HEADLINNEWS.ID – Kamis malam, 8 Oktober 2026, saya datang dan duduk di Aula PDB HB Jassin, Taman Ismail Marzuki, bersama Pak Wo, redaktur Headlinnews.Id. Malam itu digelar Production Kick Off film dokumenter sejarah publik lima abad Jakarta berjudul “1527 – Sebermula Nyala Jakarta”, dirangkai dengan talkshow bertajuk Thanksgiving Jelang 5 Abad Jakarta.
Di panggung hadir sang sutradara, Tengku Muhammad Dhani Iqbal, bersama direktur program Ken Miryam Vivekananda, dengan Biem Triani Benyamin sebagai produser eksekutif.
Saya mendengarkan dengan saksama bagaimana film ini dirancang, buku apa saja yang dibaca, dan teks mana yang sedang dicoba diterjemahkan. Buku Decadas da Asia Jo de Barros terhampar di meja depan, dan sutradara dengan jujur menggunakan berbagai aplikasi sebagai terjemahannya.
Lebih dahulu saya ingin memberi apresiasi. Niat mengangkat kembali Fatahillah, menempatkan Jakarta dalam jaringan maritim Islam Samudra Hindia, serta membela orang Betawi yang terpinggirkan dua kali, yakni dihapus dari teks sejarah dan tergusur oleh pembangunan kota, adalah niat yang mulia. Seri ilustrasi “Para Datuk Tanah Betawi” yang ditampilkan pun indah.
Konsep Third Space Journalism yang bersandar pada teori Thirdspace Edward Soja juga menarik, dan kabarnya gagasan ini sudah diuji di beberapa forum konferensi internasional. Semua itu patut disambut.
Namun ketika pembicaraan menyinggung film, ingatan saya melayang ke film Fatahillah yang pernah dibuat beberapa dekade lalu. Saya teringat cerita cees saya, Pak Mukhtar Zaedi, filolog Cirebon, yang menuturkan bahwa sutradara film fatahillah di masa lalu pernah berkata kira-kira begini: ini cuma film, tontonan. Artinya, orang hanya akan datang dan menonton kalau mereka terhibur.
Untuk film cerita, logika itu sah. Film fiksi sejarah memang boleh mengarang dialog, menambah adegan, dan mendramatisasi tokoh, selama penonton tahu bahwa yang mereka tonton adalah tafsir seorang seniman.
Tetapi film yang sedang disiapkan ini memilih satu kata yang mengubah seluruh bebannya, yaitu dokumenter. Kekuatan film ini justru terletak pada kata itu. Dokumenter tidak sekadar menghibur, ia mengklaim kebenaran, dan klaim itu bersandar pada dokumen.
Penonton akan menerimanya sebagai fakta. Apalagi talk show ini juga menghadirkan unsur Dinas Pendidikan DKI Jakarta, yang berarti film ini berpotensi masuk ke ruang kelas dan menjadi rujukan anak sekolah.
Di titik inilah saya merasa perlu bersikap kritis mengingat saya sendiri selama 5 tahun sudah merubah naskah naskah yang sudah siap diterbitkan akibat perubahan informasi yang didapatkan dengan berkunjung dan meneliti tidak kurang dari 50kota, 5 negara dan tentunya bertambahnya literatur menjadi 8000 literatur.
Kita tidak hanya cukup melihat dokumen primer tapi juga apa penelitian penelitian teranyar tentang hal ini.
Dari paparan malam itu, kesan saya adalah bahwa sejumlah dokumen penting belum dibaca oleh sang sutradara.
Buku-buku yang disebut lebih banyak berupa bacaan populer dan narasi yang sudah lama beredar. Padahal untuk sebuah dokumenter sejarah, membaca penelitian-penelitian berkelas adalah keharusan, bukan pilihan.
Dalam diskusi tersebut Pak Wo juga mengatakan “Siapa yang disebut kaum Betawi, apa ada kaitannya dengan Batavia, dari mana asal usul sebutan Jakarta mesti diperjelas. Juga soal penetapan hari jadi Jakarta, juga harus dibuka 5W+1 H-nya supaya dokumenter ini bermakna dan terbuka terhadap temuan baru…”
Buku terakhir yang mengupas persoalan ini dengan tajam adalah karya Adolf Heuken SJ, pastor Jesuit yang puluhan tahun meneliti sejarah Jakarta.
Dalam Sumber-sumber Asli Sejarah Jakarta, yang penerbitannya didukung oleh Kedutaan Besar Kerajaan Belanda, Heuken menghimpun sumber-sumber Portugis, Tiongkok, dan dokumen lain dari abad kelima sampai abad keenam belas.
Kumpulan sumber itu kemudian juga terbit dalam edisi bahasa Inggris, The Earliest Portuguese Sources for the History of Jakarta, oleh Cipta Loka Caraka di Jakarta pada 2002.
Kesimpulannya tegas: sampai sekarang belum ada satu pun dokumen sejarah yang kredibel yang dapat membenarkan bahwa hari jadi Jakarta memang layak diperingati pada 22 Juni.
Menariknya, penelitian yang didukung lembaga dari negeri bekas penjajah ini justru tidak menutupi sejarah awal Jakarta. Ia malah membuka sumber-sumbernya selebar mungkin agar bisa diuji siapa saja.
Kita perlu tahu dari mana tanggal itu datang. Tahun 1527 berasal dari disertasi Hoesein Djajadiningrat tentang Sejarah Banten di Leiden.
Tanggalnya sendiri adalah hasil hitungan Prof. Sukanto pada 1950-an. Sukanto membagi setahun ke dalam dua belas mangsa, dengan mangsa kesatu dimulai 22 Juni, lalu menduga nama Jayakarta diberikan pada hari pertama mangsa itu.
Usulan itu kemudian diajukan Wali Kota Sudiro dalam sidang pleno pada 22 Juni 1956 dan diterima dengan suara bulat. Jadi tanggal ini adalah hasil dugaan yang disahkan secara politik.
Heuken bahkan menyebut hari jadi itu sebagai dongeng, dengan pesan agar kita jujur bahwa dongeng berbeda dengan sejarah, meskipun ia tidak bermaksud menyalahkan perayaan yang sudah ada.
Di sinilah salah satu slide dalam paparan malam itu menjadi salah satu isu. Slide berjudul “Double Marginalization of the Betawi Community” menyatakan bahwa narasi kolonial secara sistematis menutupi peristiwa 22 Juni 1527. Padahal tanggal itu tidak pernah tercatat dalam sumber sezaman mana pun, sehingga tidak ada yang bisa dihapus oleh kolonial.
Ironisnya, catatan tertua tentang kekalahan Portugis di Kalapa justru datang dari pihak Portugis sendiri, yaitu kronik João de Barros yang menyebut pemimpin pasukan Islam dengan nama Faletehan.
Kalau film ini ingin melawan historiografi kolonial, ia harus lebih dahulu membaca sumber kolonial itu dengan teliti, bukan menuduhnya menghapus sesuatu yang tidak pernah ada di dalamnya.
Nama kedua yang perlu dibaca adalah Claude Guillot, sejarawan dan arkeolog Prancis yang bertahun-tahun meneliti Banten. Bersama Lukman Nurhakim dan Sonny Wibisono, ia menggali situs Banten Girang dan menunjukkan bahwa Banten sudah menjadi pusat kekuasaan yang penting jauh sebelum datangnya Islam.
Temuan Guillot membantah banyak informasi dan keterangan sebelumnya yang menggambarkan Banten seolah baru lahir ketika pasukan Islam datang termasuk juga pembentukan kota Jakarta.
Guillot mau menyatakan bahwa pelabuhan kalapa yang disebut pires dan baros itu bukan di tempat yang sekarang kita kenal. Perlu interpretasi baru. Dia juga mempertanyakan temuan ajaib “Padrao Batu” portugis.
Garis waktu “Pergerakan Fatahillah” juga menyimpan pertanyaan. Di sana disebut Fatahillah berangkat dari Pasai ke Mekkah pada 1521, kembali ke Pasai, lalu ke Jepara, Banten, dan akhirnya Sunda Kalapa.
Pertanyaannya, dari sumber mana urutan itu diambil? Apakah dari kronik Portugis, dari babad, dari naskah Cirebon, atau dari tradisi lisan? Bahkan identitas Fatahillah sendiri masih diperdebatkan. Djajadiningrat menyamakannya dengan Sunan Gunung Jati, sementara banyak peneliti sesudahnya membedakan keduanya dan menyebutnya Fadhillah Khan dari Pasai.
Naskah-naskah Cirebon seperti Carita Purwaka Caruban Nagari pun punya persoalan keaslian yang selama ini dibahas para filolog. Sebuah dokumenter wajib menunjukkan kepada penonton di mana fakta berakhir dan di mana dugaan dimulai.
Slide lain mengusulkan rumus baru: kota global sama dengan kosmopolitanisme Islam yang bermula pada 1527. Gagasan ini menarik, tetapi justru berisiko menghapus lapisan sejarah yang lebih tua.
Tomé Pires dalam Suma Oriental, yang ditulis sekitar 1512 sampai 1515, sudah menggambarkan Kalapa sebagai pelabuhan ramai milik Kerajaan Sunda. Perjanjian Portugis dengan Sunda pada 1522, yang ditandai dengan batu padrão, juga menunjukkan bahwa Kalapa sudah menjadi simpul perdagangan internasional sebelum Fatahillah datang.
Kalau kosmopolitanisme Jakarta dianggap baru mulai pada 1527, maka film yang ingin melawan penghapusan sejarah malah ikut menghapus sejarah orang Sunda pra-Islam.
Soal Betawi pun perlu dibuka secara jujur. Film ini diproduseri oleh tokoh Betawi, dan itu baik. Namun di kalangan budayawan Betawi sendiri terdapat pandangan yang sangat berbeda.
Orang betawi sendiri asing dengan narasi-narasi tentang fatahillah dan keterkaitan dengan jati diri mereka. konsep Epistemic Multiplicity yang mau di dorong oleh promotor tentunya harusnya menampilkan ruang bagi suara-suara yang berbeda, misalnya kalau pembentukan Jakarta dimotori pasai dan demak.
Sampai sejauh mana orang orang di pasai dan demak dilibatkan dalam memberi peradaban di jakarta karena minimal selama 100 tahun mereka mengelola kota Jakarta.
Saya pastinya tidak menolak penggunaan pengetahuan lokal, lisan, dan spiritual sebagai bagian dari kisah. Dalam penelitian saya sendiri tentang Fatahillah, saya berjalan ke banyak makam, pelabuhan tua, dan kampung, serta mewawancarai para penjaga ingatan. Tetapi pengalaman lapangan itu justru mengajarkan bahwa tradisi lisan harus diuji dengan nisan, prasasti, naskah, dan sumber asing.
Kalau mau.membuat dokumenter dan historiografi sejarah maka dalam kerangka Soja, ruang ketiga yang hidup tidak menggantikan ruang kedua yang berisi arsip, melainkan berdialog dengannya. Ruang ketiga tanpa arsip hanyalah ruang cerita, bukan ruang sejarah.
Karena itu untuk memperkuat cita cita luhur ini maka saya menyampaikan beberapa saran. Pertama, bentuklah tim kerja penasihat sejarah yang terdiri atas filolog, arkeolog, dan ahli epigrafi, termasuk filolog dari Cirebon dan Banten yang kalau perlu mau kerja duduk tanpa dibayar.
Anggap berkhidmat kepada pendiri kota jakarta. Kedua, jadikan karya Heuken, Guillot, Djajadiningrat, kronik Barros, dan catatan Tomé Pires sebagai bacaan wajib tim riset. Polemik akhir ini harus dijawab. Ketiga, beri penanda yang jelas di layar mana bagian yang bersumber dokumen dan mana yang merupakan rekonstruksi dramatik.
Yang menarik, tarikh tahun dan dokumen yang tidak bisa di rekayasa justru dari prasasti nisan yang terhampar di pasai, sekarang lhokseumawe hingga aceh sekarang. Sumber dokumen original catatan ini malah tidak dibuka dan dibahas. Bahas dong!
Kalau kita berkunjung ke Amsterdam dan kota-kota lain di Belanda, museum kotanya menyuguhkan sejarah pembentukan kota dalam diorama yang apik.
Pengunjung diajak melihat bagaimana sebuah kampung nelayan di tepi sungai tumbuh menjadi pelabuhan, lalu menjadi kota dagang dunia, lapis demi lapis, tanpa ada masa yang dipotong. Jakarta belum punya cara bercerita seperti itu tentang dirinya. Selama ini sejarah kota kita seolah dimulai dari Batavia, atau paling jauh dari 1527, seakan-akan Jakarta lahir terlepas dari Sunda.
Itu narasi yang keliru, dan sesungguhnya itu narasi kolonial. Kalapa adalah pelabuhan Kerajaan Sunda jauh sebelum Fatahillah datang dan jauh sebelum VOC membangun benteng.
Ironisnya, film yang ingin melawan narasi kolonial justru berisiko mengulanginya jika ia memulai kisah Jakarta dari 1527 dan membiarkan lapisan Sunda tetap gelap.
Lima ratus tahun Jakarta seharusnya menjadi saat kita memberi tahu generasi berikutnya bagaimana kota ini tumbuh, bukan hanya bagaimana ia menjadi makmur.
Gedung tinggi, jalan layang, dan angka ekonomi hanyalah tanda kemakmuran. Pertanyaan yang lebih penting adalah peradaban apa yang dibangun di kota ini, dan manusia seperti apa yang dibentuknya.
Dari Kalapa yang Sunda, Jakarta yang mengusir Portugis, Batavia yang kolonial, sampai Jakarta yang merdeka, setiap lapis meninggalkan cara hidup, hukum, bahasa, ibadah, dan watak warganya. Orang Betawi dan seluruh penduduk Jakarta adalah ahli waris dari seluruh lapisan itu, bukan dari satu tanggal saja.
Ucapan “ini cuma film” mungkin boleh untuk film cerita, tetapi tidak untuk film yang menyebut dirinya dokumenter. Judulnya menjanjikan nyala.
Semoga nyala itu berasal dari dokumen yang dibaca dengan sungguh-sungguh, sebab tanpa itu ia hanya akan menjadi kembang api: terang sesaat, indah ditonton, lalu padam tanpa meninggalkan pengetahuan tentang siapa kita.
Saya meninggalkan Taman Ismail Marzuki dengan rasa terimakasih penuh kepada sutradara dan semua yang ada disana karena mereka masih memiliki perhatian terhadap sejarah kota jakarta dan tentu juga dengan senyum penuh harap bisa nyahi bareng bang biem di pinggiran jakarta offside di ciputat. Buat diskusi lebih dalam soal ini.
Tulisan berikutnya “Seri 500 Tahun Jakarta (2): Fatahillah Bukan Nama, Melainkan Gelar”
