MAKI Adukan Pimpinan KPK ke Dewas soal Tiga Saksi Mangkir

Michael Ivan
By
Michael Ivan
Jurnalis
Lebih suka bekerja di balik layar, tapi pastikan selalu update dengan apa yang terjadi di luar sana.
- Jurnalis
10 Min Read

HEADLINNEWS.ID – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengadukan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Dewan Pengawas KPK pada Sabtu, 25 Oktober 2026, terkait penanganan tiga saksi yang disebut mangkir dari panggilan penyidik tanpa ditindaklanjuti dengan surat perintah membawa. Pengaduan tersebut mencakup perkara dugaan korupsi fasilitas kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), proyek jalan di Sumatera Utara, serta dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyatakan KPK seharusnya mengambil tindakan tegas terhadap saksi yang tidak memenuhi panggilan penyidik. MAKI meminta Dewas KPK memeriksa dugaan pelanggaran etik dan menjatuhkan sanksi kepada pimpinan serta penyidik lembaga antirasuah tersebut.

MAKI mengirimkan tiga laporan terpisah kepada Dewas KPK pada pukul 13.58 WIB, 14.02 WIB, dan 14.06 WIB. Ketiga laporan itu masing-masing berkaitan dengan Witjaksono dalam perkara LPEI, Muryanto Amin dalam perkara dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara, serta Nusron Wahid dalam perkara dugaan suap pengurusan HGB PT Summarecon.

Dalam keterangannya yang dikeluarkan dari Solo pada 25 Oktober 2026, Boyamin mempersoalkan tidak adanya tindakan penjemputan paksa terhadap saksi yang menurut MAKI telah mengabaikan panggilan penyidik. Ia secara khusus menyoroti Nusron Wahid yang disebut telah dua kali dipanggil sebagai saksi.

Boyamin menilai KPK seharusnya menerbitkan surat perintah membawa apabila saksi tidak memenuhi panggilan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, pengaduan MAKI tersebut merupakan penilaian pihak pelapor, sementara tanggapan resmi Pimpinan KPK dan Dewas KPK belum tersedia dalam materi sumber.

Selain perkara yang melibatkan Nusron Wahid, MAKI mempersoalkan penanganan ketidakhadiran Witjaksono dalam perkara dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit oleh LPEI kepada PT Dua Putra Utama Makmur Tbk. (PT DPUM). Boyamin menyebut Witjaksono baru sekali dipanggil sebagai saksi, tetapi menurutnya belum ada tindak lanjut setelah yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan tersebut.

Dalam keterangannya, Boyamin menghubungkan perkara itu dengan dugaan korupsi pinjaman macet di LPEI. Ia menyebut KPK pernah merilis informasi mengenai dugaan kerugian negara dalam perkara tersebut.

“Witjaksono mangkir panggilan saksi yang dipanggil sekali namun tidak ada tindak lanjutnya atas perkara dugaan korupsi pinjaman macet di LPEI. Kasus LPEI telah dirilis KPK merugikan negara hampir Rp 1 triliun dan Rp 250 miliar,” kata Boyamin.

Pernyataan tersebut menjadi bagian dari alasan MAKI mempersoalkan penanganan saksi yang tidak memenuhi panggilan penyidik. Namun, besaran kerugian yang disebutkan Boyamin perlu diperjelas melalui keterangan atau dokumen resmi KPK sebelum diperlakukan sebagai angka kerugian yang telah terverifikasi.

MAKI juga memasukkan perkara dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara dalam pengaduannya. Saksi yang disebut mangkir dalam perkara tersebut adalah Muryanto Amin, yang dalam materi sumber disebut sebagai Rektor Universitas Sumatera Utara (USU).

Boyamin menilai perkara yang melibatkan Muryanto Amin memperlihatkan persoalan serupa dengan dua perkara lainnya. Meski demikian, materi sumber tidak memuat rincian jadwal pemanggilan Muryanto, jumlah panggilan yang telah dilayangkan, ataupun penjelasan penyidik mengenai alasan belum diterbitkannya surat perintah membawa.

Karena itu, ketiga perkara tersebut perlu dibedakan berdasarkan informasi yang tersedia. Untuk Nusron Wahid, MAKI menyebut telah ada dua kali pemanggilan; untuk Witjaksono, Boyamin menyebut satu kali pemanggilan; sedangkan rincian pemanggilan Muryanto Amin tidak dijelaskan dalam keterangan yang menjadi dasar pengaduan.

MAKI berpendapat tidak adanya tindakan lanjutan terhadap saksi yang mangkir dapat memengaruhi kepatuhan saksi lain terhadap panggilan penyidik. Boyamin menilai penanganan tersebut berpotensi menurunkan wibawa KPK dan penegakan hukum apabila tidak diikuti tindakan yang dianggap tegas oleh lembaganya.

“Dengan abai, jiper dan lemotnya KPK atas mangkirnya panggilan saksi-saksi maka menjadikan wibawa hukum dan wibawa KPK jatuh di mata masyarakat dan KPK dipandang rendah oleh saksi-saksi yang harusnya patuh hukum,” ujar Boyamin.

Pernyataan itu merupakan penilaian MAKI terhadap kinerja KPK. Materi sumber tidak menyertakan data yang mengukur dampak ketidakhadiran ketiga saksi tersebut terhadap proses penyidikan, maupun bukti bahwa saksi lain kemudian mengabaikan panggilan karena tidak adanya tindakan penjemputan paksa.

Atas dasar pengaduan tersebut, MAKI meminta Dewas KPK memberikan teguran dan menjatuhkan sanksi kepada Pimpinan serta Penyidik KPK. MAKI menduga terdapat pelanggaran etik dan ketidakprofesionalan dalam penanganan perkara yang dilaporkannya.

Boyamin juga menyinggung dugaan perbedaan perlakuan antara masyarakat biasa dan saksi dalam perkara yang ditangani aparat penegak hukum. Ia mengaku pernah diterbitkan surat perintah membawa setelah tidak memenuhi panggilan pertama sebagai saksi.

“Masyarakat kecil akan mendapat tindakan tegas dari Aparat Penegak Hukum jika mangkir dari Panggilan Saksi termasuk Boyamin Saiman pernah diterbitkan surat perintah membawa dengan alasan mangkir panggilan pertama,” kata Boyamin.

Pengalaman yang disampaikan Boyamin itu digunakan MAKI untuk mempertanyakan konsistensi penerapan tindakan terhadap saksi yang tidak memenuhi panggilan. Namun, materi sumber tidak memuat dokumen mengenai kasus yang dialami Boyamin, identitas aparat yang menerbitkan surat perintah membawa, ataupun rincian perkara yang melatarbelakanginya.

Pengaduan MAKI dikirim melalui surat elektronik kepada Dewas KPK. Dokumen yang dilampirkan terdiri atas tiga berkas, yakni “MAKI-DEWAS KPK- SAKSI PT DPUM.pdf”, “MAKI-DEWAS KPK- SAKSI KORUPSI PROYEK SUMUT.pdf”, dan “MAKI-DEWAS KPK- SAKSI ATR BPN.pdf”.

Ketiga berkas tersebut berkaitan dengan laporan mengenai saksi dalam perkara LPEI, proyek jalan di Sumatera Utara, serta perkara yang dikaitkan dengan pengurusan HGB PT Summarecon. Materi sumber tidak menjelaskan apakah Dewas KPK telah meregistrasi laporan itu, memulai pemeriksaan, atau meminta klarifikasi kepada pihak-pihak yang dilaporkan.

Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan resmi dari Pimpinan KPK maupun Dewan Pengawas KPK mengenai pengaduan MAKI tersebut. Belum tersedia pula penjelasan dari pihak-pihak yang disebut sebagai saksi dalam tiga perkara itu mengenai ketidakhadiran mereka pada panggilan penyidik.

Pengaduan MAKI berangkat dari tiga perkara dugaan korupsi yang memiliki objek berbeda. Perkara pertama berkaitan dengan pemberian fasilitas kredit oleh LPEI kepada PT Dua Putra Utama Makmur Tbk., dengan Witjaksono disebut sebagai saksi yang tidak memenuhi panggilan penyidik.

Perkara kedua berkaitan dengan dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara, dengan Muryanto Amin disebut sebagai saksi. Perkara ketiga menyangkut dugaan suap dalam pengurusan HGB PT Summarecon, dengan Nusron Wahid disebut sebagai saksi yang telah dua kali dipanggil menurut keterangan Boyamin.

MAKI menggabungkan ketiga perkara tersebut dalam laporan terpisah kepada Dewas KPK karena menilai terdapat persoalan serupa dalam penanganan saksi yang mangkir. Organisasi itu mempersoalkan tidak adanya tindakan penjemputan paksa atau penerbitan surat perintah membawa sebagaimana yang mereka anggap perlu dilakukan.

Dalam keterangannya, Boyamin juga menyinggung pengalamannya sendiri ketika surat perintah membawa diterbitkan setelah ia mangkir dari panggilan pertama sebagai saksi. Namun, materi sumber tidak menyediakan rincian yang memungkinkan pengalaman tersebut dibandingkan secara langsung dengan ketiga perkara yang diadukan.

Informasi mengenai jumlah pemanggilan juga tidak seragam. MAKI menyebut Nusron Wahid telah dua kali dipanggil dan Witjaksono satu kali, sedangkan jumlah pemanggilan terhadap Muryanto Amin tidak dijelaskan. Perbedaan informasi ini perlu dipertahankan agar penanganan ketiga perkara tidak digeneralisasi tanpa dasar yang memadai.

Pengaduan MAKI menempatkan kepatuhan saksi terhadap panggilan penyidik sebagai persoalan yang perlu dijelaskan dalam penanganan perkara korupsi. Namun, substansi pengaduan tersebut masih berupa penilaian pihak pelapor. Belum ada tanggapan resmi dari KPK atau Dewas KPK dalam materi sumber yang dapat digunakan untuk menguji alasan tidak dilakukannya tindakan lanjutan terhadap ketiga saksi.

Perbedaan jumlah pemanggilan juga menjadi bagian yang perlu diperiksa sebelum menarik kesimpulan mengenai kesamaan penanganan. Keterangan tentang dua kali pemanggilan terhadap Nusron Wahid dan satu kali terhadap Witjaksono berasal dari Boyamin, sementara informasi mengenai Muryanto Amin belum disertai kronologi pemanggilan yang terperinci.

Di sisi lain, MAKI meminta Dewas KPK menilai kemungkinan pelanggaran etik dan ketidakprofesionalan pimpinan serta penyidik. Permintaan itu belum dapat disamakan dengan temuan pelanggaran etik, karena materi sumber tidak memuat hasil pemeriksaan atau keputusan Dewas KPK.

Pemeriksaan lebih lanjut membutuhkan penjelasan KPK mengenai status pemanggilan setiap saksi, alasan belum diterbitkannya surat perintah membawa, serta perkembangan penanganan ketiga perkara. Dewas KPK juga perlu memberikan keterangan mengenai status laporan yang diterima dan tindak lanjut yang telah dilakukan apabila informasi tersebut tersedia.

Tanpa keterangan dari pihak yang diadukan dan dokumen pendukung mengenai proses pemanggilan, dugaan ketidakprofesionalan yang disampaikan MAKI belum dapat dinilai secara independen. Sampai ada penjelasan lebih lanjut, pengaduan tersebut harus ditempatkan sebagai laporan organisasi masyarakat antikorupsi, bukan sebagai bukti bahwa pimpinan atau penyidik KPK telah melakukan pelanggaran etik.

Editor: Michael Ivan
Share This Article
Jurnalis
Follow:
Lebih suka bekerja di balik layar, tapi pastikan selalu update dengan apa yang terjadi di luar sana.
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *