HEADLINNEWS.ID β Pernyataan itu disampaikan Sultan seusai menghadiri rapat paripurna DPRD DIY di Yogyakarta, Rabu (4/11/2026). Rapat tersebut membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Perda DIY Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Sultan menyinggung batas kewajaran pemungutan pajak melalui kelakar berbahasa Jawa. βEngko ngusung-ngusung kursi ya dipajeki? Ya ora toh. Yang proporsional aja. Ya kan? Dudu VOC, nek VOC kabeh dipajeki,β ujarnya.
Pernyataan tersebut muncul di tengah polemik mengenai kemungkinan pemajakan terhadap jasa-jasa harian, seperti tukang cukur dan tukang pijat. Isu itu berawal dari pidato Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo dalam Rapimnas Kadin 2026.
Hashim menyoroti besarnya aktivitas ekonomi yang masuk kategori grey economy atau kegiatan ekonomi yang tidak tercatat secara resmi. Ia menyebut potensi ekonomi yang belum tercatat tersebut mencapai Rp10.000 triliun.
Sebagai contoh, Hashim menyebut transaksi tunai yang dilakukan pekerja jasa seperti tukang pijat dan tukang cukur tradisional tanpa menggunakan tagihan resmi. Pernyataan itu kemudian ditafsirkan sebagai wacana pemajakan terhadap berbagai usaha jasa harian, termasuk warteg dan salon.
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman kemudian memberikan penjelasan mengenai ketentuan pajak bagi pelaku usaha mikro.
Maman menegaskan pelaku usaha dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun tidak dikenakan pajak karena tarifnya 0 persen. Batas tersebut setara dengan omzet sekitar Rp40 juta per bulan.
Ketentuan itu, menurut Maman, mencakup usaha seperti tukang pijat, tukang cukur rambut, dan warteg yang omzet tahunannya masih di bawah ambang batas tersebut.
Pernyataan Sultan mengenai pemungutan pajak tersebut turut beredar melalui akun TikTok Harian Jogja Official. Video berdurasi 22 detik itu telah ditonton lebih dari 139 ribu kali.
Polemik ini mempertemukan dua persoalan dalam kebijakan perpajakan, yakni upaya mengidentifikasi aktivitas ekonomi yang belum tercatat dan perlindungan terhadap pelaku usaha mikro.
Hashim menyebut potensi ekonomi tidak tercatat mencapai Rp10.000 triliun, sedangkan Maman menjelaskan adanya batas omzet Rp500 juta per tahun dengan tarif pajak 0 persen bagi usaha mikro yang memenuhi ketentuan.
Sementara itu, Sultan menekankan prinsip proporsionalitas dalam pemungutan pajak. Perbedaan fokus ketiga pernyataan tersebut memperlihatkan perlunya kejelasan mengenai sasaran pemajakan, batas omzet, dan kemampuan ekonomi masyarakat dalam pembahasan kebijakan perpajakan.

