HEADLINNEWS.ID – JAKARTA, Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan pada Senin sore (14/09/2026). Sebagai gantinya, Presiden menunjuk Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan.
Pergantian tersebut menjadi pergantian Menteri Keuangan untuk ketiga kalinya dalam kurun waktu kurang dari dua tahun pemerintahan Prabowo dan memicu respons dari pelaku pasar fiskal serta investor.
Pemberhentian Purbaya berlangsung saat dia masih menjalankan tugas di Kompleks Parlemen Senayan pada Senin pagi. Purbaya terpantau memimpin rapat kerja gabungan bersama Komite IV DPD RI, Bappenas, dan perwakilan Bank Indonesia.
Rapat yang sedianya dijadwalkan selesai pukul 15.00 WIB itu membahas sejumlah poin, termasuk anggaran pengalihan pegawai PPPK paruh waktu senilai Rp31,1 triliun dan pengelolaan surat utang pemerintah.
Di tengah rapat, Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi menyela pembicaraan Purbaya karena ada telepon dari Istana.
“Pak Menteri, saya putus dulu. Karena ini ada telepon dari Istana, dari Mensesneg,” ujar Nawardi memberikan interupsi.
Purbaya yang tidak memegang ponsel saat berbicara kemudian memeriksa panggilan tersebut. Melalui sambungan telepon, Purbaya terdengar menjawab, “Halo Pak. Iya, siap-siap. Saya masih di DPD, Pak.”
Rapat kemudian diskors dan Purbaya meninggalkan area parlemen menuju Istana Negara. Purbaya juga tidak terlihat mendampingi prosesi pelantikan penggantinya pada sore hari.
Pencopotan Purbaya terjadi di tengah sentimen negatif pasar keuangan. Beberapa jam sebelum dicopot, Purbaya sempat menjawab pertanyaan awak media mengenai nilai tukar rupiah yang melemah.
Purbaya menyatakan kondisi masih aman terkendali dan menyerahkan stabilitas moneter kepada Bank Indonesia.
Sepanjang 2026, Fitch dan Moody’s disebut telah menurunkan prospek peringkat utang Indonesia dari stabil menjadi negatif. Penurunan tersebut disebut dipicu ketidakpastian kebijakan fiskal dan rencana pembengkakan belanja negara untuk mendanai program-program pemerintah, termasuk program makan siang gratis yang dinilai membebani pos anggaran.
Kebijakan Purbaya menyuntikkan likuiditas sebesar Rp200 triliun dari dana pemerintah ke bank-bank BUMN atau Himbara untuk mendorong pertumbuhan juga disebut sempat memicu friksi internal dengan Bank Indonesia.
Empat hari sebelum dicopot, tepatnya Kamis (10/09/2026), Purbaya juga sempat merombak ratusan pejabat di internal Kementerian Keuangan.
Setelah pengumuman reshuffle, Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara pengambilan sumpah jabatan Suahasil Nazara di Istana Kepresidenan.
Suahasil, akademisi yang telah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak 2019 pada era Joko Widodo, mengaku baru mengetahui dirinya akan dilantik sebagai Menteri Keuangan pada Senin pagi.
Dalam keterangan pers perdananya, Suahasil menyatakan akan menjaga kredibilitas APBN dan defisit fiskal di bawah 3 persen dari PDB.
“Prioritas utama kami adalah menjalankan APBN yang kredibel dan tepercaya. Saya berkomitmen penuh untuk menjaga defisit fiskal tetap berada di bawah batas undang-undang, yaitu di bawah 3% dari PDB,” tegas Suahasil di Gedung Kemenkeu.
Terkait keputusan Purbaya merombak ratusan pejabat kementerian sesaat sebelum lengser, Suahasil menyatakan akan meninjau ulang regulasi dan keputusan tersebut untuk memastikan stabilitas birokrasi keuangan tetap terjaga.
Di sisi lain, putra Purbaya Yudhi Sadewa, Yudo Achilles Sadewa, menyampaikan tanggapan mengenai keputusan tersebut melalui media sosial.
Yudo mengonfirmasi bahwa sang ayah menerima keputusan tersebut dengan tenang dan berencana kembali ke profesi lamanya sebagai trader.
“Sekarang ayah bisa tidur nyenyak. Setelah satu tahun yang penuh tekanan mengurus keuangan negara, beliau akan kembali fokus ke profesi lamanya sebagai trader,” ungkap Yudo.
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah dilaporkan bergerak fluktuatif merespons pergantian tersebut. Para analis disebut memperkirakan pasar akan segera stabil mengingat rekam jejak Suahasil Nazara yang dinilai lebih ortodoks dan berhati-hati dalam menjaga disiplin anggaran negara.
