HEADLINNEWS.ID – PURWOREJO – Di tengah perkampungan Dusun Mentasari, Desa Giyombong, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, sejumlah rumah warga menyimpan cerita sejarah yang tidak banyak diketahui. Rumah-rumah sederhana itu pernah menjadi bagian dari perjalanan pemerintahan Jawa Tengah ketika Republik Indonesia berada dalam situasi genting akibat Agresi Militer Belanda II.
Pada masa tersebut, kawasan Bruno menjadi salah satu lokasi penting bagi keberlangsungan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. Aktivitas pemerintahan yang sebelumnya berpusat di Semarang dipindahkan ke wilayah pedalaman setelah Belanda menyerbu Yogyakarta pada 19 Desember 1948.
Gubernur Jawa Tengah saat itu, KRT Wongsonegoro, memindahkan aktivitas pemerintahan ke kawasan Bruno. Langkah tersebut dilakukan agar roda pemerintahan tetap berjalan sekaligus menjaga komunikasi dengan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang berada di Sumatera Barat.
Pegiat sejarah Purworejo, Pram Prasetya Achmad, menjelaskan bahwa situasi saat itu sangat genting. Belanda berusaha meyakinkan dunia bahwa Republik Indonesia telah berakhir setelah para pemimpin negara ditangkap.
“Belanda menganggap kalau Soekarno, Hatta, dan Sjahrir ditangkap maka Republik selesai. Padahal sebelumnya Bung Karno sudah mengirim mandat kepada Syafruddin Prawiranegara untuk mendirikan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia,” kata Pram saat ditemui di kompleks SMA Negeri 1 Purworejo, Senin (10/8).
Bruno Dipilih karena Terpencil
Menurut Pram, kawasan Bruno dipilih bukan tanpa alasan. Wilayah tersebut berada di kawasan Perbukitan Menoreh dengan medan yang sulit dijangkau kendaraan. Kondisi geografis yang terpencil dan sering diselimuti kabut justru menjadi keuntungan untuk menyamarkan aktivitas pemerintahan.
Komunikasi dengan wilayah lain dilakukan secara berantai dan penuh kehati-hatian. Pesan dari Yogyakarta dikirim melalui Hulosobo, Kaligesing, sebelum dibawa oleh kurir menuju Bruno.
Dari Bruno, informasi kemudian diteruskan menggunakan radio dan sandi menuju Sumatera Barat.
“Komando antara Jawa dan Sumatera tetap berjalan. Kalau komunikasi itu putus, bisa jadi dunia menganggap Republik Indonesia sudah tidak ada lagi,” ujar Pram.
Keberadaan jaringan komunikasi tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga eksistensi Republik Indonesia di tengah tekanan militer Belanda.
Dari Kambangan hingga Giyombong
Dalam perjalanan pemerintahan darurat tersebut, aktivitas pemerintahan tidak hanya berlangsung di satu tempat. Pusat pemerintahan sempat berada di Desa Kambangan, sebelum kemudian berpindah ke Desa Giyombong.
Sementara itu, Desa Kemranggen digunakan sebagai salah satu lokasi pemantauan dan pertahanan.
Kini, sebagian besar bangunan yang dahulu digunakan sebagai pusat aktivitas pemerintahan tersebut sudah tidak tersisa. Namun, beberapa rumah warga masih berdiri dan menjadi jejak fisik dari masa perjuangan tersebut.
Slamet Widodo (43), warga Giyombong, menyebut salah satu rumah milik almarhum Waryani pernah memiliki fungsi penting. Rumah tersebut digunakan sebagai kantor sekaligus dapur umum.
“Rumah Pak Waryani dulu menjadi kantor sekaligus dapur umum. Sekitar 15 meter ada rumah Mbah Suyar yang pernah menjadi tempat tinggal Pak Wongsonegoro,” ungkapnya.
Benda-Benda Bersejarah Masih Tersimpan
Jejak sejarah itu ternyata tidak hanya berupa bangunan. Sejumlah benda yang diyakini pernah digunakan oleh KRT Wongsonegoro juga masih tersimpan di lingkungan warga.
Tokoh masyarakat setempat, Supri Yogi Santoso, menyebut beberapa di antaranya berupa koper, brankas besi, meja kayu, hingga bangku panjang.
Benda-benda tersebut menjadi pengingat bahwa di balik rumah-rumah sederhana di Giyombong, pernah berlangsung aktivitas pemerintahan dalam situasi yang penuh ancaman.
Kisah Giyombong menunjukkan bahwa perjuangan mempertahankan Republik Indonesia tidak hanya berlangsung di medan pertempuran. Di pelosok desa, masyarakat dan para pejuang turut menjaga agar pemerintahan tetap hidup, komunikasi tetap terhubung, dan keberadaan Republik Indonesia tidak hilang dari dunia internasional.
Kini, rumah-rumah yang masih berdiri itu menjadi saksi bisu sebuah masa ketika Giyombong ikut mengambil bagian dalam mempertahankan denyut pemerintahan Republik Indonesia di tengah Agresi Militer Belanda II.
