HEADLINNEWS.ID – Jakarta, Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PUI H. Nur Ihsan Zaidi menyoroti mutu dan pemerataan pendidikan setelah pemerintah membahas percepatan pendidikan gratis di sekolah negeri serta rencana pendidikan gratis di perguruan tinggi negeri (PTN). Ia menilai pembebasan biaya perlu berjalan bersama peningkatan kualitas pendidikan.
Rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/9/2026), membahas penerapan pendidikan gratis mulai dari PAUD/TK, SD, SMP hingga SMA/SMK. Pemerintah juga mematangkan program pendidikan gratis di PTN secara cepat dan bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara.
Nur Ihsan mengatakan perluasan akses pendidikan harus disertai kualitas pembelajaran, guru, sarana pendidikan, dan pembentukan karakter. “Pendidikan gratis harus berjalan seiring dengan pendidikan yang bermutu. Jangan sampai persoalan biaya terselesaikan, tetapi kualitas pembelajaran, kualitas guru, sarana pendidikan, dan pembentukan karakter justru tertinggal,” katanya.
Menurut dia, pelaksanaan kebijakan juga perlu memperhatikan keberlangsungan pembiayaan pendidikan, pemerataan kualitas sekolah, kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan, ketersediaan sarana-prasarana, serta kesenjangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan daerah. Ia menilai anak dari keluarga kurang mampu perlu memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan berkualitas hingga perguruan tinggi.
Nur Ihsan juga menempatkan pendidikan karakter dan nilai-nilai keagamaan sebagai bagian dari kebijakan pendidikan. Menurutnya, pendidikan perlu membentuk kemampuan akademik sekaligus integritas, tanggung jawab, kedisiplinan, kepedulian sosial, dan ketahanan moral.
Ia mengatakan perluasan akses pendidikan juga perlu memperhatikan lembaga pendidikan yang berkembang melalui partisipasi masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan keagamaan, pesantren, madrasah, perguruan tinggi, guru, orang tua, dan masyarakat.
Nur Ihsan menyebut pendidikan gratis sebagai pintu masuk, sementara pendidikan bermutu dan berkarakter ditempatkan sebagai tujuan kebijakan pendidikan.
Data sumber menempatkan pendidikan gratis sebagai perluasan akses yang harus berjalan bersama mutu dan pemerataan. Namun, sumber belum memuat rincian teknis mengenai mekanisme pelaksanaan di PTN, skema pembiayaan, tahapan kebijakan, maupun ukuran pemerataan kualitas pendidikan.
