HEADLINNEWS.ID – Bantahan itu disampaikan Dasco melalui akun X @bang_dasco pada Rabu (4/11/2026) malam. Pernyataan tersebut kemudian diunggah ulang melalui akun Instagram resminya, @sufmi_dasco, pada Kamis (5/11/2026) pagi.
“Ada upaya pengalihan isu dari hot isu penyadapan ilegal menjadi Dasco akan jadi cawapres,” tulis Dasco.
Dalam unggahan lainnya, Dasco kembali menegaskan kabar pencalonan dirinya sebagai wakil presiden merupakan informasi bohong.
“Ada upaya pengalihan isu. Saya pastikan itu hoax!” tulisnya.
Pernyataan Dasco muncul setelah Bareskrim Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah pihak lainnya.
Kepala Bareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengumumkan penetapan tersangka tersebut dalam konferensi pers di Mabes Polri, Selasa (3/11/2026) malam. Ketiganya berinisial LSP, ASN, dan EH, yang masing-masing diidentifikasi sebagai Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, dan Eko Hadi Santoso.
Menurut Asep, para tersangka diduga memerintahkan sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa verifikasi, surat permintaan penyidik, maupun laporan polisi. Dugaan tindakan itu berlangsung pada 2025 hingga Oktober 2026 dan disebut tidak berkaitan dengan penegakan hukum.
“Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh politik, media, ormas, LSM, dan pengusaha,” kata Asep.
Penyidik juga menduga sejumlah file hasil penyadapan dalam komputer sistem LIMS dihapus pada Oktober 2026 atas perintah tersangka. Perkara tersebut mulai ditangani setelah petugas yang mengetahui penghapusan itu membuat laporan polisi pada 30 Oktober 2026.
Dalam penyidikan, polisi telah memeriksa 10 saksi dan tiga ahli. Penyidik juga menyita 11 unit telepon seluler, satu iPad, dan empat flashdisk.
Ketiga tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana, antara lain Pasal 258 dan Pasal 332 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Pasal 32 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Status tersangka tersebut masih merupakan bagian dari proses hukum yang berjalan.
Listyo Sigit Diberhentikan dari Jabatan KSP
Sehari setelah pengumuman penetapan tersangka, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan Presiden Prabowo telah menandatangani keputusan presiden tentang pemberhentian Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan.
“Bapak Presiden telah menandatangani keputusan presiden mengenai pemberhentian Saudara Listyo Sigit Prabowo dalam kapasitasnya sebagai Kepala Staf Kepresidenan,” kata Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Listyo dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan pada 1 Oktober 2026. Dengan keputusan pemberhentian tersebut, masa jabatannya berlangsung sekitar 35 hari.
Untuk mengisi kekosongan jabatan, Presiden menunjuk Kepala Sekretariat Presiden Letjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas Kepala Staf Kepresidenan.
Prasetyo juga menyebut dugaan perbuatan dalam perkara penyadapan tersebut berpotensi mengarah pada makar dan membahayakan keselamatan pimpinan negara. Namun, pernyataan itu merupakan pandangan pemerintah, bukan penetapan hukum terhadap para tersangka.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra juga menyatakan penyidik sedang mendalami kemungkinan adanya tujuan melumpuhkan Presiden agar tidak dapat menjalankan pemerintahan.
Yusril merujuk Pasal 191 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mengatur tindak pidana makar terhadap Presiden atau Wakil Presiden. Meski demikian, ia menegaskan penyidik belum menerapkan pasal makar dalam perkara tersebut. Penanganan saat ini masih menggunakan ketentuan terkait penyadapan dan akses ilegal.
Spekulasi Cawapres di Tengah Polemik Putusan Pengadilan
Nama Dasco sebelumnya masuk dalam sejumlah spekulasi mengenai figur yang disebut berpotensi menggantikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pembicaraan itu berkembang setelah muncul polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran.
Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan pada 6 Oktober 2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan pendidikan setingkat SMA.
Namun, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum. Mahkamah juga menegaskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai wakil presiden melalui permohonan tersebut.
Spekulasi kembali berkembang setelah Mahkamah Agung mengabulkan kasasi dalam perkara terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Putusan itu menjadi bagian dari perdebatan publik mengenai dokumen pendidikan dan kedudukan Gibran.
Meski demikian, putusan pengadilan tersebut tidak dengan sendirinya mengosongkan jabatan wakil presiden. Mekanisme pemberhentian presiden atau wakil presiden diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945, sedangkan pengisian kekosongan jabatan wakil presiden diatur dalam Pasal 8 ayat (2).
Sejumlah nama, termasuk Dasco, sempat disebut oleh beberapa pihak dalam diskursus mengenai kemungkinan penggantian wakil presiden. Namun, hingga Kamis (5/11/2026), belum ada usulan resmi Presiden maupun proses konstitusional di DPR dan MPR terkait pengisian jabatan tersebut.
Dalam bantahannya, Dasco tidak menyebut pihak yang diduga mengembuskan kabar pencalonan dirinya sebagai cawapres. Ia juga tidak menjelaskan siapa yang menurutnya berupaya mengalihkan perhatian publik dari perkara dugaan penyadapan ilegal.

