Singapura Sasar 10 Perusahaan Indonesia Terkait Kabut Asap Lintas Batas

Michael Ivan
By
Michael Ivan
Jurnalis
Lebih suka bekerja di balik layar, tapi pastikan selalu update dengan apa yang terjadi di luar sana.
- Jurnalis
8 Min Read
Foto infografis investigasi format landscape 16:9 dengan background utama kabut asap tebal menyelimuti gedung Marina Bay Sands Singapura, efek asap abu-abu kecoklatan dengan percikan bara api di pinggiran bingkai.

HEADLINNEWS.ID – JAKARTA, Pemerintah Singapura menerbitkan pemberitahuan pencegahan kepada 10 perusahaan di Indonesia yang diduga terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) penyebab kabut asap lintas batas. Langkah melalui Badan Lingkungan Nasional Singapura (NEA) itu memungkinkan pemerintah setempat menuntut perusahaan yang terbukti bertanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Pencemaran Kabut Asap Lintas Batas atau Transboundary Haze Pollution Act (THPA).

Pemberitahuan tersebut diterbitkan dalam dua tahap. Pada Jumat (16/10), NEA menyasar tujuh perusahaan yang beroperasi di Sumatera, kemudian menambahkan tiga perusahaan di Kalimantan pada Senin (19/10).

Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup Singapura, Grace Fu, menyatakan hasil investigasi sementara menunjukkan sebagian kabut asap yang menyelimuti Singapura berasal dari kebakaran di lahan milik perusahaan-perusahaan tersebut. Namun, penyebutan nama perusahaan dalam pemberitahuan itu tidak dengan sendirinya membuktikan pelanggaran hukum.

Tujuh perusahaan yang menerima pemberitahuan pada tahap pertama adalah PT Bumi Andalas Permai, PT Bumi Mekar Hijau, PT Paramitra Mulia Langgeng, PT Sumatera Alam Anugerah, PT SBA Wood Industries, PT Hutan Lestari Raya, dan PT Bangkanesia.

Sementara itu, tiga perusahaan yang menjadi sasaran tindakan pada tahap kedua adalah PT Buana Megatama Jaya, PT Mananjung Hayak, dan PT Baratama Putra Perkasa. Ketiganya berada di Kalimantan.

Melalui pemberitahuan tersebut, perusahaan diwajibkan mengerahkan personel pemadam kebakaran untuk memadamkan api atau mencegah penyebarannya di lahan yang mereka miliki atau kuasai. Mereka juga diminta menghentikan aktivitas pembakaran, tidak memulai pembakaran baru, serta menyerahkan rencana aksi penanganan kebakaran kepada NEA.

Grace Fu menyatakan pemerintah Singapura mempertimbangkan langkah penegakan hukum apabila perusahaan tidak mematuhi instruksi tersebut. Pilihan yang tersedia mencakup pengenaan denda hingga pengajuan tuntutan hukum.

Berdasarkan THPA, denda dapat mencapai 100.000 dolar Singapura atau sekitar Rp1,4 miliar untuk setiap hari terjadinya pencemaran, dengan batas maksimum 2 juta dolar Singapura. Undang-undang itu mulai berlaku pada 2014 dan memberikan kewenangan kepada pemerintah Singapura untuk mengambil tindakan terhadap perusahaan yang aktivitasnya di luar negeri menyebabkan atau berkontribusi terhadap pencemaran kabut asap di Singapura.

Respons Pemerintah Indonesia

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan Indonesia tidak mempermasalahkan langkah Singapura selama tindakan tersebut mengikuti sistem hukum masing-masing negara.

“Sepanjang dilakukan dengan sistem hukum masing-masing, ya enggak masalah,” kata Tito di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jakarta, Senin (19/10).

Pernyataan Tito disampaikan setelah Singapura memperluas pemberitahuan pencegahan dari tujuh perusahaan menjadi 10 perusahaan. Sikap tersebut menempatkan persoalan ini dalam kerangka penegakan hukum lintas negara, sementara penentuan tanggung jawab perusahaan tetap bergantung pada bukti dan proses hukum yang berlaku.

Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong sebelumnya menyatakan pemerintahnya akan mempertimbangkan tindakan hukum terhadap perusahaan yang terbukti bertanggung jawab atas pencemaran kabut asap. Dalam pernyataan pada Kamis (15/10), Wong juga membuka peluang bagi Singapura untuk mengambil langkah bersama negara lain dengan menggunakan THPA.

Pemerintah Singapura menyebut telah berkomunikasi dengan pemerintah Indonesia selama beberapa bulan terakhir. Dalam komunikasi tersebut, Singapura juga menawarkan dukungan pemadaman kebakaran, termasuk melalui upaya modifikasi cuaca di tengah kondisi kering yang dikaitkan dengan pola cuaca El Nino.

Meski demikian, penanganan kasus ini menghadapi persoalan yurisdiksi karena perusahaan yang diselidiki beroperasi di luar wilayah Singapura. Penegakan aturan terhadap aktivitas yang berlangsung di negara lain membutuhkan pertimbangan hukum dan hubungan diplomatik antara kedua negara.

Direktur Asia-Pacific Centre for Environmental Law, Jolene Lin, menyatakan keputusan untuk mengambil tindakan tidak hanya berkaitan dengan persoalan hukum, tetapi juga perlu mempertimbangkan hubungan diplomatik dengan Indonesia. Grace Fu juga mengakui penyelidikan menghadapi kendala karena perusahaan yang diperiksa beroperasi di luar wilayah Singapura.

Pemberitahuan pencegahan yang diterbitkan NEA menjadi tahap tindakan terhadap perusahaan yang diduga berkaitan dengan sumber pencemaran. Penerbitan pemberitahuan tersebut perlu dibedakan dari keputusan hukum yang menetapkan kesalahan dan tanggung jawab perusahaan secara final.

Singapura menggunakan Transboundary Haze Pollution Act sebagai dasar hukum untuk menangani pencemaran kabut asap yang berasal dari aktivitas di luar wilayahnya. Aturan tersebut mulai berlaku pada 2014 dan memberikan kewenangan kepada pemerintah Singapura untuk mengambil tindakan terhadap perusahaan yang aktivitasnya di luar negeri menyebabkan atau berkontribusi terhadap pencemaran di negara itu.

Dalam penerapannya, NEA dapat menerbitkan preventive measure notices atau pemberitahuan pencegahan kepada perusahaan yang diduga berkaitan dengan kebakaran lahan. Pemberitahuan ini memuat instruksi untuk menangani kebakaran, menghentikan pembakaran, mencegah munculnya api baru, serta menyampaikan rencana penanganan kepada otoritas Singapura.

Pada 16 Oktober 2026, NEA menerbitkan pemberitahuan kepada tujuh perusahaan di Sumatera. Tiga hari kemudian, pada 19 Oktober, tindakan itu diperluas kepada tiga perusahaan di Kalimantan sehingga jumlah perusahaan yang menjadi sasaran mencapai 10.

Pemerintah Singapura menyatakan hasil investigasi sementara mengaitkan sebagian kabut asap yang menyelimuti negaranya dengan kebakaran di lahan milik perusahaan-perusahaan tersebut. Pernyataan itu menjadi dasar tindakan pencegahan, tetapi belum dapat diperlakukan sebagai putusan yang memastikan kesalahan seluruh perusahaan yang disebut.

Singapura juga menyampaikan bahwa komunikasi dengan pemerintah Indonesia telah berlangsung selama beberapa bulan. Dukungan yang ditawarkan mencakup upaya pemadaman, termasuk modifikasi cuaca ketika kondisi kering dikaitkan dengan pola El Nino.

Di sisi lain, pemerintah Indonesia melalui Tito Karnavian menyatakan tidak mempermasalahkan tindakan Singapura selama dilakukan sesuai sistem hukum masing-masing negara. Pernyataan tersebut menunjukkan posisi resmi Indonesia dalam menanggapi langkah penegakan hukum yang dilakukan negara tetangga, tanpa menghapus kebutuhan untuk menguji dugaan terhadap setiap perusahaan berdasarkan bukti.

Penerbitan pemberitahuan kepada 10 perusahaan memperlihatkan cakupan tindakan Singapura terhadap dugaan sumber kabut asap lintas batas di Indonesia. Langkah tersebut mencakup perusahaan di Sumatera dan Kalimantan, dengan kewajiban langsung berupa pengerahan personel pemadam, penghentian pembakaran, pencegahan kebakaran baru, dan penyerahan rencana penanganan kepada NEA.

Dari sisi hukum, THPA menyediakan dasar bagi Singapura untuk menindak aktivitas di luar wilayahnya apabila aktivitas tersebut menyebabkan atau berkontribusi terhadap pencemaran kabut asap di Singapura. Namun, pelaksanaan kewenangan tersebut menghadapi kendala karena perusahaan yang diselidiki beroperasi di negara lain. Jolene Lin menekankan bahwa pertimbangan hukum perlu berjalan bersama pertimbangan hubungan diplomatik, sedangkan Grace Fu mengakui adanya kendala dalam penyelidikan lintas wilayah.

Ancaman denda hingga 100.000 dolar Singapura per hari, dengan batas maksimum 2 juta dolar Singapura, memberikan konsekuensi hukum yang perlu diperhatikan oleh perusahaan penerima pemberitahuan. Meski demikian, ancaman sanksi tidak sama dengan sanksi yang sudah dijatuhkan. Pengenaan hukuman maupun tuntutan hukum tetap bergantung pada proses penegakan aturan yang berlaku.

Respons Tito Karnavian juga menjadi bagian penting dalam hubungan kedua negara. Indonesia menyatakan tidak mempermasalahkan tindakan Singapura sepanjang mengikuti sistem hukum masing-masing, sementara Lawrence Wong membuka peluang kerja sama dengan negara lain dalam penggunaan THPA. Kedua pernyataan itu menunjukkan adanya ruang penanganan melalui jalur hukum dan komunikasi antarpemerintah.

Bagi pemberitaan publik, batas antara dugaan, hasil investigasi awal, dan penetapan kesalahan harus tetap dijaga. Sepuluh perusahaan yang disebut dalam pemberitahuan NEA tidak dapat langsung dinyatakan bersalah hanya berdasarkan penerbitan pemberitahuan tersebut. Penilaian terhadap tanggung jawab setiap perusahaan harus mengacu pada bukti dan proses hukum yang berlaku.

Editor: Michael Ivan
Share This Article
Jurnalis
Follow:
Lebih suka bekerja di balik layar, tapi pastikan selalu update dengan apa yang terjadi di luar sana.
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *