Sidang Putusan Sudewo Jadi Perhatian Publik, PN Semarang Siapkan Siaran Langsung

HL-News
By
HL-News
3 Min Read
Terdakwa Sudewo. Istimewa
Oleh: HL-News

HEADLINNEWS.ID – Sidang pembacaan putusan perkara dugaan korupsi yang menjerat Bupati Pati nonaktif Sudewo akan digelar hari ini, Rabu, 21 Oktober 2026, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang.

Agenda ini menjadi perhatian masyarakat, terutama warga Kabupaten Pati yang mengikuti perkembangan kasus tersebut.

Untuk memberikan akses informasi kepada masyarakat, Pengadilan Negeri (PN) Semarang menyediakan siaran langsung melalui kanal YouTube resminya. Fasilitas tersebut memungkinkan masyarakat menyaksikan jalannya persidangan tanpa harus hadir langsung di ruang sidang.

Juru Bicara PN Semarang, Hadi Sunoto mengatakan, pihak pengadilan telah melakukan persiapan, termasuk mengatur pengamanan dan membatasi jumlah pengunjung. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga ketertiban selama proses pembacaan putusan berlangsung.

Pengamanan Diperketat, Pengunjung Dibatasi

Pengamanan di sekitar Pengadilan Tipikor Semarang diperketat menjelang persidangan. Menurut keterangan Hadi Sunoto pada Rabu (21/10/2026), sekitar 1.700 personel kepolisian dikerahkan untuk mendukung pengamanan. Aparat dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan TNI juga turut dilibatkan.

Pembatasan akses diberlakukan karena kapasitas ruang sidang terbatas. PN Semarang membatasi jumlah wartawan yang dapat masuk sebanyak 15 orang, sedangkan pendukung Sudewo yang diizinkan mengikuti persidangan secara langsung dibatasi sebanyak 25 orang. Setiap pengunjung yang masuk harus terdata dan menunjukkan identitas lengkap.

Tak hanya di dalam gedung, situasi di sekitar pengadilan juga mendapat perhatian. Pendukung Sudewo telah berkumpul di lokasi sejak pagi. Sementara itu, kelompok masyarakat yang menentang Sudewo dikabarkan menggelar doa bersama di Kabupaten Pati.

Perkara Dugaan Korupsi DJKA dan Pengisian Perangkat Desa

Perkara yang menjerat Sudewo berkaitan dengan dugaan suap dan gratifikasi proyek di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan serta dugaan pemerasan dalam proses pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati.

Menurut laporan Metro TV News pada 9 Oktober 2026, perkara tersebut telah melewati rangkaian pembuktian sebelum majelis hakim menetapkan jadwal pembacaan putusan.

Dalam sidang tuntutan yang berlangsung pada 21 September 2026, jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Sudewo dengan pidana penjara selama delapan tahun enam bulan. Jaksa juga menuntut denda sebesar Rp300 juta, uang pengganti Rp3,6 miliar, serta pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun.

Tuntutan tersebut merupakan permintaan jaksa kepada majelis hakim dan bukan merupakan putusan akhir pengadilan.

Sebelum agenda pembacaan putusan, Sudewo melalui tim penasihat hukumnya meminta majelis hakim membebaskannya dari seluruh tuntutan. Pihaknya menilai tuntutan jaksa tidak sesuai dengan fakta yang terungkap selama persidangan.

Pelaksanaan sidang putusan ini berdanpak pada agenda pengadilan lainnya. Dua perkara yang semula dijadwalkan berlangsung di Pengadilan Tipikor Semarang dialihkan ke gedung PN Semarang di Jalan Siliwangi. Pengalihan ini dilakukan untuk menyesuaikan pelaksanaan persidangan pada hari tersebut.

Editor: HL-News
Share This Article
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *