Belajar dari Penggeledahan Pondok Pesantren Putri di Sukoharjo: Penegakan hukum merupakan kewajiban negara. Namun, kewenangan aparat tidak boleh dijalankan tanpa batas, apalagi sampai mengabaikan hak asasi manusia, perlindungan anak, dan martabat perempuan.
Peristiwa penggeledahan Pondok Pesantren Hamalatul Qur’an di Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, pada Selasa dini hari, 27 Oktober 2026, sekitar pukul 03.20 WIB, patut menjadi bahan evaluasi bersama.
Menurut pemberitaan, penggeledahan tersebut merupakan bagian dari pengembangan penyidikan kasus pembakaran dan perusakan warung Mi Babi Tepi Sawah di Sukoharjo, dengan tujuan mencari seorang DPO.
Polda Jawa Tengah menyatakan bahwa penggeledahan telah didasarkan pada izin dan penetapan pengadilan. Kepolisian juga menjelaskan bahwa pelibatan personel bersenjata mempertimbangkan tingkat kerawanan dan rekam jejak pihak yang dicari.
Di sisi lain, pihak pesantren menyampaikan keberatan atas cara pelaksanaan penggeledahan. Komnas HAM menerima informasi mengenai dugaan intimidasi, penggunaan kekuatan berlebihan, dan terganggunya privasi santriwati yang sedang beristirahat.
Informasi awal menyebutkan terdapat santriwati berusia 10β16 tahun, ustazah, serta anak-anak lainnya di lingkungan pesantren.
Tentu, semua dugaan tersebut harus diperiksa secara objektif. Namun, satu hal tidak boleh diabaikan: penegakan hukum harus tetap menghormati hak dan martabat manusia.
KUHAP BARU: IZIN PENGADILAN ADALAH KEWAJIBAN HUKUM
Hal penting yang perlu diketahui masyarakat adalah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sejak 2 Januari 2026.
Pasal 113 ayat (1) menegaskan bahwa sebelum melakukan penggeledahan, penyidik wajib mengajukan permohonan izin kepada Ketua Pengadilan Negeri.
Permohonan tersebut harus disertai uraian mengenai lokasi yang akan digeledah serta dasar atau fakta yang dipercaya bahwa di lokasi tersebut terdapat barang bukti terkait tindak pidana.
Memang, Pasal 113 ayat (4) memberikan pengecualian dalam keadaan mendesak. Namun, pengecualian ini bukan kewenangan tanpa batas.
Dalam keadaan tersebut, penyidik wajib meminta persetujuan Ketua Pengadilan Negeri paling lama 2 x 24 jam setelah penggeledahan dilakukan.
Apabila persetujuan ditolak, Pasal 113 ayat (9) menegaskan bahwa hasil penggeledahan tidak dapat dijadikan alat bukti.
Selanjutnya, Pasal 114 mengatur kewajiban penyidik untuk menunjukkan surat tugas dan surat izin penggeledahan, menghadirkan saksi sesuai ketentuan, serta membuat berita acara penggeledahan.
Artinya, surat perintah penyidik tidak boleh disamakan dengan izin pengadilan. Keduanya memiliki fungsi hukum yang berbeda.
Dalam kasus Sukoharjo, karena Polda menyatakan telah memiliki izin pengadilan, publik patut meminta kejelasan mengenai dokumen tersebut, waktu penerbitannya, lokasi yang tercantum, serta kesesuaiannya dengan objek yang benar-benar digeledah.
Ini bukan upaya menghalangi penyidikan, melainkan bentuk pengawasan agar kewenangan aparat tetap berjalan sesuai hukum.
PENGGELEDAHAN MALAM HARI DAN BATAS KEWAJARAN
Apakah penggeledahan pada pukul 03.20 WIB otomatis melanggar hukum?
Tidak. KUHAP baru tidak menetapkan larangan umum bahwa penggeledahan rumah hanya boleh dilakukan pada siang hari. Namun, tidak adanya larangan waktu bukan berarti aparat bebas mengabaikan pertimbangan kemanusiaan.
Penggeledahan di lingkungan pesantren putri, ketika santriwati sedang tidur, memiliki kondisi yang berbeda dengan penggeledahan di tempat usaha atau bangunan kosong.
Karena itu, perlu dijelaskan secara objektif:
- Apakah terdapat informasi yang dapat dipercaya bahwa DPO berada di dalam pesantren?
- Apakah ada ancaman nyata yang mengharuskan tindakan dilakukan pada dini hari?
- Apakah situasi memungkinkan pelaksanaan pada waktu yang lebih aman?
- Apakah jumlah personel dan penggunaan persenjataan telah disesuaikan dengan tingkat ancaman?
- Apakah cara pelaksanaan sudah mempertimbangkan keberadaan anak-anak dan perempuan?
Hukum tidak hanya menilai tujuan suatu tindakan, tetapi juga cara tindakan tersebut dilakukan
PESANTREN BUKAN WILAYAH KEBAL HUKUM, TETAPI HAK SANTRIWATI WAJIB DILINDUNGI
Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana diakui dalam UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
Asrama adalah tempat tinggal para santri selama menjalani pendidikan. Dengan demikian, kamar tidur, barang pribadi, dan ruang kehidupan santriwati merupakan bagian dari privasi yang harus dihormati. Terlebih apabila penghuninya masih anak-anak.
UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan kejahatan seksual di lingkungan pendidikan.
Pasal 16 Konvensi Hak Anak juga melindungi anak dari campur tangan yang sewenang-wenang atau melawan hukum terhadap kehidupan pribadi dan tempat tinggalnya.
Dalam pelaksanaan penggeledahan, pemeriksaan badan atau pakaian perempuan harus memperhatikan perlindungan khusus dan prinsip kesopanan, termasuk pelibatan petugas perempuan.
Jangan sampai anak-anak yang tidak terbukti terlibat dalam perkara justru mengalami ketakutan, tekanan psikologis, atau kehilangan rasa aman akibat proses penegakan hukum.
HUKUM INTERNASIONAL JUGA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN
Indonesia telah meratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) melalui UU Nomor 12 Tahun 2005. Pasal 17 ICCPR menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh mengalami campur tangan yang sewenang-wenang atau melawan hukum terhadap kehidupan pribadi, keluarga, rumah, dan surat-menyuratnya.
Prinsip serupa juga terdapat dalam Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).
Sementara itu, Konvensi Hak Anak memberikan perlindungan khusus terhadap privasi dan kepentingan terbaik anak.
Artinya, negara memang memiliki kewenangan melakukan penegakan hukum, tetapi pelaksanaannya harus menghormati prinsip legalitas, kebutuhan, proporsionalitas, dan perlindungan HAM.
Tidak ada larangan internasional yang mutlak terhadap penggeledahan malam hari. Yang tidak dibenarkan adalah tindakan sewenang-wenang dan penggunaan kewenangan yang tidak proporsional.
PENYITAAN BARANG PRIBADI JUGA HARUS DIPERTANGGUNGJAWABKAN
Persoalan lain yang perlu diperiksa adalah informasi mengenai penyitaan telepon seluler, uang tabungan santri, emas, drone, dan barang-barang lainnya.
KUHAP baru melalui Pasal 118 dan Pasal 119 juga mengatur penyitaan sebagai tindakan hukum tersendiri.
Pada prinsipnya, penyidik harus mengajukan izin kepada Ketua Pengadilan Negeri sebelum melakukan penyitaan, sesuai ketentuan yang berlaku.
Setiap barang yang disita harus memiliki hubungan dengan perkara pidana yang sedang disidik.
Karena itu, perlu diperjelas:
- Apa hubungan setiap barang yang disita dengan tindak pidana?
- Apakah telah dibuat daftar dan berita acara penyitaan?
- Apakah izin penyitaan telah dipenuhi?
- Apakah barang milik pribadi santri yang tidak berkaitan dengan perkara telah dikembalikan?
Barang milik santri tidak boleh diperlakukan seolah-olah seluruhnya merupakan barang bukti hanya karena berada di lingkungan pesantren.
EVALUASI KAPOLDA DAN RANTAI KOMANDO
Permintaan evaluasi terhadap Kapolda Jawa Tengah dan rantai komando juga patut menjadi bagian dari pengawasan kelembagaan.
Namun, evaluasi tidak boleh hanya berhenti pada anggota yang berada di lapangan.
Perlu ditelusuri secara menyeluruh:
- Siapa yang mengumpulkan dan memverifikasi informasi keberadaan DPO?
- Siapa yang menyusun rencana penggeledahan?
- Siapa yang memberikan persetujuan dan perintah operasi?
- Siapa yang menentukan waktu, jumlah personel, dan penggunaan persenjataan?
- Siapa yang bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan?
- Bagaimana mekanisme perlindungan terhadap santriwati dan anak-anak telah dipersiapkan?
Tanggung jawab pimpinan harus dinilai berdasarkan kewenangan, pengetahuan, perintah, pengawasan, dan keterlibatan masing-masing.
Karena itu, pemeriksaan Propam, pengawasan Kompolnas, dan pendalaman Komnas HAM perlu dilakukan secara objektif, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Jika ditemukan pelanggaran, harus ada pertanggungjawaban sesuai tingkat kesalahan. Jika tidak ditemukan pelanggaran, hasil pemeriksaan juga harus dijelaskan secara terbuka.
PENEGAKAN HUKUM HARUS BERJALAN, PERLINDUNGAN HAM JANGAN DITINGGALKAN
Kita tidak boleh mempertentangkan penegakan hukum dengan penghormatan terhadap pesantren.
Kasus pembakaran dan perusakan warung tetap harus diusut. Siapa pun yang terbukti melakukan tindak pidana harus diproses sesuai hukum.
Namun, pencarian tersangka bukan alasan untuk mengabaikan hak orang lain yang tidak terbukti terlibat.
Negara wajib hadir untuk dua hal sekaligus: menegakkan hukum dan melindungi warga negara.
Santriwati yang mengalami dampak psikologis perlu memperoleh pendampingan dan pemulihan. Kegiatan pendidikan pesantren juga harus dapat kembali berjalan dengan aman dan nyaman.
Jangan sampai upaya mencari seorang buronan justru menimbulkan persoalan baru berupa hilangnya rasa aman anak-anak di lingkungan pendidikan.
PENUTUP: KEWENANGAN HARUS DIIRINGI TANGGUNG JAWAB
Dalam perspektif Islam, terdapat prinsip: La dharara wa la dhirar.
Tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh saling membahayakan.
Dalam filsafat Jawa dikenal pitutur: Ajining diri dumunung ana ing lathi, ajining raga dumunung ana ing busana.
Kehormatan manusia tercermin dari perkataan dan perilakunya.
Begitu pula aparat negara. Kewibawaan tidak hanya ditentukan oleh seragam, senjata, dan kekuasaan, tetapi juga oleh sikap adil, tanggung jawab, serta kemampuan menghormati martabat manusia.
Pesantren bukan tempat yang kebal hukum. Tetapi penegakan hukum juga tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan adab, privasi, dan perlindungan santriwati.
Hukum harus tegas terhadap pelanggaran, tetapi tetap beradab terhadap manusia.
Sebab, tujuan penegakan hukum bukan sekadar menemukan kesalahan, melainkan menghadirkan keadilan tanpa menciptakan ketidakadilan baru.
HUKUM HARUS BERKUASA ATAS KEKUASAAN, BUKAN KEKUASAAN YANG MENGUASAI HUKUM.
Rujukan hukum:
- UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, khususnya Pasal 112β119.
- UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
- UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR.
- Konvensi Hak Anak, khususnya Pasal 16.
- Pemberitaan ANTARA mengenai permintaan pemeriksaan independen oleh Komnas HAM.

