HEADLINNEWS.ID – Anggota Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS) Ir. JP Latumahina mendorong Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja kabinet, birokrasi, dan badan usaha milik negara (BUMN) untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan.
Usulan tersebut disampaikan JP Latumahina pada Senin (29/6) berdasarkan pengalamannya memimpin operasional perusahaan penanaman modal asing (PMA) asal Amerika Serikat selama puluhan tahun.
JP Latumahina menilai evaluasi kinerja perlu dilakukan berbasis kemampuan, kompetensi, dan hasil kerja agar setiap pejabat negara memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurut JP Latumahina, pengalaman di sektor industri menunjukkan bahwa perbaikan sistem kerja dapat meningkatkan produktivitas tanpa hanya berfokus pada pengurangan jumlah pekerja.
“Setelah dilakukan evaluasi, manajemen memutuskan melakukan pensiun dini dan pemberhentian terhadap sekitar 150 karyawan yang berkinerja rendah dengan tetap memberikan hak pesangon. Dalam tiga bulan, produktivitas pabrik meningkat hampir dua kali lipat, biaya operasional turun, dan kualitas produksi meningkat,” kata JP Latumahina, Senin (29/6).
Saat menjabat pada 2003, JP Latumahina mengungkapkan perusahaan tersebut memiliki sekitar 1.090 karyawan dengan tingkat produktivitas yang dinilai belum optimal.
Ia menyebut perubahan utama dilakukan melalui pembenahan sistem kerja dan pengembangan sumber daya manusia dengan konsep multi-skill atau kemampuan menjalankan lebih dari satu fungsi pekerjaan.
“Yang terpenting bukan mengurangi orang, tetapi meningkatkan kualitas orang yang tetap bekerja. Mereka harus memiliki kemampuan lintas fungsi sehingga organisasi menjadi lebih efektif dan efisien,” ujarnya.
JP Latumahina kemudian dipercaya menangani operasional pabrik perusahaan yang sama di Filipina dan China. Ia mengklaim menjadi orang Indonesia pertama yang dipercaya mengelola salah satu pabrik terbesar perusahaan tersebut di China untuk mendukung ekspansi operasional.
Dalam konteks pemerintahan, JP Latumahina menilai jumlah pembantu presiden yang besar perlu dievaluasi secara berkala agar setiap kementerian menghasilkan kinerja yang terukur.
“Negara membayar para pejabat dengan anggaran yang besar. Karena itu harus dipastikan setiap pembantu Presiden benar-benar memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Evaluasi kinerja harus menjadi budaya,” kata JP Latumahina.
Ia juga meminta para menteri memiliki kemampuan lintas sektor dan tidak hanya menjalankan tugas administratif sesuai bidang masing-masing.
Menurut JP Latumahina, seorang menteri harus mampu menawarkan solusi kepada Presiden, menyampaikan gagasan baru, serta bekerja secara kolaboratif dengan kementerian lain.
“Seorang menteri harus kreatif, memiliki multi-skill, mampu menyampaikan gagasan, bukan hanya menunggu instruksi. Pemerintahan membutuhkan pembantu yang inovatif dan mampu bekerja secara kolaboratif,” ujarnya.
Selain kabinet, JP Latumahina menyoroti perlunya evaluasi terhadap struktur birokrasi dan BUMN. Ia menilai lembaga yang memiliki fungsi serupa perlu dikaji agar tidak terjadi pemborosan anggaran.
Ia mengusulkan pembentukan tim khusus untuk melakukan value audit atau audit nilai terhadap efektivitas organisasi, struktur kerja, serta manfaat yang dihasilkan setiap lembaga pemerintah.
“Tujuannya bukan memangkas secara sembarangan, tetapi memastikan organisasi negara bekerja lebih ramping, cepat, efisien, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” jelasnya.
JP Latumahina juga mencontohkan pengalaman pribadinya saat mengurus administrasi mutasi kendaraan yang masih melalui banyak tahapan meski telah menggunakan sistem digital.
“Masih terlalu banyak tahapan yang harus dilalui. Reformasi birokrasi harus terus diperkuat agar pelayanan publik menjadi sederhana, cepat, dan efisien,” katanya.
Berdasarkan pengalaman hampir empat dekade bekerja dengan sistem manajemen Jepang dan Amerika, JP Latumahina menyebut efisiensi pemerintahan harus diarahkan pada peningkatan produktivitas dan kualitas layanan publik.
“Efisiensi bukan karena negara kekurangan uang, tetapi agar setiap rupiah anggaran yang berasal dari rakyat benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Usulan evaluasi kabinet dan birokrasi yang disampaikan JP Latumahina menyoroti isu efektivitas tata kelola pemerintahan. Tantangan utama pemerintah bukan hanya jumlah lembaga atau pejabat, tetapi kemampuan mengukur kinerja secara objektif.
Penerapan evaluasi berbasis hasil kerja dapat membantu pemerintah menemukan sektor yang tumpang tindih dan memperbaiki penggunaan anggaran. Namun, pelaksanaannya membutuhkan indikator yang jelas agar evaluasi tidak berubah menjadi keputusan administratif tanpa ukuran kinerja yang terukur.
Gagasan multi-skill yang diterapkan di sektor industri juga memiliki relevansi bagi birokrasi, terutama dalam menghadapi kebutuhan pelayanan publik yang semakin kompleks. Pemerintah perlu memastikan peningkatan kompetensi aparatur berjalan bersamaan dengan reformasi struktur organisasi.
