HEADLINNEWS.ID – Jakarta – Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menegaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat merespons kasus viral pengemudi ojek online (ojol) yang motornya diangkut petugas Dinas Perhubungan saat mengambil pesanan makanan. Suku Dinas Perhubungan Jakarta Timur telah mendatangi rumah pengemudi tersebut pada Sabtu, 20 Juni 2026.
Rano mengatakan langkah itu dilakukan sebagai bentuk tanggapan atas polemik yang ramai dibicarakan masyarakat di media sosial.
“Suku Dinas Perhubungan sudah mendatangi kediamannya. Artinya, kami bergerak cepat,” kata Rano Karno di Jakarta Pusat, Sabtu (20/6/2026).
Menurut Rano, pemerintah daerah juga memantau berbagai informasi yang berkembang di media sosial sebagai salah satu sumber mengetahui persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Kami semua juga memantau informasi perkembangan melalui Instagram. Hal itu menjadi salah satu acuan kami,” ujarnya.
Ia mengakui respons pemerintah dapat dilakukan dengan cepat, namun proses penyelesaian masalah tetap membutuhkan waktu.
“Kami sangat merespons dengan cepat apabila ada hal yang bisa segera kami lakukan. Namun, meskipun respons kami cepat, proses perbaikan tentu memerlukan waktu,” tutur Rano.
Video penertiban tersebut sebelumnya viral di media sosial dan menjadi sorotan publik. Berdasarkan rekaman yang diterima headlinnews.id pada Jumat, 19 Juni 2026, sejumlah kendaraan diangkut petugas Dinas Perhubungan, termasuk sepeda motor milik pengemudi ojol.
Dalam video itu, pengemudi tampak memohon agar motornya tidak diangkut karena menjadi sarana utama untuk mencari nafkah. Ia bahkan terlihat memanjat kendaraan operasional Dishub.
Meski demikian, petugas tetap melakukan penertiban karena kendaraan tersebut dinilai parkir di lokasi yang melanggar aturan dan berpotensi mengganggu arus lalu lintas.
Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Timur Harlem Simanjuntak mengatakan pihaknya telah menemui pengemudi ojol bernama Sulis Agung Wibowo pada Sabtu (20/6/2026).
Pertemuan itu dilakukan untuk menjelaskan kronologi kejadian sekaligus meluruskan informasi yang berkembang di masyarakat.
Sudinhub Jakarta Timur juga menyampaikan permintaan maaf atas polemik yang muncul setelah video penertiban tersebut viral di media sosial.
Kasus ini memicu berbagai komentar dari masyarakat di media sosial. Banyak warganet mempertanyakan mengapa respons pemerintah baru terlihat setelah video kejadian menjadi viral.
Komentar seperti, “Kalau nggak viral nggak akan ada tindakan,” menjadi salah satu tanggapan yang banyak mendapat perhatian dan mencerminkan kekecewaan sebagian masyarakat.
Warga lainnya menyoroti konsistensi penegakan aturan lalu lintas. Mereka mempertanyakan apakah penertiban terhadap kendaraan yang parkir di bahu jalan dilakukan secara merata tanpa tebang pilih.
Polemik pengangkutan motor pengemudi ojol ini berkembang menjadi isu kepercayaan publik terhadap mekanisme pelayanan pemerintah. Respons cepat yang muncul setelah kasus viral memunculkan persepsi bahwa perhatian pemerintah lebih mudah didapat ketika sebuah persoalan ramai di media sosial.
Kasus ini juga menunjukkan peran media sosial semakin besar sebagai sarana pengawasan publik terhadap kinerja pemerintah daerah. Tantangan bagi Pemprov DKI Jakarta adalah membuktikan bahwa pelayanan dan penanganan keluhan warga berjalan berdasarkan standar yang sama, terlepas dari apakah sebuah kasus menjadi viral atau tidak.
