HEADLINNEWS.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan program E-Learning ASN Berintegritas untuk 6,7 juta Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia, di Jakarta, Rabu (17/6) pukul 09.00 WIB. Program ini digelar bersama Kementerian PANRB, BKN, dan LAN sebagai upaya memperkuat pencegahan korupsi melalui pendidikan digital dan penguatan budaya integritas.
Peluncuran dilakukan secara hybrid di Auditorium Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, Kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta.
Program ini menjadi strategi nasional untuk membangun ekosistem integritas ASN melalui platform pembelajaran digital yang terintegrasi antarinstansi.
Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam sambutan yang dikutip headlinnews.id menyebut lebih dari 6,7 juta ASN merupakan wajah negara di mata publik.
“Lebih dari 6,7 juta ASN saat ini menjadi wajah negara yang ditemui masyarakat setiap hari,” ujar Setyo Budiyanto, Ketua KPK, dalam peluncuran program di Jakarta.
Ia menegaskan kualitas pelayanan publik sangat ditentukan oleh integritas aparatur, bukan hanya regulasi atau teknologi yang digunakan pemerintah.
Setyo juga menyebut korupsi kerap bermula dari kompromi kecil yang dianggap sepele dalam praktik birokrasi sehari-hari.
“Korupsi tidak selalu dimulai dari keputusan besar. Ia sering berawal dari kompromi-kompromi kecil,” kata Setyo Budiyanto.
Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, menjelaskan program ini dirancang untuk membentuk budaya integritas melalui pendekatan digital yang masif.
“Program ini menjadi bagian dari gerakan nasional pembelajaran integritas ASN,” ujar Wawan Wardiana kepada headlinnews.id
Sebelum diluncurkan secara nasional, program ini telah diuji coba di 12 instansi, termasuk kementerian dan pemerintah daerah, dengan partisipasi lebih dari 56 ribu ASN.
Hasil uji coba tersebut digunakan untuk menyempurnakan materi pembelajaran, fitur sistem, serta metode pelaksanaan berbasis Learning Management System (LMS).
Pada tahap awal implementasi, program ini akan diterapkan di 10 instansi pemerintah pusat dan daerah sebelum diperluas secara nasional.
Menteri PANRB Rini Widyantini menyatakan dukungan terhadap program ini dan mendorong seluruh ASN untuk mengikuti pembelajaran tersebut.
“Peran pejabat pembina kepegawaian menjadi krusial dalam implementasi dan pemantauan keikutsertaan ASN,” kata Rini Widyantini, Menteri PANRB, dalam keterangan resmi headlinnews.id
Ia menambahkan partisipasi ASN akan dipantau melalui sistem INDATA yang dikembangkan KPK dan ditargetkan terintegrasi dengan sistem kepegawaian nasional BKN.
Program ini juga akan menjadi bagian dari pengembangan talenta ASN dalam skema 9-Box Talent Management.
Program E-Learning ASN Berintegritas menunjukkan pergeseran pendekatan antikorupsi dari penindakan ke pencegahan berbasis digital. Namun, efektivitasnya akan sangat bergantung pada kepatuhan instansi dan integrasi data antar sistem, bukan hanya pada peluncuran platform. Tantangan terbesar berada pada konsistensi implementasi di daerah dan pengawasan partisipasi jutaan ASN secara berkelanjutan.
KPK, PANRB, LAN, dan BKN menyatakan akan memperluas implementasi program ini secara bertahap ke seluruh instansi pemerintah setelah tahap awal berjalan, sambil memantau efektivitas melalui sistem INDATA.
