HEADLINNEWS.ID – Jakarta – Informasi yang menyebut pemerintah akan menghapus BBM subsidi jenis Pertalite dipastikan tidak benar. Pertamina Patra Niaga menegaskan Pertalite masih tersedia dan tetap menjadi bagian dari penyaluran BBM subsidi kepada masyarakat.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menyatakan tidak ada kebijakan pemerintah maupun Pertamina untuk menghapus Pertalite. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai klarifikasi atas kabar yang beredar di media sosial.
“Pertalite tetap tersedia dan pemerintah bersama Pertamina berkomitmen menjaga pasokan BBM subsidi,” kata Roberth.
Isu penghapusan Pertalite sebelumnya ramai beredar melalui unggahan media sosial dan pesan berantai. Narasi tersebut menyebut pemerintah akan menghentikan distribusi Pertalite, sehingga memicu kekhawatiran masyarakat terkait akses BBM bersubsidi.
Berdasarkan penelusuran headlinnews.id, klaim tersebut tidak didukung oleh kebijakan resmi pemerintah maupun pernyataan Pertamina. Hingga saat ini, Pertalite masih disalurkan melalui jaringan resmi Pertamina di berbagai wilayah Indonesia.
Harga Pertalite saat ini masih ditetapkan sebesar Rp10.000 per liter. Sementara itu, BBM subsidi jenis Biosolar tetap dijual dengan harga Rp6.800 per liter.
Pertamina Patra Niaga juga memastikan stok Pertalite tetap tersedia. Distribusi dilakukan melalui terminal BBM, lembaga penyalur, fasilitas penyimpanan, armada pengiriman, serta sistem pemantauan pasokan yang terintegrasi.
Sebelumnya, muncul pula informasi yang menyebut pembelian Pertalite untuk sepeda motor dibatasi maksimal Rp50.000 per transaksi. Klaim tersebut juga tidak benar berdasarkan hasil verifikasi informasi oleh headlinnews.id.
Masyarakat diminta memeriksa kebenaran informasi terkait kebijakan energi melalui kanal resmi pemerintah dan Pertamina. Informasi layanan BBM dapat dikonfirmasi melalui Pertamina Contact Center 135.
Penyebaran informasi palsu mengenai penghapusan Pertalite berpotensi memicu kepanikan dan pembelian berlebihan di sejumlah wilayah. Jika masyarakat percaya pada kabar yang tidak terverifikasi, tekanan terhadap distribusi BBM dapat meningkat meskipun pasokan dalam kondisi normal.
Pemerintah dan Pertamina perlu memperkuat komunikasi publik terkait kebijakan energi, terutama karena BBM subsidi menyangkut kebutuhan masyarakat luas. Kejelasan informasi resmi menjadi faktor utama untuk mencegah penyebaran hoaks serupa.
