HEADLINNEWS.ID – Negara ini (Indonesia) begitu kaya (raya). Kata Koes Plus, negeri kolam susu. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Lirik yang apik menyihir, sampai kadang membuat lupa diri, tidak bekerja keras karena apa pun tersedia.
Tapi narasi elok, negeri gemah ripah loh jinawi, tata titi tentrem kerta raharja masih demikian kah adanya? Menyitir lirik lagu yang ditulis oleh Taufik Ismail, dunia ini (Indonesia) panggung sandiwara.
Ceritanya mudah berubah. Setiap kita dapat satu peranan. Ada peran wajar, ada peran berpura-pura. Mengapa kita bersandiwara?
Sampai di sini, apakah yang bisa dimaknai dari narasi Yok Koeswoyo juga Taufik Ismail? Masihkah dipercaya, tanah kita (Indonesia) adalah tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Afirmasi apa yang dapat menjadi argumentasi atas fenomena sungsang pertiwi kita?
Meski pertanyaan sederhana tidak mudah menjelaskan secara terang benderang. Indonesia disadari atau tidak mengalami pergeseran tata nilai yang menyeret pada kecenderungan miris, yakni negara gagal. Negara dengan penganut Islam terbesar di dunia, tetapi terperosok pada jurang amoralitas begitu nyata.
Tragedi-tragedi asusila di beberapa pondok pesantren menjadi monster menakutkan dengan trauma yang tidak mudah disembuhkan. Fenomena sungsang lain, seperti korupsi nyaris menjadi darah daging, sehingga perilaku korup dan koruptor bukan sebuah aib, tapi hal biasa.
Padahal merujuk data yang diurai Abraham Samad, mantan Ketua KPK, jika kekayaan alam dikelola dengan baik, negeri ini sangat makmur. Negara dapat memberikan subsidi per kepala atau jiwa Rp 30 juta setiap bulan. Namun apa yang terjadi? Kesenjangan si kaya dan si miskin begitu terjal.
Beberapa anomali terjadi dan terus terjadi, berulang dan terus berulang, seperti case berikut. Pertama, kekayaan alam yang “bocor” ke luar negeri. Indonesia memiliki cadangan mineral, nikel, batu bara, sawit, hingga potensi maritim yang luar biasa.
Sistem ekonomi yang kita anut selama puluhan tahun membuat kekayaan tersebut mengalir ke luar negeri (flight of capital) dan menguntungkan pihak asing atau segelintir elite, ketimbang dinikmati oleh rakyat banyak di dalam negeri.
Kedua, ketergantungan impor dan lemahnya kemandirian nasional. Sebagai negara agraris dan maritim yang subur, Indonesia dinilai ironis karena masih sangat bergantung pada impor barang konsumsi dasar dan pangan (seperti beras, gula, dan daging).
Ketergantungan ini membuat ketahanan nasional menjadi rentan karena urusan perut bangsa digantungkan pada negara lain.
Sandyakala atas kejayaan, kebesaran sebagai negara yang pernah punya pengaruh begitu luas dan kuat terjadi tanpa disadari, dan membuat kita hanyut di pusaran global.
Notifikasi berikut adalah jebakan neoliberalisme. Di buku itu (Paradoks Indonesia), Prabowo mengkritik sistem ekonomi yang terlalu liberal, kapitalistik murni, dan menganut paham trickle-down effect (menunggu kekayaan menetes ke bawah dengan sendirinya).
Sistem ini dinilai melenceng dari cetak biru para pendiri bangsa (founding fathers) yang tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945, di mana ekonomi seharusnya berasaskan kekeluargaan dan dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat.
Dan, keempat adalah korupsi dan lemahnya tata kelola anggaran. Paradoks ini diperparah oleh kebocoran anggaran negara dan tingginya angka korupsi.
Akibatnya, alokasi dana yang seharusnya bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas SDM (seperti pendidikan, gizi anak, dan kesehatan) menjadi tidak efisien dan memperlebar jurang kesenjangan antara si kaya dan si miskin.
Ironi-ironi di atas terjadi karena distorsi atas visi kenegaraan yang tidak ditunaikan secara konsisten dan konsekuen.
Sebagai negara maritim, dan negara agraris, tetapi yang terjadi dua sektor ini cenderung tidak menjadi prioritas. Sebagai negara kepulauan (archipelagic state) terbesar di dunia, Indonesia memiliki wilayah perairan (lautan) yang jauh lebih luas dibandingkan wilayah daratannya.
Merujuk pada wilayah kedaulatan utama, perbandingannya adalah luas daratan ± 1,91 juta km², sedangkan luas perairan/lautan ± 6,40 juta km², atau jika disederhanakan dalam bentuk persentase: lautan ~77% | daratan ~23%.
Dengan konstruksi kewilayahan seperti itu, sudah tepatkah strategi pembangunan kita? Sebagai negara maritim dan punya sejarah panjang sejak era Sriwijaya, Majapahit, Demak merupakan testimoni historis terpatri abadi.
Kini memijakkan narasi di atas, sematan apa yang telah dimanifestasikan untuk me-legacy-kan Indonesia sebagai maritim.
Era Joko Widodo, kebijakan menjadikan laut sebagai beranda, kita tidak lagi memunggungi, tetapi menjadikannya wajah. Sayang konsistensi atas kebijakan itu rapuh, panas-panas tahi ayam, dan sekarang sudah pupus jejaknya.
Sebagai negara maritim, yang lautnya memberi kelimpahan hasil, tetapi ironis nelayan hidupnya belum sepenuhnya sejahtera.
Kemiskinan mendera, mereka berangkat melaut bertaruh nyawa, namun hasilnya tidak seberapa. Akses pasar cukup terbatas, hidupnya dalam cengkeraman tengkulak, sehingga nasibnya kampul-kampul penuh ketidakpastian.
Terhimpit oleh situasi semacam itu, apakah negara sudah hadir untuk menyejahterakan nelayan? Pekerjaan rumah yang sudah bertahun-tahun jalan di tempat, mangkrak, nelayan diagung-agungkan ketika musim pemilu dan pilkada saja.
Setali tiga uang, nasib petani di bumi putera manikam yang subur luar biasa kehidupannya tak luput dari sengkarut akut. Petani tetap saja susah untuk mencari pupuk, benih, dan juga akses ke pasar. Setiap kali panen hasilnya sudah ludes.
Sekali lagi, negeri ini penuh ironi. Negara kaya raya, tetapi kemiskinan mendera di sana-sini. Koyak-moyak kesenjangan membuat hati kita teriris miris.
Sebegitu akutnya paranoia yang memasung rakyat susah beranjak dari kemiskinan karena beragam deraan, NKRI dimaknakan bukan kepanjangan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi Negara Kuli Republik Indonesia.
Negara Kuli telah memagut kebanggaan kita rakyat di negeri gemah ripah loh jinawi ini. Kapan kemiskinan, rakyat bisa tertawa lepas karena kelaparan tak menjadi ancaman.
Menjawab pertanyaan itu bukan perkara mudah, menukil lirik syair Ebiet G. Ade, jawabannya silakan bertanya pada rumput yang bergoyang. Eladahlah, sontoloyo, jangan main-main, bisa-bisa berurusan sama panglima NKRI alias Negara Komando Republik Indonesia.
Jayanto Arus Adi, Wartawan Senior, Ahli Pers Dewan Pers, Alumni PPNK Lemhanas RI Angkatan 227 Tahun 2025. Selain tetap aktif sebagai praktisi media, banyak menggeluti kegiatan sebagai konsultan media dan komunikasi.
Ikut berkontribusi di Satu Pena (Organisasi Penulis yang dipimpin Denny JA). Mengajar jurnalistik di beberapa kampus, juga aktif di MOJO (Mobile Jurnalis Indonesia) sebagai Ketua Umum Nasional.
Saat ini tengah menempuh S3 (Program Doktoral) di Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. Bidang yang dipilih adalah Prodi Pertanian, Komunikasi Agribisnis dan Ketahanan Pangan.
Headlinnews adalah media online yang didirikan dan dinahkodai langsung sebagai Pemimpin Umum dan Redaksi. Dengan tagline dari Jawa Tengah untuk Indonesia, media ini didedikasikan menjadi oase bagi informasi alternatif, sekaligus lokomotif penggiat civil society.
