HEADLINNEWS.ID – Rencana pembangunan perlindungan kawasan Pantai Utara Jawa (Pantura) dibahas bersama masyarakat pesisir melalui kegiatan Urun Rembuk Perlindungan Pantai Utara Jawa di Balai Pertemuan Desa Wisata Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak.
Forum tersebut menjadi ruang bagi pemerintah desa, tokoh masyarakat, kelompok nelayan, serta pelaku usaha untuk menyampaikan kondisi dan kebutuhan mereka terkait kawasan pesisir.
Berbagai masukan dari masyarakat nantinya diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tanggul laut yang akan dilakukan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ).
Narasumber kegiatan, M. Khadik, mengatakan masyarakat pesisir memiliki pengetahuan langsung mengenai kondisi lingkungan serta aktivitas sosial dan ekonomi di kawasan Pantura. Karena itu, keterlibatan mereka dinilai penting dalam proses perencanaan pembangunan.
“Urun rembuk ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan kondisi, kebutuhan, dan harapannya. Informasi tersebut penting agar pembangunan perlindungan pantai dapat direncanakan dengan mempertimbangkan kondisi serta kepentingan masyarakat di wilayah pesisir,” ujar M. Khadik.
Menurutnya, pembangunan perlindungan pantai tidak cukup hanya mempertimbangkan aspek infrastruktur. Keberlangsungan aktivitas masyarakat juga perlu menjadi perhatian, terutama kegiatan nelayan, usaha di kawasan pesisir, serta potensi ekonomi dan pariwisata.
Kepala Desa Bedono, Agus Salim, menyambut baik pelaksanaan forum tersebut. Ia berharap rencana pembangunan tanggul laut nantinya tetap mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masyarakat Desa Bedono.
“Harapan kami, pembangunan tanggul laut nantinya benar-benar memperhatikan kondisi masyarakat Desa Bedono. Kami ingin perlindungan pantai dapat berjalan seiring dengan keberlanjutan kehidupan masyarakat, aktivitas nelayan, perekonomian, serta potensi pariwisata desa,” ungkapnya.
Desa Bedono merupakan salah satu wilayah pesisir di Kecamatan Sayung yang memiliki potensi wisata dan lingkungan, termasuk kawasan mangrove serta ekosistem pesisir yang berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat setempat.
Melalui forum tersebut, pemerintah, BOPPJ, pemerintah desa, dan masyarakat diharapkan memiliki ruang komunikasi yang lebih terbuka dalam membahas pembangunan perlindungan Pantura.
Masukan langsung dari masyarakat menjadi bagian penting agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada perlindungan fisik kawasan pesisir, tetapi juga mempertimbangkan kehidupan sosial, ekonomi, lingkungan, dan keberlanjutan wilayah yang terdampak.
