DPRD Jambi Evaluasi Perda Karhutla, Mahasiswa Minta Data Lahan Terbakar Dibuka

Michael Ivan
By
Michael Ivan
Jurnalis
Lebih suka bekerja di balik layar, tapi pastikan selalu update dengan apa yang terjadi di luar sana.
- Jurnalis
3 Min Read
Foto ini menggambarkan momen Ketua DPRD Provinsi Jambi berdialog dengan mahasiswa Cipayung Plus di depan Gedung DPRD Provinsi Jambi, dengan spanduk utama 'Buka Data Lahan Terbakar' dan 'Evaluasi Perda Karhutla No 2 2026', serta pengamanan dari Polri dan TNI.

HEADLINNEWS.ID – DPRD Provinsi Jambi memastikan akan mengevaluasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2026 tentang pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) setelah menerima tuntutan mahasiswa dari aliansi Cipayung Plus. Mahasiswa juga meminta keterbukaan data mengenai lahan yang menjadi penyumbang kebakaran.

Ketua DPRD Provinsi Jambi Muhammad Hafiz menyampaikan hal itu saat menerima unjuk rasa mahasiswa di depan Gedung DPRD Provinsi Jambi, Senin. Ia mengatakan DPRD akan membuka data lahan yang terkait dengan kebakaran dalam beberapa hari ke depan.

Hafiz menyebut mahasiswa turut mengusulkan revisi perda, termasuk aturan mengenai lahan bekas terbakar yang tidak boleh ditanami kembali selama 30 tahun. Usulan tersebut disampaikan dalam aksi yang membahas penanganan karhutla di Jambi.

Berdasarkan data Satuan Tugas Karhutla Jambi, luas lahan yang terbakar sejak 1 Januari hingga 18 Oktober mencapai 4.852,72 hektare. Kebakaran tersebar di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Jambi.

Kabupaten Batang Hari mencatat luas kebakaran terbesar, yakni 1.376 hektare. Berikutnya, Sarolangun mencapai 958 hektare, Tanjung Jabung 674 hektare, Tanjung Jabung Timur 659 hektare, dan Muaro Jambi 626 hektare.

Luas lahan terbakar di Kabupaten Tebo mencapai 403 hektare, Bungo 86 hektare, Merangin 56 hektare, serta Kota Jambi 10 hektare. Data tersebut menjadi bagian dari konteks tuntutan mahasiswa agar pemerintah membuka informasi mengenai lahan yang berkontribusi terhadap kebakaran.

Dalam pertemuan itu, Hafiz mengatakan DPRD menerima masukan mahasiswa terkait keterbukaan informasi dan perubahan aturan pencegahan karhutla. Ia juga menyatakan masyarakat memiliki hak menyampaikan pendapat dalam negara demokrasi.

Aksi tersebut mendapat pengamanan 490 personel gabungan. Kapolresta Jambi Kombes Pol Ananto Herlambang mengatakan personel terdiri atas 230 anggota Polres, 230 anggota Polda Jambi, dan 30 personel Kodim 0415/Batanghari.

Unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Jambi itu turut dihadiri Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, Kapolda Jambi Irjen Pol Widodo, Danrem 042/Garuda Putih Brigjen TNI Nyamin, serta unsur pimpinan DPRD dan dinas terkait. Menurut Ananto, situasi selama aksi berlangsung aman dan terkendali.

Luas kebakaran mencapai 4.852,72 hektare hingga 18 Oktober, sementara mahasiswa menuntut keterbukaan data lahan penyumbang kebakaran dan evaluasi Perda Nomor 2 Tahun 2026. DPRD menyatakan akan membuka data tersebut dalam beberapa hari ke depan, tetapi sumber belum merinci mekanisme pembukaan informasi, daftar lahan yang akan diumumkan, maupun tahapan evaluasi perda. Usulan larangan penanaman kembali selama 30 tahun juga masih berupa masukan mahasiswa, bukan ketentuan baru yang telah ditetapkan.

Editor: Michael Ivan
Share This Article
Jurnalis
Follow:
Lebih suka bekerja di balik layar, tapi pastikan selalu update dengan apa yang terjadi di luar sana.
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *