Oleh: Jayanto Arus Adi
Malang nian nasib negeri ini, Republik Indonesia tercinta. Ujian, cobaan datang silih berganti. Bencana dan pagebluk mendera nyaris bertubi-tubi. Napak tilas sejarah, negeri putu manikam ini dijajah, dijarah, dan dihisap kekayaannya tak kira-kira. Konon negeri walondo ini dapat membangun dam karena ‘merampok’ kekayaan nusantara.
Belanda yang dipimpin Ratu Wilhelmina memang negeri di bawah permukaan laut, jadi sepanjang pantai juga sungai-sungai dibuat tanggul untuk mengatasi banjir. Pembangunan tanggul-tanggul raksasa, dan dam butuh duit banyak, tak kurang akal negeri para meneer ini menguras kekayaan alam kita. Eladalah, bedebah, perdomeh!!
Maaf, maaf ungkapan sarkastis itu terpaksa terucap. Ingatan melambung pada berabad silam ikhwal kejayaan negeri ini. Tinta emas menorehkan peradaban agung yang diantaranya kokoh tegak berjejak hingga sekarang. Samudera Pasai di ujung Sumatra adalah entitas spiritual yang hegemonik menjadi Serambi Mekah, luar biasa.
Majapahit dengan Mahapatih Gajah Mada menyatukan nusantara dan Asia Tenggara. Dengan sesanti bhineka tunggal ika jejak itu menorehkan afirmasi hingga sekarang. Berikutnya berisisan, beriringan Wangsa Sriwijaya dan Syailendra memahat mahakarya Borobudur, salah satu keajaiban dunia.
Memijakkan pahatan peradaban di atas, lalu apa yang salah dengan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Beberapa waktu silam saya berkesempatan mengikut PPNK Lemhanas Angkatan 227 Tahun 2025, insight terdalam yang menggetarkan jiwa patriotis adalah runtuhnya keteladanan moralitas dari pemimpin-pemimpin kita.
Rapuh dan terseok-seok
Maaf beribu maaf, rasanya pedih, perih menyaksikan perjalanan negeri ini rapuh dan terseok-seok. Ketidakadilan menganga, disparitas antara kaya miskin begitu rupa, kemiskinan menjadi seperti lidah dalam mulut tak terasa, penderitaan rakyat bagai jantung dalam dada tak teraba. Perdomeh!!!! Apakah cukup kata-kata itu yang bisa terucap.
Saya berharap dan menaruhkan harapan besar pada pemimpin-pemimpin negeri pasca Orde Baru. Soeharto dipaksa turun karena tudingan korup, represif, otoriter, dan membiarkan KKN merajalela. Soeharto yang bertahta 30 tahun lebih pasca tragedi G30SPKI menjadi presiden yang fenomenal dan kontroversial.
Meski naik (tahta) sebagai Presiden diliputi kontroversi, Soeharto membalikkan paradoks yang terjadi di era Soekarno.
Membaca narasi dan linimasa sejarah muncul di benak sebuah enlightening bahwa niat baik harus ditunaikan dengan baik. Karena sebuah goal dalam konteks membangun peradaban tidak bekerja di ruang hampa. Temali jagad gede dan jagad cilik adalah tesis kausalitas yang perlu dimaknai secara utuh. Kita harus percaya bahwa semua yang terjadi berjalan atas takdir Allah.
Dalam konteks ini di era modern kita dapat berkaca pada Iran. Mungkin relasinya terlau jauh dan absurd, namun bagi orang beragama dimensi spiritual diakui atau tidak menjadi aspek penting.
Belajar dari Iran
Secara teori Iran mestinya sudah hancur. Analogi yang sama jatuhnya Soeharto adalah anomali. Ada pepatah jawa ‘melik nggendong lali’ dan seterusnya dan seterusnya. Kita sekarang ini terjebak dalam pusaran carut marut karena rapuhnya keteladanan. Reformasi tidak melahirkan tatanan yang lebih baik, namun memperparah tatanan yang ada di semua bidang.
Tanpa bermaksud memberi stigma atau lebel yang bisa jadi keliru, namun dialektika sejarah adalah sebuah keniscayaan. Karma menjadi sebuah rahasia semesta meski kita menampikkan pun akan terjadi. Seperti amarah alam, bencana datang terkadang karena ulah atau perbuatan manusia yang mengabaikan keselarasan.
Banjir Sumatra menjadi potret nyata, eksploitasi dan penambangan tanpa memperhatikan keseimbangan alam akhirnya bencana banjir lumpur menjadi karma yang harus dihadapi. Bukan hanya banjir di Sumatra, kota-kota lain di belahan pertiwi Indonesia, seperti Jakarta, Semarang terjadi karena pembangunan yang serampangan.
Ibarat Rumah Tanpa Saluran
Sekadar membangun fisik, tetapi aspek-aspek fundamental lain, seperti drainage, embung, dan polder jarang sekali diperhatikan. Ini seperti membangun rumah tanpa saluran, kita tenggelam di dalamnya. Belanda, negeri meneer meski bangsa penjajah memberi pelajaran berharga, yakni sebelum membangun kota mereka menyiapkan kanal-kanal terlebih dahulu. Alur-alur sungai dinormalisasi agar tidak menebas pemukiman, namun dinavigasi ke kanal-kanal.
Sejak Indonesia merdeka kota-kota baru dibangun, artinya ruang tangkapan air berkurang, tetapi membuat atau membangun kanal/sungai dilupakan. Banjir dan bencana yang datang adalah bentuk peringatan atas perilaku manusia yang rakus tanpa menghiraukan akibat-akibat yang ditimbulkan. Distorsi yang terjadi karena ulah manusia terhadap alam implikasinya seperti gambaran di atas.
Nah, kembali pada konteks reformasi, perilaku pemimpin, aparat dan tidak memijakkan pada aspirasi rakyat yang terjadi adalah krisis sosial, dan menurunkan kepercayaan kepada pemerintah. Sinyalemen yang mengemuka yang diartikulasikan melalui opini, juga aksi nyata di lapangan adalah realitas yang tidak bisa didiamkan apalagi dipandang sebelah mata. Keteladanan pemimpin menjadi obat mujarab dan menyelamatkan bangsa ini.
Menyaksikan berupa-rupa konflik, terkoyaknya soliditas sosial yang terjadi di depan mata perlu muhasabah untuk berikhtiar memformulasikan solusi kebangsaan terbaik. Melalui ruang ini, saya ingin menyampaikan dan menyerukan kepada Presiden Prabowo untuk hadir dengan mengartikulasikan legacy yang firm. Apa pun dan bagaimana pun hukum dengan keadilan yang utuh harus ditegakkan. Drama drama picisan dengan narasi-narasi adu domba perlu langkah kolektif untuk diakhiri. Satu kata moratorium untuk menjaga ke-Indonesiaan perlu sungguh-sungguh dilakukan.
Menutup kolom ini, izin saya mengajak untuk masing-masing kita meluangkan waktu sejenak dan bersama-sama berhikmat untuk Indonesia Raya tercinta. Kita berjihad dengan sebuah sikap mulai saat ini, dari kita sendiri, dan dari hal yang sederhana bersama-sama merawat Indonesia. Jujur, saya menangis, sedih menyaksikan wajah Indonesia, wajah kita sendiri, seperti drama Prof Amien Rais vs Letkol Teddy Indra Wijaya.
Jayanto Arus Adi adalah Wartawan Senior sekaligus Ahli Pers Dewan Pers. Ia merupakan Alumni Program Pendidikan Penyelenggara Negara Kepemimpinan (PPNK) Lemhanas RI Angkatan 227 Tahun 2025.
Sejak 2022, ia aktif bergabung di Taruna Merah Putih Pusat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal. Karena kepiawaiannya menulis, ia juga berkontribusi di Satu Pena, organisasi penulis yang dipimpin Denny JA. Selain itu, ia mengajar Jurnalistik di beberapa perguruan tinggi.
Jayanto saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Nasional MOJO (Mobile Jurnalis Indonesia). Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua JMSI Pusat (Jaringan Media Siber Indonesia), salah satu konstituen Dewan Pers. Sebagai jurnalis, ia juga aktif terlibat dalam Komite Publisher Rights.
Saat ini ia sedang menempuh program Doktoral (S3) di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto dengan bidang studi Pertanian, Konsentrasi Komunikasi Agribisnis dan Ketahanan Pangan.
Ia mendirikan dan memimpin Headlinnews, media online yang berbasis di Jawa Tengah dengan tagline “Dari Jawa Tengah untuk Indonesia”. Headlinnews didedikasikan sebagai oase informasi alternatif sekaligus menjadi lokomotif bagi penggerak civil society.
