HEADLINNEWS.ID, SEMARANG – Sebanyak 36.891 petugas disebar ke seluruh pelosok Jawa Tengah untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengingatkan, kejujuran dan keakuratan data yang disampaikan masyarakat serta pelaku usaha menjadi fondasi utama penyusunan kebijakan, penarikan investasi, hingga pembukaan lapangan kerja baru di daerah ini.
Pencanangan pelaksanaan sensus dilakukan di Lapangan Pancasila Simpang Lima, Semarang, Kamis (18/6/2026), turut dihadiri Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi, para kepala daerah, serta jajaran BPS se‑Jawa Tengah.
Dalam sambutannya, Luthfi menegaskan data adalah landasan tak tergantikan untuk membaca peta ekonomi dan merancang pembangunan yang tepat sasaran. Ia mengimbau seluruh lapisan masyarakat—mulai pelaku usaha rumah tangga, UMKM, hingga pelaku usaha besar—memberikan keterangan apa adanya tanpa ragu.
“Berikan data semaksimal mungkin kepada petugas BPS, karena data melahirkan fakta. Setelah 2,5 bulan pelaksanaan, kita akan mendapatkan gambaran nyata ekonomi Jawa Tengah. Pertumbuhan ekonomi yang kokoh selalu berbasis data yang benar,” ujarnya.
Gubernur juga meminta dukungan penuh dari bupati, wali kota, dan aparat pemerintahan untuk memperluas sosialisasi. Terkait kekhawatiran warga, Luthfi menjamin seluruh informasi yang dikumpulkan bersifat rahasia dan sama sekali tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan.
“Datanya dibuka apa adanya, aman dan terjaga kerahasiaannya. Ini semata‑mata untuk menumbuhkan investasi dan memperkuat ekonomi Jawa Tengah ke depan,” tegasnya.
Di sisi lain, Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi menyebut Jawa Tengah memiliki posisi strategis dalam perekonomian nasional. Data awal mencatat jumlah usaha di provinsi ini mencapai hampir 5 juta unit, atau setara 15,25 persen dari total usaha yang ada di Indonesia.
“Jika pendataan di Jawa Tengah berjalan sangat baik, berarti kita telah mengamankan kualitas sekitar 15 persen data ekonomi nasional,” ungkap Sonny.
Sensus kali ini memiliki perbedaan mendasar dibanding periode sebelumnya: berlangsung lebih lama hingga 2,5 bulan, mencakup sektor pertanian, serta menyasar langsung rumah tangga—termasuk aktivitas ekonomi berbasis media sosial dan digital yang sering tidak terlihat dari luar bangunan. Hal ini juga membedakannya dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), karena fokus utamanya adalah pemotretan kegiatan ekonomi.
“Banyak warga kini berusaha lewat TikTok atau media sosial lain; kegiatan ini baru bisa tercatat jika kita masuk mendata ke dalam rumah‑rumah,” jelas Sonny, kembali menegaskan tidak ada kaitan antara sensus dengan kewajiban pajak.
Di lapangan, petugas mendatangi warga dari rumah ke rumah lengkap dengan identitas resmi: surat tugas, rekomendasi pemerintah daerah, dan rompi khusus. Salah satu petugas dari Kecamatan Gunungpati, Anastasia Putri, mengaku tantangan terbesar adalah keraguan warga menjawab pertanyaan soal pendapatan. Meski telah mendata sekitar 20 kepala keluarga, ia berharap pemahaman masyarakat makin meningkat.
“Kami selalu menjelaskan tujuan sensus terlebih dahulu. Harapannya warga makin terbuka, karena semua informasi dilindungi undang‑undang,” ujar Anastasia.
Hasil akhir Sensus Ekonomi 2026 nantinya akan menjadi rujukan utama pemerintah pusat dan daerah dalam pemetaan potensi investasi, pengembangan usaha, penciptaan lapangan kerja, hingga pembinaan berkelanjutan bagi UMKM di Jawa Tengah.
