HEADLINNEWS.ID – Penanganan banjir di Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang memasuki tahap lebih intensif. Pemerintah Kota Semarang bersama pemerintah pusat berkolaborasi mempercepat penanganan darurat sekaligus merencanakan solusi jangka panjang.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, Gubernur Jawa Tengah, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti, dan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juana meninjau langsung lokasi banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Plumbon, Selasa (19/5/2026).
Penutupan sementara titik jebol tanggul telah dilakukan sebagai langkah darurat untuk mencegah banjir susulan. Selanjutnya, akan dilakukan normalisasi dan pelebaran Sungai Plumbon secara permanen, disertai pembebasan lahan di sepanjang bantaran sungai.
“Setelah penanganan darurat, kami akan lakukan penanganan permanen agar kejadian serupa tidak terulang. Sungai akan dilebarkan dari sekitar 10 meter menjadi 25 meter untuk meningkatkan kapasitas aliran air,” ujar Suharyanto.
Pemerintah juga memastikan kebutuhan dasar warga terdampak tetap terpenuhi. Bantuan logistik seperti makanan, air bersih, dan pakaian terus disalurkan. Bagi warga yang rumahnya tidak layak huni, disiapkan hunian sementara (huntara). Sementara bagi yang memilih tinggal di rumah kerabat, pemerintah memberikan bantuan dana hunian Rp600 ribu per bulan per kepala keluarga.
Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyebut sebanyak 333 kepala keluarga atau sekitar 1.252 jiwa terdampak banjir di wilayah Kecamatan Tugu, Ngaliyan, dan Semarang Barat.
“Kami apresiasi kerja cepat tim gabungan. Lumpur sudah banyak yang teratasi dan warga perlahan mulai kembali ke rumah. Namun, kami pastikan rumah warga benar-benar layak huni sebelum mereka kembali sepenuhnya,” kata Agustina.
Kepala BBWS Pemali-Juana Sudarto menambahkan bahwa Sungai Plumbon telah mengalami tujuh kali banjir besar dalam beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, penanganan permanen melalui pelebaran sungai dan normalisasi sepanjang 22 kilometer menjadi prioritas.
Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah ini diharapkan dapat memberikan solusi komprehensif, mulai dari penanganan darurat hingga pencegahan banjir jangka panjang di wilayah rawan tersebut.
