HEADLINNEWS.ID β JAKARTA, Bareskrim Polri menetapkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan dua perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ketiganya disebut telah ditahan di Rumah Tahanan Mabes Polri, sementara penyidikan juga mencakup dugaan akses ilegal dan penghapusan data elektronik.
Kepala Bareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengumumkan penetapan tiga tersangka tersebut dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026) malam. Dua tersangka lainnya adalah Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso.
βPenyidik telah menetapkan terhadap tiga orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH,β ujar Asep.
Asep juga menyatakan ketiga tersangka telah ditahan di Rutan Mabes Polri. Namun, materi pemberitaan yang diberikan belum menyertakan rekaman lengkap konferensi pers atau dokumen resmi penetapan tersangka untuk pemeriksaan independen.
Perkara tersebut disebut berkaitan dengan dugaan penyadapan nomor telepon Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh lain selama periode 2025β2026. Pihak-pihak yang disebut menjadi sasaran meliputi pejabat negara, tokoh politik, media, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Selain dugaan penyadapan, penyidik disebut menangani dugaan akses ilegal dan penghapusan data elektronik. Informasi yang diberikan menyebut sejumlah saksi dan ahli telah diperiksa serta puluhan perangkat penyimpanan data disita sebagai barang bukti.
Penyidikan disebut menggunakan metode Scientific Crime Investigation, yakni pendekatan penyidikan berbasis pembuktian ilmiah. Meski demikian, belum ada rincian dalam bahan yang diberikan mengenai hasil pemeriksaan forensik digital, jenis data yang diduga disadap, maupun peran masing-masing tersangka dalam perkara tersebut.
Listyo Sigit disebut pernah menjabat Kapolri pada periode 2021β2026 sebelum menduduki jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Dalam informasi yang diberikan, ia disebut dilantik sebagai KSP pada 1 Oktober 2026, menggantikan Dudung Abdurachman.
Ahrie Sonta Nasution disebut menjabat Kepala Divisi Hukum Polri sejak 3 Oktober 2026. Sebelumnya, ia disebut pernah menjadi ajudan Presiden Prabowo dan bertugas di Divisi Profesi dan Pengamanan Polri.
Sementara itu, Eko Hadi Santoso disebut menjabat Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I di Sespim Lemdiklat Polri. Bahan pemberitaan tersebut belum menguraikan dugaan perbuatan yang secara khusus disangkakan kepada masing-masing dari ketiga orang tersebut.
Kabar penetapan tersangka itu muncul setelah informasi mengenai sejumlah jenderal Polri yang disebut diamankan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, beredar sejak Senin (2/11/2026) malam. Sebelumnya, Headlinnews.id juga disebut telah memberitakan informasi mengenai inisial L dengan status belum dikonfirmasi resmi.
Dalam perkembangan yang sama, informasi sumber menyebut Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan mengundang media untuk konferensi pers pada pukul 17.00 WIB di Trinity Tower sebelum konferensi pers Bareskrim. Hubungan antara kedua agenda tersebut belum dijelaskan secara terperinci.
Hingga berita ini disusun, Kantor Staf Kepresidenan dan Istana Kepresidenan disebut belum memberikan tanggapan resmi. Belum terdapat pula tanggapan langsung dari pihak-pihak yang disebut sebagai tersangka dalam bahan pemberitaan yang diberikan.
Listyo Sigit disebut sebagai Kepala Staf Kepresidenan yang baru menjabat pada Oktober 2026 setelah menggantikan Dudung Abdurachman. Sebelum itu, ia memimpin Polri pada periode 2021β2026.
Keterangan mengenai jabatan tersebut menjadi bagian dari identifikasi para tersangka. Namun, informasi yang tersedia belum menjelaskan secara terperinci hubungan antara jabatan masing-masing tersangka dan dugaan penggunaan sistem penyadapan.
Perkara ini juga dikaitkan dengan dugaan penghapusan data elektronik. Bareskrim disebut telah menyita perangkat penyimpanan data, tetapi rincian mengenai isi perangkat, hasil pemeriksaan digital, dan bukti yang menghubungkan setiap tersangka dengan dugaan tindak pidana belum diuraikan dalam keterangan yang diberikan.
Kantor Staf Kepresidenan dan Istana Kepresidenan disebut belum menyampaikan tanggapan resmi atas penetapan tersangka tersebut. Proses penyidikan masih berjalan.
Informasi mengenai sejumlah jenderal Polri yang disebut diamankan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, beredar sejak Senin (2/11/2026) malam. Kabar itu kemudian dikaitkan dengan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Pada Selasa (3/11/2026), informasi yang diberikan menyebut Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan mengundang media untuk konferensi pers pada pukul 17.00 WIB di Trinity Tower. Bareskrim kemudian disebut mengumumkan penetapan tiga tersangka dalam konferensi pers di Mabes Polri pada malam hari.
Sebelum pengumuman tersebut, Headlinnews.id disebut telah menerbitkan berita mengenai informasi pengamanan dan inisial L dengan status belum dikonfirmasi resmi. Pengumuman yang diatribusikan kepada Kabareskrim menjadi perkembangan utama dalam rangkaian pemberitaan tersebut.
Dugaan penyadapan terhadap nomor telepon presiden dan sejumlah tokoh lain menempatkan pengelolaan sistem penyadapan serta perlindungan data elektronik sebagai dua aspek utama perkara ini. Namun, keterangan mengenai dugaan tindak pidana tersebut belum menjelaskan secara lengkap bagaimana penyadapan dilakukan, siapa saja yang menjadi sasaran, dan bagaimana masing-masing tersangka diduga terlibat.
Penyitaan perangkat elektronik dan pemeriksaan saksi serta ahli disebut menjadi bagian dari penyidikan. Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti itu diperlukan untuk menjelaskan konstruksi perkara dan dugaan peran masing-masing tersangka.
Penetapan tersangka juga harus dibedakan dari putusan pengadilan. Pemberitaan perlu tetap menggunakan istilah dugaan tindak pidana dan menghindari kesimpulan bahwa pihak yang ditetapkan sebagai tersangka telah terbukti bersalah.

