HEADLINNEWS.ID – Pemerintah pusat terus berkomitmen mewujudkan program ketahanan pangan. Di daerah, target ini menjadi pekerjaan sulit karena para petani dan pelaku bidang pertanian, terkendala modal.
Menyikapi hal ini, Komisi C DPRD Jawa Tengah dengan meminta keterlibatan semua pihak ikut serta mengatasi kendala tersebut.
Sekretaris Komisi C DPRD Jateng Anton Lami Suhadi menilai bahwa dibutuhkan peran perbankan dan sekaligus terkait penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk meringankan keterbatasan masalah modal.
Ia meminta salah satu kunci penguatan adalah BPR BKK untuk lebih disiplin dan progresif dalam mengejar target kerja membantu mendukung perekonomian daerah.
“Yang kita tunggu adalah peran BPR bisa memaksimalkan potensi yang ada di lingkup kerja masing-masing wilayah. Petani kita butuh kucuran modal untuk pengembangan usaha, disitulah harus ambil peran,” katanya, Kamis (5/3/2026).
Anton menambahkan, sektor perbankan di tingkat kabupaten memiliki ruang lingkup yang luas untuk mendukung ketahanan pangan. Menurutnya, ketahanan pangan tidak hanya soal ketersediaan lahan, tetapi juga pemetaan sektor unggulan.
“Mesti dibangun pemetaan terhadap daerah-daerah mana yang memiliki potensi pertanian dan peternakan maksimal. Potensi di seluruh wilayah juga sangat besar untuk dikembangkan,” ucap dia.
