HEADLINNEWS.ID – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) mengukuhkan Kelompok Kerja (Pokja) Newsroom Jaga Desa untuk lima provinsi dalam sebuah agenda yang tidak hanya menandai penguatan jaringan kerja media di daerah, tetapi juga menjadi ruang dialog mengenai peran pers dalam menjaga kualitas informasi dan kehidupan demokrasi.
Pengukuhan berlangsung di Hall Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta, di tengah dinamika situasi nasional dan meningkatnya perhatian publik terhadap berbagai isu kebangsaan. Lima provinsi yang menjadi pilot project program tersebut adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bengkulu, dan Sumatera Selatan.
Kegiatan tersebut mendapat perhatian khusus dari Hasyim S. Djojohadikusumo yang hadir sebagai keynote speaker dalam dialog nasional setelah prosesi pengukuhan.
Hasyim mengapresiasi langkah SMSI yang tetap menjalankan agenda organisasi di tengah situasi nasional yang dinamis. Menurutnya, kegiatan tersebut sekaligus memberikan gambaran mengenai kondisi Jakarta kepada masyarakat di tengah beragam informasi mengenai eskalasi aksi demonstrasi.
Ia menilai kehadiran langsung di Jakarta menjadi sebuah konfirmasi bahwa situasi ibu kota tetap berjalan kondusif.
“Ini bukan hanya konfirmasi, tetapi testimoni nyata di sini Jakarta aman dan kondusif,” ujar Hasyim dalam kegiatan tersebut.
Pers Diminta Menyampaikan Informasi Secara Utuh
Dalam dialog tersebut, Hasyim juga memberikan perhatian pada tantangan pers di tengah derasnya arus informasi. Ia mengingatkan media agar tidak menyajikan pemberitaan secara parsial atau melepaskan suatu informasi dari konteksnya.
“Jangan menjadi pers yang menyesatkan. Sampaikan informasi secara utuh dengan data dan fakta,” tegasnya.
Menurut Hasyim, informasi yang tidak disampaikan secara lengkap dan keluar dari konteks dapat menimbulkan distorsi terhadap pemahaman publik, termasuk terhadap kebijakan yang sedang menjadi prioritas pemerintah.
Karena itu, ia menilai pers memiliki tanggung jawab penting untuk membantu masyarakat memperoleh informasi yang jernih, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam kesempatan yang sama, Hasyim mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengagendakan dialog dengan sejumlah elemen mahasiswa dari BEM UI, UGM, dan ITB. Dialog tersebut diharapkan dapat menjadi ruang untuk memperoleh masukan, koreksi, sekaligus rekomendasi yang nantinya dapat disampaikan kepada Presiden.
“Sebagai penasihat Presiden, masukan-masukan dari kampus akan kami sampaikan dan rekomendasikan kepada Presiden untuk pembenahan,” katanya.
Newsroom Jaga Desa dan Komitmen Mengawal Desa
Pengukuhan Pokja Newsroom Jaga Desa merupakan bagian dari agenda SMSI untuk memperkuat perhatian media terhadap persoalan dan pembangunan di tingkat desa.
Ketua Umum SMSI Pusat, Drs. Firdaus, M.Si., mengatakan desa harus ditempatkan sebagai bagian penting dalam pembangunan nasional. Desa, menurutnya, bukan entitas yang berada di posisi kedua, melainkan salah satu garda depan dan etalase negara.
Program tersebut sekaligus diarahkan untuk memperkuat fungsi media dalam mengawal perkembangan desa, termasuk menyajikan informasi mengenai pembangunan, transparansi, serta berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di tingkat lokal.
Lima provinsi yang dikukuhkan dalam agenda tersebut menjadi tahap awal. SMSI menyatakan konsolidasi serupa akan dilanjutkan secara bertahap hingga mencakup provinsi-provinsi lainnya.
Sebelumnya, pembentukan Pokja Newsroom Jaga Desa juga telah dilakukan di sejumlah daerah, antara lain Bali, Lampung, Banten, dan Kepulauan Riau.
Tiga Pesan dalam Satu Agenda
Firdaus menyebutkan, pengukuhan tersebut membawa setidaknya tiga agenda sekaligus.
Pertama, sebagai konstituen Dewan Pers, SMSI ingin menunjukkan komitmennya terhadap kehidupan pers dan demokrasi Indonesia.
Kedua, pembentukan Newsroom Jaga Desa menjadi bentuk keberpihakan terhadap persoalan pedesaan dan upaya menguatkan perhatian media terhadap pembangunan desa.
Ketiga, program tersebut ditempatkan sebagai bagian dari komitmen menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan desa sebagai salah satu entitas penting dalam kehidupan berbangsa.
Wakil Direktur Pemberdayaan Daerah SMSI Pusat, Drs. Jayanto Arus Adi, M.M., yang juga Ahli Pers Dewan Pers, mengatakan pengukuhan lima provinsi tersebut akan segera diikuti konsolidasi di daerah-daerah lainnya.
Menurutnya, pelaksanaan kegiatan di tengah dinamika politik dan meningkatnya perhatian publik terhadap aksi demonstrasi justru menjadi momentum untuk menunjukkan bahwa pers tetap dapat menjalankan fungsi profesionalnya.
Dorongan Memperkuat Dewan Pers
Selain membahas peran media dan desa, kegiatan tersebut juga menjadi ruang penyampaian aspirasi mengenai kondisi kelembagaan pers.
Firdaus menyampaikan bahwa Gedung Dewan Pers dinilai sudah tidak lagi cukup representatif untuk mendukung seluruh aktivitas dan kebutuhan konstituen Dewan Pers.
Ia berharap fasilitas dan kapasitas gedung tersebut dapat ditingkatkan sehingga berbagai organisasi konstituen dapat lebih terakomodasi.
Hasyim merespons positif usulan tersebut. Ia menyatakan akan menindaklanjutinya dengan Kementerian Komunikasi dan Digital.
Respons tersebut mendapat sambutan dari peserta yang hadir.
Ditutup Dialog Nasional
Setelah prosesi pengukuhan, acara dilanjutkan dengan dialog nasional yang menghadirkan sejumlah tokoh dan akademisi.
Dialog menghadirkan Prof. Dr. Achmad Riyad U.B., Ph.D., Dewan Penasihat SMSI Jawa Timur, serta sejumlah pakar ekonomi dan perbankan. Diskusi dipandu Prof. Dr. Albertus Wahyu Rudhanto, guru besar dari PTIK.
Dengan demikian, agenda pengukuhan Newsroom Jaga Desa tidak berhenti pada seremoni organisasi. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi forum untuk membicarakan posisi media dalam dinamika kebangsaan, pentingnya penyajian informasi berbasis data dan fakta, penguatan perhatian terhadap desa, serta hubungan antara pers, masyarakat, kampus, dan pemerintah.
Kehadiran Hasyim S. Djojohadikusumo dalam kegiatan tersebut turut memberikan penekanan bahwa di tengah derasnya arus informasi dan dinamika nasional, kualitas pemberitaan serta kemampuan media menghadirkan informasi secara utuh menjadi bagian penting dalam menjaga ruang publik yang sehat.
