HEADLINNEWS.ID – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia mencapai sekitar 202.004 hektare hingga Juli 2026, dengan Kalimantan Barat mencatat luasan kebakaran terbesar di antara provinsi yang dirinci dalam data semester pertama. Data Kementerian Kehutanan menyebut sekitar 57 persen dari luas tersebut berada di kawasan hutan, sedangkan 43 persen lainnya berada di area penggunaan lain.
Data SiPongi Kementerian Kehutanan yang dikutip dalam laporan periode Januari–Juni 2026 mencatat luas kebakaran di Kalimantan Barat mencapai 38.310,86 hektare. Papua Selatan berada di urutan berikutnya dengan 25.838,53 hektare, disusul Nusa Tenggara Timur dengan 19.565,16 hektare.
Provinsi lain yang mencatat luasan kebakaran besar adalah Nusa Tenggara Barat dengan 17.406,46 hektare, Riau 15.738,92 hektare, dan Maluku 14.677 hektare. Jawa Timur juga mencatat kebakaran seluas 10.835,28 hektare pada periode yang sama.
Di Kalimantan Barat, kebakaran dilaporkan terjadi di wilayah Ketapang, Kayong Utara, dan Kubu Raya, termasuk kawasan rawa gambut dan area konsesi perkebunan. Sementara itu, kebakaran di Papua Selatan mencakup vegetasi sabana dan hutan rawa kering di Merauke serta Mappi.
Di Nusa Tenggara Timur, kebakaran berulang dilaporkan terjadi pada vegetasi sabana dan semak belukar. Bahan sumber mengaitkan kondisi tersebut dengan kemarau panjang dan angin kencang, meski rincian pengukuran atau data pendukung untuk menguji hubungan tersebut belum disertakan.
Pemantauan karhutla dilakukan melalui sistem SiPongi yang menggunakan data satelit untuk mendeteksi titik panas dan memetakan kejadian kebakaran. Sistem tersebut mengintegrasikan sensor MODIS pada satelit Terra dan Aqua, VIIRS pada satelit Suomi-NPP dan NOAA-20, serta AVHRR dari NOAA.
MODIS memiliki resolusi sekitar satu kilometer dan digunakan untuk memantau tren kebakaran dalam skala luas. Sementara itu, VIIRS memiliki resolusi sekitar 375 meter dan dilengkapi kanal Day-Night Band untuk mendeteksi anomali termal, termasuk pada malam hari.
Data teknis yang disertakan dalam bahan sumber menyebut titik panas dengan tingkat kepercayaan minimal 80 persen memicu pengiriman peringatan otomatis kepada daerah operasi. Tim Brigade Manggala Agni bersama TNI dan Polri kemudian diwajibkan melakukan pemeriksaan lapangan dalam waktu 1 × 24 jam.
Pemeriksaan lapangan meliputi pengecekan koordinat menggunakan GPS, pengukuran luas area terbakar, identifikasi jenis kebakaran, dan pemeriksaan ketersediaan air. Bahan sumber juga menyebut pemadaman awal dilakukan untuk kebakaran seluas maksimal dua hektare, sedangkan lokasi yang sulit dijangkau melalui jalur darat dapat memerlukan bantuan pemadaman udara.
Selain luas kebakaran, kualitas udara menjadi salah satu indikator dampak karhutla. Bahan sumber menyebut stasiun pemantau kualitas udara otomatis ditempatkan di sejumlah wilayah rawan, antara lain Kayu Agung di Ogan Komering Ilir, Baamang di Kotawaringin Timur, Pekanbaru, dan Supadio di Kubu Raya.
Namun, angka konsentrasi PM2.5 yang disebut dapat melampaui 250,4 mikrogram per meter kubik serta kategori Indeks Standar Pencemar Udara di atas 300 belum dilengkapi tanggal, lokasi pengukuran, dan dokumen hasil pemantauan yang dapat diperiksa. Karena itu, angka tersebut belum dapat digunakan sebagai gambaran kondisi kualitas udara nasional pada 2026.
Besarnya kebakaran pada 2026 juga mengingatkan pada krisis karhutla 1997–1998. Penelitian yang diterbitkan Center for International Forestry Research (CIFOR) memperkirakan luas kebakaran pada periode tersebut mencapai 9,7 juta hingga 11,7 juta hektare, terutama di Sumatra dan Kalimantan.
Publikasi CIFOR juga membahas kerugian ekonomi, kerusakan lingkungan, kabut asap, dan emisi karbon akibat kebakaran tersebut. Namun, angka kerugian harus dibaca berdasarkan komponen biaya dan metode perhitungan yang digunakan dalam penelitian, bukan diperlakukan sebagai satu angka yang mencakup seluruh dampak tanpa penjelasan.
Data yang tersedia memperlihatkan besarnya luas karhutla yang tercatat pada semester pertama 2026, dengan Kalimantan Barat menjadi wilayah terluas di antara provinsi yang dirinci. Akan tetapi, angka tersebut perlu dibaca sesuai periode pencatatannya dan tidak boleh langsung dianggap sebagai total akhir sepanjang 2026.
Pemantauan satelit dapat membantu mengidentifikasi titik panas dan memetakan kejadian kebakaran, sedangkan pemeriksaan lapangan diperlukan untuk memastikan kondisi sebenarnya. Untuk menilai efektivitas penanganan, masih diperlukan data tambahan mengenai jumlah titik panas yang telah diverifikasi, perkembangan luas kebakaran dari waktu ke waktu, serta hasil pemeriksaan dan pemadaman.
Krisis 1997–1998 memberikan konteks historis mengenai skala kerusakan yang dapat ditimbulkan karhutla. Meski demikian, data historis itu tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa penyebab, pola kebakaran, dan besaran dampak pada 2026 sama dengan kondisi hampir tiga dekade sebelumnya.
