HEADLINNEWS.ID – Pelat nomor berawalan “RI” seharusnya menjadi simbol pengabdian. Namun di jalanan kita, pelat ini justru beralih fungsi menjadi legitimasi untuk pamer kekayaan. Ketika publik disuguhi tontonan pelat RI 23 yang menempel pada All New Toyota Alphard, atau memori soal pelat RI 36 yang gagah di atas Mercedes-Maybach, pesannya hanya satu: jurang antara penguasa dan rakyat jelata semakin tidak masuk akal.
Realitas hari ini sangat brutal. Masyarakat kelas menengah ke bawah sedang dicekik oleh kenaikan pajak, daya beli yang hancur, dan ancaman PHK massal. Jutaan orang harus berdesakan di KRL yang sesak atau bertaruh nyawa di jalanan dengan motor cicilan hanya untuk bertahan hidup. Di saat yang sama, para pejabat yang gajinya dibayar dari keringat rakyat justru melenggang nyaman di balik kaca film gelap kendaraan ultra-mewah. Mereka seolah hidup di negara yang berbeda.
Mari bicara angka, agar ketimpangan ini terlihat jelas. Sebuah Mercedes-Maybach S-Class, yang pernah wara-wiri dengan pelat RI 36, memiliki harga On-The-Road (OTR) Jakarta di kisaran Rp 7,7 Miliar hingga Rp 8,2 Miliar. Sementara itu, All New Toyota Alphard Hybrid, tunggangan berpelat RI 23 yang belum lama ini ramai disorot, dibanderol sekitar Rp 1,4 Miliar hingga Rp 1,7 Miliar.
Satu unit Maybach itu setara dengan belasan ribu bulan gaji UMR. Argumentasi konyol yang sering dilempar adalah: “Itu mobil pribadi, bukan dibeli pakai uang negara.”
Logika ini sesat. Begitu lambang negara berupa pelat merah atau pelat “RI” dipasang di bemper, mobil tersebut tidak lagi sekadar aset pribadi. Ia berubah menjadi representasi wajah pemerintah. Dan memamerkan kekayaan miliaran rupiah di tengah rakyat yang sedang kesulitan mencari makan adalah bentuk arogansi dan matinya empati.
Lalu, pemerintah harus bagaimana?
Pertama, tertibkan standar kendaraan menteri. Kendaraan dinas adalah alat transportasi, bukan alat pamer kasta. Toyota Kijang Innova Zenix atau mobil kelas menengah lainnya sudah sangat fungsional untuk memindahkan menteri dari titik A ke titik B. Jika ada pejabat yang menolak dengan alasan kurang nyaman, silakan mundur dari kabinet. Negara bukan panti pijat yang bertugas memanjakan punggung pejabat.
Kedua, larang keras penempelan pelat RI pada kendaraan pribadi ultra-mewah. Protokoler negara harus punya batas kewajaran. Jangan biarkan pelat sakti milik negara ditunggangi sebagai aksesori untuk membelah kemacetan atau sekadar unjuk status sosial di jalan raya.
Ketiga, jadikan mobil mewah sebagai alarm bagi KPK. Jika seorang pejabat negara sanggup membawa Maybach atau Alphard keluaran terbaru ke kantor, KPK dan PPATK harus otomatis memeriksa LHKPN-nya. Jangan tunggu viral atau tersandung kasus baru publik tahu bahwa mobil miliaran tersebut ternyata tidak dilaporkan.
Menjadi pejabat negara adalah tentang melayani, bukan ajang naik kelas sosial. Selama para pemangku kebijakan masih sibuk memamerkan harga mobil di jalanan, jangan pernah bermimpi mereka bisa merumuskan kebijakan yang berpihak pada rakyat yang bahkan kesulitan membeli bensin.
Profil Penulis:
Michael Ivan adalah seorang Jurnalis Junior yang memiliki dedikasi tinggi terhadap profesinya. Meskipun lebih nyaman bekerja dan menyusun berita di balik layar, ia memiliki komitmen kuat untuk memastikan dirinya selalu mendapatkan informasi terkini dan akurat mengenai peristiwa serta tren yang sedang terjadi di dunia luar.
