HEADLINNEWS.ID – SEMARANG – Meskipun berada di Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang memiliki keterbatasan penyebaran sekolah negeri untuk jenjang SMA dan SMK. Terdapat lima wilayah, yang kini tidak ada sekolah negeri di lokasi tersebut, dan menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan di sekolah negeri.
Di lima kecamatan di Kota Semarang, terdiri dari Candisari, Gajahmungkur, Semarang Tengah, Semarang Selatan, dan Mijen saat ini tidak terdapat satu pun SMA maupun SMK negeri.
Rencananya, pemerintah akan membangun sekolah negeri untuk ke depannya memudahkan pilihan masyarakat dalam menempuh pendidikan tingkat atas.
Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Sunarto menjelaskan bahwa fasilitas sekolah negeri dibutuhkan masyarakat yang berada di domisili wilayah terdekat, sebetulnya berhak memperoleh peluang diterima dalam sistem zonasi tanpa harus di wilayah di sekitarnya.
“Selama ini, siswa dan masyarakat yang akan mendaftar tidak bisa, harus di wilayah lain yang jaraknya dekat. Sehingga, kesempatan untuk diterima di sekolah negeri juga terbatas, dan wilayah yang belum memiliki SMA dan SMK negeri harus ada agar tidak merugikan masyarakat dan bisa membantu menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai di semua wilayah,” katanya.
Kekurangan tidak ada sekolah negeri di sejumlah wilayah sedang dipersiapkan pemerintah, akan mendukung pembangunan sarana dan prasarana pendidikan baru untuk memfasilitasi bagi masyarakat. Ada rencana lokasi yang belum terjangkau, akan memiliki SMA dan SMK negeri yang dapat dimanfaatkan sebagai fasilitas pendidikan.
Menurut Sunarto, persiapan jika akan ada pembangunan fasilitas pendidikan, tidak mungkin dalam waktu singkat, akan tetapi melalui proses panjang termasuk mencari lokasi yang tepat ataupun memanfaatkan bangunan sekolah yang sudah ada. Nantinya, sekolah tersebut dibangun untuk menyiapkan semua kalangan masyarakat berhak atas mendapatkan pendidikan di sekolah negeri.
“Ini masih sedang dikaji tentang kemungkinan menyiapkan lahan baru atau menggunakan bangunan sekolah maupun aset milik daerah. Dengan ketersediaan fasilitas dan sarana pendidikan, akan membantu memudahkan masyarakat untuk memperoleh pelayanan pendidikan terutama di sekolah negeri,” jelas dia.
