Bencana Birokrasi: Menggugat Pemborosan APBN di Balik Panggung Seremonial

Sebuah gedung pemerintahan baru selesai dibangun. Esok paginya, ruas jalan di depannya ditutup separuh. Tenda VIP berpendingin ruangan berdiri megah, jajaran karangan bunga menutupi trotoar, dan meja prasmanan menyajikan hidangan setara hotel bintang lima. Seorang kepala daerah datang dengan pengawalan berlapis, menyampaikan pidato 30 menit, menggunting pita sepanjang dua meter, berfoto, lalu pergi.

Untuk pertunjukan berdurasi tiga jam tersebut, puluhan hingga ratusan juta rupiah uang pembayar pajak hangus. Jika diakumulasikan dari tingkat kabupaten hingga kementerian pusat dalam satu tahun anggaran, angkanya menembus triliunan rupiah.

Sebagai pembayar pajak, kita berhak menggugat kewarasan tata kelola ini. Mengapa setiap pembangunan, peresmian, peluncuran program, hingga sekadar pergantian nama instansi harus selalu dirayakan dengan parade atau seremoni? Opini ini bukan sekadar luapan rasa frustrasi, melainkan kritik struktural terhadap inefisiensi anggaran dan hilangnya sense of crisis (nalar krisis) dalam birokrasi kita.

Praktik ini tidak terjadi secara kebetulan, melainkan hasil dari kecacatan sistemik dalam birokrasi kita yang berakar pada dua hal utama:

Hukum ekonomi tentang opportunity cost (biaya peluang) berlaku keras di sini. Uang yang dihamburkan untuk membayar event organizer peresmian adalah uang yang secara langsung dirampas dari sektor esensial.

Sebagai contoh spesifik: Anggaran Rp 300 juta untuk satu kali acara peresmian rumah sakit daerah sebenarnya setara dengan biaya subsidi gizi untuk ratusan balita stunting selama setahun. Membiayai parade penyambutan pejabat setara dengan memperbaiki atap tiga sekolah dasar yang bocor. Pemerintah secara sadar memilih membiayai tenda VIP hari ini, ketimbang berinvestasi pada masa depan warganya.

Akibat terburuk dari mentalitas “serba-seremoni” ini adalah kelumpuhan penanganan krisis. Nalar birokrasi kita terlanjur terprogram untuk mendahulukan protokoler dibandingkan urgensi keselamatan.

Bukti paling memalukan baru saja terekam bulan ini. Merujuk pada laporan HeadlineNews.id (13/9/2026), Indonesia kedatangan 180 personel ahli dari Jepang untuk membantu penanganan darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalimantan.

Apa yang terjadi ketika mereka tiba? Alih-alih langsung diarahkan ke titik api dengan mentalitas tanggap darurat, kedatangan mereka justru diwarnai dengan penyambutan seremonial oleh pejabat lokal. Hal ini memicu kritik keras di media sosial, dan bahkan disorot oleh warga Jepang sendiri yang keheranan. Di saat langit Kalimantan pekat oleh racun dan warga kesulitan bernapas, birokrasi kita masih menuntut para relawan asing ini untuk berdiri mendengarkan pidato dan mengikuti protokoler.

Ini bukan lagi sekadar pemborosan uang, melainkan hilangnya empati kemanusiaan. Seremoni telah bertransformasi dari sekadar tradisi mubazir menjadi penghambat operasional di lapangan. Jepang, negara yang sangat ketat dengan efisiensi waktu, harus melihat langsung betapa birokrasi kita menyandera tindakan penyelamatan demi sebuah formalitas.

Sudah saatnya praktik ini dilarang secara institusional. Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan harus menerbitkan aturan tegas yang memangkas atau menghapus nomenklatur anggaran untuk seremonial, peresmian, atau parade penyambutan yang tidak berkaitan langsung dengan fungsi pelayanan publik.

Sebuah jembatan tidak akan rubuh hanya karena tidak ada menteri yang menggunting pitanya. Sebuah program pengentasan kemiskinan tidak akan gagal hanya karena tidak diluncurkan di hotel berbintang.

Masyarakat sudah terlalu lelah melihat uang pajaknya dibakar menjadi kembang api dan panggung peresmian, sementara kualitas jalan yang diresmikan hancur dalam hitungan bulan. Birokrasi yang sehat bekerja dalam senyap, membuktikan dirinya lewat perbaikan data statistik dan kualitas hidup warganya, bukan lewat panjangnya daftar tamu VIP di bawah tenda peresmian.