HEADLINNEWS.ID – Pendakwah sekaligus pemilik biro perjalanan haji Khalid Zeed Abdullah Basalamah menjadi saksi dalam sidang dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa. Khalid memberikan keterangan untuk empat terdakwa, termasuk Yaqut, dalam perkara yang diduga merugikan keuangan negara Rp622,09 miliar.
Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Fahmi Idris, menyatakan Khalid akan memberikan keterangan di bawah sumpah untuk seluruh terdakwa. Ketiga terdakwa lainnya ialah Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Ismail Adham, dan Asrul Aziz Taba.
Jaksa juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap pengusaha Umar Abdul Aziz alias Umar Bakadam dan Deputi Keuangan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Irwanto. Namun, Umar tidak hadir karena sedang menjalani perawatan di rumah sakit, sehingga hanya Khalid dan Irwanto yang mengikuti persidangan dari saksi yang disebutkan tersebut.
Khalid sebelumnya telah dipanggil untuk bersaksi, tetapi meminta penjadwalan ulang setelah tidak dapat hadir pada Kamis, 8 Oktober. Dalam penyidikan perkara ini, KPK juga telah beberapa kali meminta keterangannya, antara lain mengenai pengelolaan ibadah haji dan uang yang diserahkannya kepada lembaga antirasuah.
Perkara ini berkaitan dengan penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama pada 2023–2024. Dalam dakwaannya, jaksa menyebut Yaqut mengalihkan dan mengatur pembagian kuota haji khusus tambahan tahun 2024 sebesar 50 persen tanpa didukung kajian teknis.
Yaqut juga didakwa mengisi kuota haji khusus tambahan pada 2023 dan 2024 dengan jemaah yang tidak sesuai mekanisme penetapan. Jaksa menyebut praktik tersebut dilakukan bersama mantan staf khusus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz, Direktur Operasional Maktour Ismail Adham, dan mantan Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umrah RI Asrul Aziz Taba.
Menurut dakwaan, pengisian kuota tambahan itu berkaitan dengan permintaan asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) serta penerimaan biaya percepatan dari jemaah dan petugas haji khusus.
Jaksa merinci dugaan kerugian negara berasal dari tiga komponen. Pertama, selisih penerimaan dan pengeluaran PIHK dalam penyelenggaraan haji 2024 untuk jemaah haji khusus yang dinilai tidak berhak berangkat, sebesar Rp438,22 miliar.
Kedua, penerimaan PIHK dari penjualan kuota petugas haji khusus pada 2024 sebesar Rp39,95 miliar. Ketiga, biaya percepatan pengisian kuota haji khusus tambahan pada 2023 dan 2024 untuk jemaah yang dinilai tidak berhak berangkat, sebesar Rp143,92 miliar.
Dalam dakwaan yang sama, jaksa menyebut Yaqut menerima keuntungan sebesar 271.500 dolar AS atau setara Rp4,83 miliar. Nilai tersebut menjadi bagian dari uraian jaksa mengenai pihak-pihak yang diduga diperkaya dalam perkara ini.
Atas perkara tersebut, Yaqut didakwa melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c KUHP Nasional atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Keterangan Khalid Basalamah dalam persidangan menjadi bagian dari pemeriksaan saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji yang melibatkan empat terdakwa. Namun, data sumber belum menjelaskan substansi kesaksian Khalid di persidangan, termasuk apakah keterangannya berkaitan langsung dengan aliran dana, pengelolaan kuota, atau keputusan pembagian kuota tambahan.
Dakwaan jaksa memuat tiga komponen kerugian negara dengan total Rp622,09 miliar. Angka tersebut merupakan nilai kerugian yang disebut dalam dakwaan, bukan putusan akhir pengadilan. Pembuktian mengenai perbuatan para terdakwa, aliran dana, dan tanggung jawab masing-masing pihak tetap bergantung pada proses persidangan.

