HEADLINNEWS.ID – SALATIGA, Rapat Koordinasi Komisariat Wilayah (Rakorkomwil) III Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Tahun 2026 resmi dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno di Wahid Prime Salatiga, Kamis (23/7/2026). Kegiatan ini diikuti oleh 25 kota dari 5 provinsi di Indonesia.
Dalam sambutannya yang mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin, Sumarno menegaskan kedudukan kota sebagai episentrum pertumbuhan sekaligus penggerak ekonomi wilayah sekitar. “Kota maju maka Indonesia juga maju. Kota menjadi pusat efisiensi dan kemajuan suatu wilayah,” ujarnya.
Namun, Sumarno juga menyoroti tantangan utama yang dihadapi pemerintah kota, yaitu keterbatasan kapasitas fiskal. Ia menjelaskan sebagian besar pendapatan daerah saat ini berasal dari pajak berbasis konsumsi seperti Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar, dan Pajak Rokok. Sementara itu, jenis pajak berbasis investasi seperti Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan masih dikelola sepenuhnya oleh pemerintah pusat.
Masalah lain yang disoroti adalah pengelolaan sampah. Sumarno menekankan solusi paling efektif adalah penanganan di tingkat hulu melalui edukasi masyarakat dan pemilahan sampah di masing-masing wilayah penghasil, bukan hanya penanganan di tempat pembuangan akhir.
Sementara itu, Ketua Komwil III Apeksi sekaligus Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja Nasional Apeksi XVIII 2026 di Medan yang telah merumuskan 10 rekomendasi strategis. Rekomendasi tersebut meliputi penguatan kapasitas fiskal daerah, reformasi keuangan, penataan ruang, kerja sama antar daerah, serta advokasi hukum dan kepastian regulasi.
Program kerja yang akan dijalankan Komwil III sepanjang tahun 2026 mencakup ketahanan iklim dan perkotaan, reformasi tata kelola dan fiskal, peningkatan kapasitas aparatur, serta pengembangan inovasi dan peran pemuda. Farhan mengajak seluruh wali kota peserta untuk memastikan rekomendasi dan program yang disepakati dapat diwujudkan menjadi kebijakan nyata.
