HEADLINNEWS.ID – Jateng, Pengawasan BBM bersubsidi menuntut pelaku usaha menggunakan BBM sesuai peruntukan, mencatat transaksi, dan tidak menjualnya kembali. Penggunaan BBM subsidi juga perlu disertai legalitas usaha serta dokumen yang dapat menjelaskan kegiatan usaha.
Pelaku usaha diminta tidak melakukan pembelian BBM subsidi yang tidak sesuai peruntukan, penimbunan, pemindahan, maupun penjualan kembali dengan cara yang melanggar ketentuan.
Penggunaan identitas atau QR yang bukan haknya, pembelian berulang secara tidak wajar, serta modifikasi kendaraan atau tangki juga disebut sebagai praktik yang dapat menimbulkan dugaan penyalahgunaan.
Selain penggunaan sesuai ketentuan, administrasi usaha menjadi bagian yang perlu diperhatikan. Pelaku usaha sebaiknya memiliki legalitas, pencatatan pembelian dan penggunaan BBM, serta dokumen yang menjelaskan kegiatan usahanya.
Pencatatan juga perlu memisahkan kebutuhan usaha dan kepentingan pribadi. Dengan administrasi yang jelas, kegiatan penggunaan BBM dapat dijelaskan ketika menghadapi pemeriksaan.
Pelaku usaha juga diingatkan tidak membeli BBM subsidi untuk kemudian menjualnya kembali apabila tindakan tersebut tidak diperbolehkan. Keuntungan usaha tidak boleh diperoleh dengan mengambil manfaat dari fasilitas subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak.
Pengawasan terhadap dugaan penyalahgunaan juga melibatkan masyarakat. Namun, masyarakat diminta tidak melakukan tindakan sendiri atau menyebarkan tuduhan tanpa bukti, melainkan mencatat informasi yang relevan dan menyampaikannya melalui saluran pengaduan resmi agar dapat diverifikasi pihak berwenang.
Pemerintah dan aparat juga perlu memberikan kepastian mengenai aturan penggunaan BBM subsidi. Penertiban disebut perlu dilakukan berdasarkan bukti dan aturan yang berlaku serta tidak tebang pilih.
Pengawasan juga diarahkan menggunakan data dan sistem agar pelaku usaha yang tertib tidak ikut dirugikan.
Data sumber menempatkan tiga pihak dalam pengawasan BBM bersubsidi, yakni pelaku usaha, masyarakat, serta pemerintah dan aparat. Pelaku usaha dituntut tertib menggunakan dan mencatat BBM, masyarakat diarahkan menyampaikan dugaan penyalahgunaan melalui saluran resmi, sedangkan pemerintah dan aparat diminta menerapkan aturan berdasarkan bukti dan secara konsisten.
