Filsuf merupakan pemikir yang membangun ide dan gagasannya secara rasional, objektif, mendalam, dan kritis.
Ia tidak sekadar membangun teori, tetapi juga mengembangkan peradaban manusia yang berpengetahuan.
Melalui gagasannya, filsuf berupaya membentuk manusia yang bijak dan tidak mudah terseret asumsi menyesatkan. Tujuannya adalah mengajak manusia mencapai kebenaran.
Di sisi lain, kekuasaan politik kerap tampak jauh dari idealisme para filsuf. Para pemegang kekuasaan politik cenderung berpikir praktis. Mereka membangun sekaligus berupaya keras mempertahankan kekuasaan yang telah diraih.
Para politikus bahkan melakukan berbagai tindakan yang tidak beretika demi mempertahankan kekuasaan. Sikap ini kerap berseberangan dengan gagasan moralitas dan etika yang dikembangkan para filsuf.
Namun, apakah gagasan ideal para filsuf selalu bertentangan dengan kekuasaan politik? Tidak selalu. Keduanya tidak senantiasa berada dalam posisi yang saling berlawanan.
Para Filsuf di Tengah Pusaran Kekuasaan
Banyak filsuf terjun langsung ke dunia politik dan menjadi bagian dari kekuasaan. Mereka tidak hanya mengajarkan pemikiran filosofis, tetapi juga terlibat sebagai pejabat politik.
Pada era Romawi, terdapat Marcus Aurelius (161–180 M), Kaisar Romawi yang juga dikenal sebagai filsuf aliran Stoik.
Marcus berpendapat bahwa kepemimpinan harus selalu mengacu pada kebaikan bersama. Menurutnya, pilar kebaikan dalam menjalankan kekuasaan meliputi keadilan, kesederhanaan, kebijaksanaan, dan kehati-hatian (Lambeck, 2025).
Di Yunani Kuno, terdapat Socrates (470–399 SM), tokoh yang meletakkan fondasi filsafat Eropa dan pernah menjabat sebagai pemimpin pemerintahan Athena dengan gelar epistates (libretext.org, t.t.).
Socrates mengajak masyarakat Athena berpikir logis dan kritis. Ia berupaya melawan pola pikir masyarakat yang kala itu dipengaruhi dogma, mitos, dan takhayul.
Socrates mengajukan pertanyaan kepada orang-orang yang dijumpainya. Pertanyaan-pertanyaan kritis itu terkadang membuat lawan bicaranya tidak mampu memberikan jawaban.
Menurut Socrates, manusia sering kali tidak mengetahui apa yang sebenarnya mereka ketahui. Karena itu, diperlukan pencarian jawaban yang tepat untuk mengatasi ketidaktahuan tersebut. Pendekatan ini dikenal sebagai Socratic Method (theconversation.com, 2026).
Di Asia, terdapat Confucius (550–479 SM), filsuf Tiongkok Kuno yang mendirikan aliran filsafat Konfusianisme. Ia tidak hanya dikenal sebagai filsuf, tetapi juga pernah menduduki jabatan Menteri Kehakiman pada era Dinasti Zhou (1046–256 SM).
Confucius mengajarkan etika dalam menjalankan pemerintahan. Pengaruh ajarannya begitu kuat di Tiongkok Kuno hingga pemikirannya dijadikan standar pemerintahan pada era Dinasti Han sekitar abad ke-2 SM (nationalgeographic.com, 2019).
Pada era modern, Bertrand Russell (1872–1970) pernah menjabat sebagai anggota Parlemen Inggris. Selama menjabat, ia menyampaikan sejumlah pidato tentang perdamaian dunia dan pelucutan senjata nuklir.
Russell merupakan filsuf, cendekiawan, matematikawan, dan kritikus sosial. Ia juga menerima Hadiah Nobel Sastra pada 1950 (https://users.drew.edu/~jlenz/brs-about-br.html).
Selain Russell, terdapat Pierre-Joseph Proudhon (1809–1865), filsuf dan ekonom Prancis abad ke-19 yang juga pernah menjadi anggota Parlemen Prancis.
Proudhon mengemukakan gagasan tentang anarkisme. Menurutnya, anarkisme merupakan keadaan ketika masyarakat memegang kendali atas alat-alat produksi.
Anarkisme tidak dimaknai sebagai tindakan kekerasan, sebagaimana pemahaman yang berkembang di masyarakat. Sebaliknya, anarkisme merupakan gagasan tentang masyarakat tanpa pemerintahan.
Menurut Proudhon, pemerintahan selalu menimbulkan penderitaan bagi masyarakat. Ia berpandangan bahwa masyarakat dapat berkembang secara alami tanpa tekanan dan hukum yang dibuat pemerintah (Britannica.com, 2026).
Mengapa Para Filsuf Tertarik pada Kekuasaan?
Keterlibatan para filsuf dalam politik dan kekuasaan tampaknya memiliki landasan pemikiran. Gagasan tersebut dapat ditelusuri melalui pemikiran Plato (427–347 SM).
Menurut Plato, kekuasaan politik yang dijalankan manusia cenderung mengarah pada keburukan.
Ia berpandangan bahwa manusia senantiasa berada dalam kejahatan dan tidak akan terbebas darinya sampai para filsuf memperoleh kekuasaan politik (https://iep.utm.edu/platopol/).
Dalam perspektif Plato, para filsuf memiliki kewajiban moral untuk memperbaiki kehidupan manusia melalui kekuasaan yang mereka pegang.
Bagi Plato, kekuasaan politik bukan sesuatu yang buruk. Kekuasaan justru perlu diraih untuk membangun pemerintahan yang bermoral.
Bagi Plato dan Socrates, moralitas merupakan landasan mendasar dalam kehidupan dan pergaulan manusia. Gagasan tersebut sejalan dengan pemikiran Konfusianisme dalam peradaban Tiongkok Kuno.
Kekuasaan tidak seharusnya dijalankan tanpa landasan moral. Menurut Confucius, kekuasaan politik harus berlandaskan moral agar tatanan dan harmoni masyarakat tetap terjaga (Liu & Li, 2025).
Dari pemikiran filsafat Eropa dan Tiongkok Kuno tersebut, terdapat benang merah bahwa kekuasaan tidak seharusnya berada di tangan orang-orang yang tidak bermoral.
Kehidupan bernegara dapat rusak ketika kekuasaan hanya digunakan untuk kepentingan politik yang tidak bermoral. Sebaliknya, ketika para filsuf menjalankan kekuasaan dengan berpegang pada gagasan moralitas, nilai-nilai tersebut dapat menjadi landasan pemerintahan.
Penutup: Problematika Kekuasaan
Salah satu persoalan dalam hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan adalah bagaimana menjaga objektivitas pengetahuan itu sendiri.
Sejauh mana para filsuf dan cendekiawan mampu mempertahankan objektivitas pemikirannya? Atau, justru mereka menjadi bagian dari mesin kekuasaan?
Daniel Dhakidae menjelaskan bahwa pada era Orde Baru, kekuasaan dijalankan tidak hanya melalui aparatur militer, tetapi juga melalui kendali atas wacana pengetahuan.
Persoalannya, apakah kekuasaan akan membiarkan para filsuf membangun wacana kritik terhadapnya? Atau, justru para filsuf dan cendekiawan menjadi alat pembenar bagi berjalannya mesin kekuasaan?
FILSUF DAN LINGKARAN KEKUASAAN
Oleh: Fokky Fuad Wasitaatmadja
Universitas Al Azhar Indonesia

