Polresta Batang Prioritaskan 70 Persen Tenaga Kerja Lokal

Michael Ivan
By
Michael Ivan
Jurnalis
Lebih suka bekerja di balik layar, tapi pastikan selalu update dengan apa yang terjadi di luar sana.
- Jurnalis
2 Min Read

HEADLINNEWS.ID – Polresta Batang bersama Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, memprioritaskan 70 persen tenaga kerja lokal dalam program ketenagakerjaan yang melibatkan 22 perusahaan. Program bertajuk Polisi Peduli Pengangguran itu juga menekankan pemetaan calon pekerja dan pelatihan sesuai kebutuhan industri.

Kapolresta Batang Kombes Pol. Warsono mengatakan pemetaan perlu mencakup potensi tenaga kerja di sekitar perusahaan serta kesiapan individu yang akan mengikuti pelatihan. Menurut dia, pemetaan tersebut diperlukan untuk mengantisipasi persoalan dalam proses penempatan tenaga kerja.

Warsono juga mengusulkan pembentukan grup sosialisasi Dinas Tenaga Kerja untuk mengawal penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) serta memastikan pelatihan sesuai kompetensi calon pekerja.

Kerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Batang itu mencakup sosialisasi program kepada karyawan dan calon karyawan. Pemerintah daerah juga perlu memetakan kebutuhan perusahaan agar pelatihan yang diberikan sesuai dengan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Batang Farida Ariyani Kusumaningrum mengatakan kuota prioritas tenaga kerja lokal tetap disertai persyaratan standar dan kualifikasi dari perusahaan.

Farida mengungkapkan, salah satu tantangan dalam penerimaan pekerja adalah adanya perusahaan yang mengutamakan gender tertentu. Kondisi tersebut menjadi perhatian dinas dalam upaya pemerataan kesempatan kerja.

Program ketenagakerjaan itu menggunakan dana APBD Kabupaten Batang. Pemerintah daerah menyatakan akan mengawal penggunaannya agar penyaluran anggaran sesuai sasaran.

Prioritas 70 persen tenaga kerja lokal dan keterlibatan 22 perusahaan menjadi dua target utama program ini. Namun, data sumber belum merinci jumlah tenaga kerja yang akan direkrut, sektor perusahaan yang terlibat, jadwal pelaksanaan pelatihan, maupun indikator untuk mengukur penurunan pengangguran.

Persoalan penerimaan pekerja berdasarkan gender yang disampaikan Dinas Tenaga Kerja juga memerlukan penjelasan lebih lanjut mengenai bentuk praktik yang ditemukan dan langkah penanganannya. Tanpa rincian tersebut, pelaksanaan pemerataan kesempatan kerja dan pencapaian target tenaga kerja lokal belum dapat dinilai secara terukur.

Editor: Michael Ivan
Share This Article
Jurnalis
Follow:
Lebih suka bekerja di balik layar, tapi pastikan selalu update dengan apa yang terjadi di luar sana.
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *