Harga Minyak Brent Tembus US$109,97, Rupiah Melemah ke Rp18.000

Michael Ivan
By
Michael Ivan
Jurnalis
Lebih suka bekerja di balik layar, tapi pastikan selalu update dengan apa yang terjadi di luar sana.
- Jurnalis
5 Min Read

HEADLINNEWS.ID – Harga minyak mentah Brent mencapai sekitar US$109,97 per barel pada Senin (19/10/2026), jauh di atas asumsi Indonesian Crude Price (ICP) dalam APBN 2026 sebesar US$70 per barel. Pada saat yang sama, rupiah melemah hingga menembus Rp18.000 per dolar AS, menambah tekanan biaya pengadaan energi yang masih bergantung pada impor.

Tekanan harga minyak dan nilai tukar tersebut muncul bersamaan dengan antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), antara lain di Jember dan beberapa wilayah Bali. Pertamina Patra Niaga menyebut perubahan pola distribusi, jadwal pengiriman, serta kedatangan kapal tanker berdampak pada antrean di sejumlah SPBU.

Lukman Hqeem, analis pasar keuangan dari Komunitas Jago FX, menilai persoalan ketersediaan BBM perlu diperiksa bersama perkembangan biaya pengadaan. Menurut dia, harga jual di SPBU tidak menggambarkan seluruh beban yang ditanggung konsumen ketika mereka harus mengantre berjam-jam untuk memperoleh bahan bakar.

Brent dan ICP memiliki perbedaan fungsi. Brent merupakan acuan harga minyak internasional, sedangkan ICP adalah harga rata-rata minyak mentah Indonesia yang dihitung menggunakan formula dengan sejumlah acuan internasional. Meski berbeda, kenaikan harga minyak global dapat meningkatkan biaya pengadaan minyak mentah maupun produk BBM yang dibutuhkan Indonesia.

Pelemahan rupiah menambah tekanan karena pembelian minyak yang menggunakan dolar AS membutuhkan lebih banyak rupiah ketika nilai tukar melemah. Kombinasi kenaikan harga minyak dan pelemahan mata uang tersebut mempersempit ruang untuk mempertahankan biaya pengadaan pada tingkat yang sama.

Data impor migas nasional menunjukkan volume impor turun dari sekitar 4,91 juta ton pada Juli menjadi 4,46 juta ton pada Agustus 2026. Namun, data agregat itu belum membuktikan adanya pengurangan pembelian minyak oleh Pertamina karena mencakup migas secara keseluruhan, bukan hanya minyak mentah atau produk BBM.

Ketersediaan BBM di SPBU juga bergantung pada rantai pasokan yang mencakup pengadaan minyak mentah dan produk BBM, pengolahan di kilang, penyimpanan di terminal, serta pengiriman ke SPBU. Pergeseran jadwal pengiriman atau berkurangnya pasokan ke suatu daerah dapat membuat persediaan di tangki SPBU lebih cepat habis ketika kebutuhan masyarakat tetap tinggi.

Untuk mengetahui sumber gangguan, data kedatangan mobil tangki, volume pengiriman, dan interval distribusi perlu diperiksa bersama informasi stok terminal, jadwal kapal tanker, serta penyaluran BBM di setiap wilayah. Data tersebut dapat membantu membedakan persoalan distribusi lokal, perubahan permintaan, dan gangguan pasokan yang lebih luas.

Tekanan harga minyak juga berpengaruh terhadap ruang fiskal pemerintah. Ketika biaya pengadaan meningkat sementara harga jual BBM tertentu tetap diatur pemerintah, selisih antara biaya keekonomian dan harga yang dibayar konsumen dapat memperbesar kebutuhan subsidi atau kompensasi, bergantung pada mekanisme yang berlaku.

Pemerintah menghadapi pilihan antara menambah dukungan fiskal untuk menjaga keterjangkauan harga dan menyesuaikan harga BBM untuk mengurangi sebagian tekanan anggaran. Penambahan subsidi dapat menambah beban APBN, sedangkan kenaikan harga BBM berpotensi memengaruhi inflasi, ongkos transportasi, biaya produksi, dan daya beli rumah tangga.

Pilihan lain mencakup pengelolaan konsumsi, kuota, dan distribusi. Namun, penyesuaian penyaluran tanpa pengelolaan stok serta komunikasi yang memadai dapat memindahkan beban persoalan dari anggaran negara ke masyarakat yang membutuhkan BBM.

Antrean panjang juga berpotensi menambah biaya di luar perhitungan anggaran negara. Pengemudi dapat kehilangan waktu produktif, pelaku usaha menghadapi biaya tambahan, distribusi barang menjadi kurang efisien, dan sebagian masyarakat berisiko beralih ke BBM eceran dengan harga lebih tinggi.

Lukman meminta pemerintah dan Pertamina membuka data perkembangan volume impor, produksi kilang, stok terminal, realisasi pengiriman ke SPBU, serta perubahan pola distribusi di wilayah yang mengalami antrean. Data tersebut diperlukan untuk menilai apakah gangguan pasokan bersifat sementara, berkaitan dengan logistik, atau terkait persoalan yang lebih mendasar dalam pengelolaan pasokan energi.

Harga Brent yang berada di atas asumsi ICP dalam APBN 2026, bersamaan dengan pelemahan rupiah, menempatkan biaya pengadaan energi dan pengelolaan subsidi dalam tekanan. Namun, data yang disampaikan dalam sumber belum cukup untuk menyimpulkan bahwa kenaikan harga minyak dan pelemahan rupiah menjadi penyebab langsung antrean BBM di Jember, Bali, atau wilayah lainnya.

Penurunan impor migas dari Juli ke Agustus juga belum dapat dijadikan bukti bahwa pasokan BBM Pertamina berkurang karena cakupan datanya bersifat agregat. Untuk menguji hubungan antara tekanan pasar global dan antrean di SPBU, diperlukan verifikasi data impor berdasarkan jenis komoditas, produksi kilang, stok terminal, volume penyaluran, serta jadwal pengiriman ke wilayah terdampak.

Editor: Michael Ivan
Share This Article
Jurnalis
Follow:
Lebih suka bekerja di balik layar, tapi pastikan selalu update dengan apa yang terjadi di luar sana.
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *