mada dan Hayam Wuruk, Jakarta Barat, berharap kebijakan ganjil genap tetap berlaku hingga proyek MRT selesai dikerjakan. Mereka khawatir pencabutan aturan pembatasan kendaraan sebelum proyek rampung akan memperparah kemacetan di kawasan yang masih terdampak pengerjaan tersebut.
Harapan itu muncul setelah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pemerintah daerah sedang mengkaji ulang penerapan ganjil genap di Jalan Gajah Mada, Hayam Wuruk, hingga Kota Tua. Pramono mengatakan keputusan mengenai kelanjutan kebijakan tersebut akan segera ditetapkan.
Erlangga, warga di sekitar Jalan Gajah Mada, menilai pencabutan ganjil genap sebaiknya menunggu sampai pengerjaan MRT selesai. Menurut dia, kondisi jalan yang masih dalam tahap pengerjaan perlu menjadi pertimbangan sebelum pemerintah memutuskan perubahan kebijakan.
“Setelah MRT beres dulu lah ya. Biar sekalian mungkin nanti jalannya dirapihin juga. Karena kalau misal dicabutnya sekarang memang macet juga sih,” ujar Erlangga di Jalan Gajah Mada, Minggu (11/10/2026).
Meski meminta aturan tetap berlaku selama proyek berlangsung, Erlangga mendukung evaluasi ganjil genap di kawasan tersebut. Dia berharap pemerintah mempertimbangkan kemungkinan pencabutan aturan setelah kondisi jalan lebih tertata dan pengerjaan MRT selesai.
“Bagus sih kalau mau dikaji ulang. Atau misal ada rencana dicabutlah ya bahasanya. Jalan sekitar sini bisa lebih ramai lagi,” kata dia.
Menurut Erlangga, kawasan Gajah Mada dan Hayam Wuruk memiliki potensi untuk menarik pengunjung melalui wisata kuliner dan bangunan lama yang masih terdapat di sekitar kawasan tersebut. Dia menilai keberadaan tempat kuliner di Glodok dapat menjadi daya tarik bagi orang yang ingin berkunjung ke wilayah itu.
“Sini kan banyak kuliner, terus bangunannya kan masih banyak yang zaman dulu. Bisalah jadi destinasi wisata klasik. Kalau kuliner kan apalagi di Glodok banyak tuh, yang China gitu,” ujarnya.
Harapan serupa disampaikan Shinta, warga di sekitar Jalan Hayam Wuruk. Dia meminta pemerintah menunggu hingga proyek MRT tuntas sebelum mencabut pembatasan kendaraan, terutama karena kondisi jalan masih berkaitan dengan pekerjaan proyek tersebut.
“Mungkin kalau mau dicabut tunggu MRT beres aja ya. Biar jalannya juga udah rapi kalau MRT udah beres,” kata Shinta.
Shinta juga berharap penyelesaian MRT dapat mendorong peningkatan aktivitas masyarakat di kawasan Hayam Wuruk dan sekitarnya. Dia memperkirakan akses menuju Kota Tua dan kawasan Glodok akan menjadi salah satu hal yang menarik pengunjung setelah MRT tersedia.
“Iya biar ramai. Kayak banyaklah yang bisa didatangi di sini. Dari sini juga kan bisa ke Kotu, iya Kota Tua,” katanya.
Pernyataan kedua warga tersebut memperlihatkan adanya harapan agar evaluasi ganjil genap mempertimbangkan kondisi jalan selama proyek MRT berlangsung. Mereka tidak menolak evaluasi kebijakan, tetapi menginginkan perubahan aturan dilakukan setelah pengerjaan proyek selesai.
Sebelumnya, Pramono mengatakan kajian ulang ganjil genap tidak hanya mencakup satu ruas jalan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut mengevaluasi penerapan aturan tersebut di Jalan Gajah Mada, Hayam Wuruk, hingga Kota Tua.
Pramono menyampaikan pernyataan itu kepada wartawan di Velodrome, Jakarta Timur, Minggu (4/10/2026). Dia mengatakan pemerintah akan segera mengambil keputusan setelah kajian dilakukan.
“Yang pertama untuk ganjil genap segera kita lakukan kajian. Memang bukan hanya di tempat yang tadi disampaikan. Di Gajah Mada, Hayam Wuruk, sampai dengan Kota Tua,” ujar Pramono.
Dia juga mengakui bahwa penerapan kebijakan tersebut telah berlangsung cukup lama dan menyatakan pemerintah akan segera menentukan apakah ganjil genap masih diperlukan di kawasan itu.
“Itu mereka merasakan dampak yang sudah cukup lama. Dan untuk itu segera kami akan memutuskan mengenai kebijakan ganjil genap tersebut,” tambahnya.
Pramono mengaitkan keputusan mengenai ganjil genap dengan jadwal pengerjaan MRT di kawasan tersebut. Dia menyebut pekerjaan di permukaan ditargetkan dapat diselesaikan pada 2027.
“Karena memang pekerjaan di permukaan untuk MRT mudah-mudahan sampai dengan 2027 itu sudah bisa terselesaikan. Sehingga dengan demikian apakah kebijakan ganjil genap itu masih perlu dilakukan atau nggak segera saya putuskan,” kata Pramono.
Dengan demikian, keputusan pemerintah mengenai kelanjutan ganjil genap di Gajah Mada, Hayam Wuruk, hingga Kota Tua masih menunggu hasil kajian. Sementara itu, warga yang tinggal di sekitar jalur tersebut berharap aturan tidak dicabut sebelum proyek MRT rampung dan kondisi jalan lebih tertata.
Latar Belakang
Evaluasi ganjil genap di Jalan Gajah Mada, Hayam Wuruk, hingga Kota Tua berkaitan dengan kebijakan pembatasan kendaraan yang selama ini diterapkan di kawasan tersebut. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini mengkaji apakah aturan itu masih perlu dipertahankan atau dapat dicabut.
Pramono Anung menyampaikan bahwa kajian tersebut mencakup beberapa kawasan, bukan hanya satu ruas jalan. Ia juga menyatakan keputusan akan segera diambil, meskipun pengerjaan MRT di permukaan masih ditargetkan berlangsung hingga 2027.
Dari sisi warga, persoalan ganjil genap tidak hanya berkaitan dengan pembatasan kendaraan, tetapi juga kondisi jalan selama pengerjaan proyek. Erlangga menilai pencabutan aturan sebelum proyek selesai berpotensi memperparah kemacetan. Shinta pun berharap perubahan kebijakan menunggu hingga pekerjaan MRT rampung dan jalan kembali tertata.
Keduanya juga mengaitkan penyelesaian proyek dengan potensi meningkatnya aktivitas masyarakat. Erlangga menyoroti keberadaan tempat kuliner dan bangunan lama di sekitar Glodok, sedangkan Shinta menyebut akses menuju Kota Tua sebagai salah satu daya tarik kawasan tersebut.
Meski memiliki harapan serupa mengenai waktu pencabutan, pandangan warga itu tidak sama dengan keputusan resmi pemerintah. Sampai pernyataan terakhir Pramono dalam bahan sumber, pemerintah masih melakukan kajian dan belum menyampaikan keputusan final mengenai kelanjutan ganjil genap di kawasan tersebut.
Persoalan utama dalam evaluasi ganjil genap di Gajah Mada, Hayam Wuruk, hingga Kota Tua adalah waktu penerapan perubahan kebijakan. Pemerintah sedang mempertimbangkan kelanjutan pembatasan kendaraan, sementara warga yang tinggal di sekitar lokasi meminta agar keputusan memperhitungkan pengerjaan MRT dan kondisi jalan.
Keterangan Erlangga dan Shinta menunjukkan adanya kekhawatiran mengenai kemacetan apabila ganjil genap dicabut sebelum proyek selesai. Namun, kedua pernyataan tersebut merupakan pandangan warga dan belum disertai data mengenai volume kendaraan, tingkat kemacetan, atau perubahan arus lalu lintas yang dapat digunakan untuk mengukur dampak pencabutan aturan.
Di sisi lain, pemerintah belum memaparkan hasil kajian maupun dasar teknis yang akan digunakan untuk menentukan apakah ganjil genap tetap diperlukan. Bahan sumber hanya memuat pernyataan bahwa evaluasi sedang berlangsung dan keputusan akan segera diambil.
Perbedaan antara harapan warga dan proses pengambilan keputusan pemerintah membuat hasil kajian menjadi informasi penting berikutnya. Penjelasan mengenai pertimbangan lalu lintas, kondisi jalan selama pengerjaan MRT, dan waktu penerapan keputusan akan membantu pembaca memahami alasan di balik kebijakan yang akhirnya dipilih.
Potensi wisata kuliner dan akses menuju Kota Tua juga muncul dalam pandangan warga, tetapi belum tersedia data untuk memastikan sejauh mana perubahan ganjil genap akan memengaruhi jumlah pengunjung. Karena itu, potensi peningkatan aktivitas kawasan perlu dibedakan dari dampak yang sudah terukur.
