HEADLINNEWS.ID – Jakarta, Front Mahasiswa Nasional (FMN) memilih mengikuti Aksi Kamisan ke-922 di depan Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (27/8), ketimbang bergabung dalam aksi demonstrasi di depan Gedung DPR. Ketua Umum FMN Symphati Dimas mengatakan pilihan itu merupakan sikap organisasinya terhadap DPR dan pemerintah.
Aksi Kamisan ke-922 mengangkat tema “Satu Tahun Tragedi 28-31 Agustus 2025”. Sejumlah peserta mengenakan pakaian serba hitam dan membawa payung hitam, sementara puluhan peserta lainnya membentuk lingkaran dengan titik fokus pada orasi di tengah.
Dimas mengatakan FMN tidak lagi ingin menitipkan perjuangan kepada DPR. Menurut dia, FMN memilih menyampaikan tuntutan dan aspirasi secara langsung kepada pemerintah sebagai pusat kekuasaan.
“Keberadaan kami di sini adalah bentuk sikap tegas untuk terus membelakangi Gedung DPR, untuk tidak lagi menitipkan perjuangan ini pada DPR yang merupakan tameng hidup dari pemerintah Prabowo dan Gibran,” kata Dimas.
FMN sebelumnya kerap turun ke jalan menyuarakan kebijakan pemerintah yang dinilai bermasalah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih. Pada Selasa (18/8), FMN juga turun bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) di Bundaran HI.
Peserta Aksi Kamisan lainnya, Annette Mau, mengatakan MBG Watch juga memilih tidak mengikuti aksi di depan Gedung DPR. Ia menyebut pihaknya belum mempelajari secara rinci isu RUU Perampasan Aset dan memilih mendorong isu kebencanaan.
Annette menyoroti dua bencana besar, yakni gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), serta kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, Papua, hingga Sumatra. Menurut dia, kondisi kebencanaan tersebut berkaitan dengan persoalan penggunaan uang pajak untuk penanganan keadaan darurat.
Maria Catarina Sumarsih, yang turut hadir dalam Aksi Kamisan, menilai penegakan hukum lebih penting daripada membuat undang-undang baru secara terburu-buru. Ia juga menyoroti proses judicial review terhadap sejumlah undang-undang yang telah disahkan pemerintah dan DPR.
Sumarsih mengatakan pemberantasan korupsi bergantung pada kemauan pemerintah dan penegak hukum. Ia juga mempertanyakan pernyataan mengenai penyitaan harta koruptor yang dikaitkan dengan kondisi keluarga koruptor.
Tema Aksi Kamisan ke-922 berkaitan dengan isu penegakan HAM yang selama ini disuarakan para peserta. Sumarsih mengatakan aksi tersebut dimaksudkan untuk mengingatkan kembali kasus kekerasan aparat dalam tragedi 28-31 Agustus 2025.
Data sumber menunjukkan Aksi Kamisan ke-922 menjadi ruang bagi FMN, MBG Watch, dan peserta lainnya untuk menyampaikan isu yang berbeda dari aksi di depan Gedung DPR. FMN menempatkan penolakan terhadap DPR sebagai alasan memilih aksi di depan Istana, sementara MBG Watch menyoroti isu kebencanaan dan Sumarsih menekankan penegakan hukum serta HAM.
