HEADLINNEWS.ID – Massa aksi memasang spanduk berisi tuntutan rakyat di Patung Pahlawan atau Tugu Tani, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026), dengan salah satu tuntutan mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional. Aksi tersebut berlangsung dalam rangka memperingati dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Sebelum memasang spanduk, aliansi gabungan berbagai elemen masyarakat menyampaikan orasi di pinggir jalan. Massa kemudian berkumpul di sekitar Tugu Tani untuk membentangkan spanduk yang memuat tuntutan mereka.
Dua orang terlihat memanjat patung untuk mengikat tali spanduk agar terbentang. Polisi sempat meminta mereka tidak memanjat patung, tetapi spanduk akhirnya berhasil dipasang. Selama proses tersebut, massa menyanyikan lagu Indonesia Pusaka ciptaan Ismail Marzuki.
Sejumlah warga yang berada di lokasi bertepuk tangan saat massa memasang spanduk. Setelah pemasangan selesai, massa kembali membacakan lima tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah.
Tuntutan pertama mencakup penetapan karhutla dan banjir sebagai bencana nasional, pemulihan kesehatan warga, serta pengadilan terhadap korporasi yang dinilai bertanggung jawab atas krisis tersebut dan pencabutan izinnya.
Massa juga menuntut perbaikan tata kelola kebijakan ekonomi dan pemulihan kepercayaan pasar. Tuntutan lainnya adalah penghentian pembatasan kebebasan berpendapat serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Selain itu, massa meminta pemerintah menurunkan biaya pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik serta menyediakan akses yang merata.
Tuntutan penetapan karhutla dan banjir sebagai bencana nasional menjadi salah satu isu utama dalam aksi peringatan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Massa juga mengangkat persoalan ekonomi, kebebasan berpendapat, korupsi, serta biaya layanan dasar. Data sumber belum memuat tanggapan pemerintah atas tuntutan tersebut maupun rincian mengenai wilayah dan dampak karhutla serta banjir yang menjadi dasar desakan penetapan status bencana nasional.

