HEADLINNEWS.ID – Peran militer dalam pembangunan nasional kembali menjadi perhatian seiring meningkatnya ancaman multidimensi yang dihadapi banyak negara. Marsda TNI Dr. Budhi Achmadi menilai fungsi pertahanan dan pembangunan dapat berjalan beriringan selama keterlibatan militer tetap berada dalam koridor demokrasi dan supremasi sipil.
Menurut Budhi, perubahan karakter ancaman global membuat fungsi militer tidak lagi hanya berkaitan dengan perang konvensional. Ancaman seperti terorisme, bencana alam, pandemi, serangan siber, krisis energi, pangan, hingga perkembangan teknologi membutuhkan pendekatan keamanan yang lebih luas.
Ia mengutip pemikiran ilmuwan politik Alfred Stepan yang menyebut militer di negara berkembang memiliki dua peran utama, yakni pertahanan dan pembangunan (defense and development). Konsep tersebut melihat militer sebagai institusi dengan kemampuan organisasi, disiplin, dan mobilitas yang dapat mendukung kapasitas negara dalam menghadapi berbagai tantangan.
Dalam kajian hubungan sipil-militer, Stepan juga memperkenalkan konsep new professionalism. Konsep ini memperluas pemahaman profesionalisme militer, dari yang sebelumnya berfokus pada peperangan konvensional menjadi kemampuan menghadapi berbagai ancaman yang memengaruhi stabilitas nasional.
Budhi menyebut keterlibatan militer dalam pembangunan bukan hanya terjadi di Indonesia. Sejumlah negara juga memberikan ruang bagi angkatan bersenjata untuk mendukung sektor strategis.
Di Tiongkok, militer terlibat dalam pengembangan teknologi strategis, industri pertahanan, dan pembangunan infrastruktur. Sementara di Amerika Serikat, sejumlah inovasi seperti internet, GPS, dan teknologi antariksa berkembang melalui investasi riset pertahanan.
Rusia juga menjadikan sektor pertahanan sebagai salah satu penggerak industri, ilmu pengetahuan, dan teknologi nasional. Di negara lain, militer banyak dilibatkan dalam penanganan bencana, perlindungan infrastruktur kritis, serta penguatan kapasitas menghadapi krisis.
Selain sektor strategis, militer di sejumlah negara juga mendukung program sosial. Amerika Serikat, Tiongkok, India, dan Brasil memiliki program yang melibatkan militer dalam pelayanan kesehatan, pendidikan, pembangunan wilayah terpencil, serta bantuan kemanusiaan.
Budhi menjelaskan bahwa Indonesia memiliki pengalaman panjang terkait keterlibatan TNI dalam berbagai agenda nasional. Sejak masa perjuangan kemerdekaan, TNI tidak hanya menjalankan fungsi menjaga kedaulatan, tetapi juga terlibat dalam pembangunan infrastruktur, pengamanan wilayah perbatasan, penanganan bencana, dan penguatan ketahanan pangan.
Sebagai negara kepulauan dengan tingkat risiko bencana tinggi, Indonesia membutuhkan kemampuan mobilisasi cepat dari berbagai institusi negara. Dalam sejumlah kondisi darurat, TNI memiliki kapasitas organisasi dan jaringan wilayah yang memungkinkan bantuan dapat disalurkan secara cepat kepada masyarakat.
Pengalaman penanganan pandemi Covid-19 dan berbagai bencana alam menjadi contoh keterlibatan TNI dalam mendukung pemerintah menghadapi situasi darurat nasional.
Meski memiliki peran dalam mendukung pembangunan, Budhi menegaskan keterlibatan militer harus tetap dibatasi oleh prinsip demokrasi. Militer tidak boleh mengambil alih fungsi lembaga sipil, melainkan membantu pemerintah berdasarkan kebijakan negara dan aturan hukum yang berlaku.
Menurutnya, profesionalisme militer dalam negara demokrasi diukur dari kemampuan menjalankan tugas secara efektif di bawah otoritas sipil yang sah, menghormati konstitusi, dan mengutamakan kepentingan nasional.
Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan TNI menjadi salah satu faktor yang dibutuhkan dalam menghadapi ancaman multidimensi. Pertahanan negara tidak hanya bergantung pada kekuatan militer, tetapi juga kemampuan seluruh komponen bangsa dalam membangun ketahanan nasional.
Keterlibatan militer dalam pembangunan memiliki peluang memperkuat kapasitas negara, terutama dalam situasi yang membutuhkan mobilisasi cepat seperti bencana, krisis kesehatan, dan pengamanan wilayah terpencil.
Namun, ruang keterlibatan tersebut membutuhkan batas yang jelas agar fungsi militer tetap profesional dan tidak bergeser ke ranah politik praktis. Pengawasan institusi sipil, transparansi kebijakan, serta kepatuhan terhadap aturan hukum menjadi faktor utama agar hubungan pertahanan dan pembangunan berjalan seimbang.
Dalam agenda menuju Indonesia Emas 2045, tantangan terbesar bukan hanya memperkuat kapasitas pertahanan, tetapi memastikan seluruh instrumen negara bekerja sesuai fungsi masing-masing. Peran TNI dalam pembangunan akan tetap relevan apabila dijalankan secara proporsional dan berada dalam sistem demokrasi yang sehat.
