HEADLINNEWS.ID – Semarang, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan terhadap Bupati Sukoharjo Etik Suryani beserta dua bawahannya terkait kasus dugaan pemerasan. Dalam operasi di wilayah Wonogiri dan Laweyan tersebut, penyidik menyita barang bukti dari dalam dua brankas rahasia bernilai total Rp21,2 miliar berupa campuran mata uang asing dan emas seberat 2,5 kilogram.
Kasus ini bermula dari dugaan pemotongan insentif upah pungut pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar 40 persen. Modus operasi ini dijalankan melalui penerbitan dua Surat Keputusan yang digunakan untuk menuntut setoran rutin dari pegawai dan berbagai organisasi perangkat daerah. Pegawai yang menolak memberikan setoran dihadapkan pada ancaman pemindahan tugas atau mutasi.
Praktik pengumpulan dana ini terindikasi sebagai tradisi yang diwariskan dari periode kepemimpinan bupati sebelumnya, yang merupakan suami dari Etik Suryani. Proses penyerahan setoran ini menggunakan instruksi khusus yang merujuk pada aturan bupati terdahulu. Publik turut menyoroti rekam jejak Etik Suryani menyusul beredarnya kembali video lama yang menampilkan dirinya meminta warga agar tidak berfokus pada urusan duniawi semata.
Ketua Umum Partai Anjing Eko Haryanto beserta Sekretaris Jenderal John Arie menerbitkan rilis media yang memberikan komentar satir terkait temuan instrumen keuangan dan emas tersebut. Rilis tersebut menyebut pemotongan upah yang berlindung di balik Surat Keputusan sebagai bentuk rekayasa keuangan daerah. Keduanya menyoroti keberadaan brankas tersebut layaknya bank swasta berskala kecil yang menyimpan aset beraneka ragam.
Saat ini, Etik Suryani beserta dua bawahannya telah mengenakan rompi oranye tahanan KPK. Ketiganya tengah menjalani proses hukum lebih lanjut dan menanti sanksi pemecatan dari keanggotaan partai.
Temuan barang bukti senilai Rp21,2 miliar dalam bentuk valuta asing dan logam mulia memperlihatkan celah besar penyalahgunaan kekuasaan di tingkat pemerintah daerah. Penggunaan Surat Keputusan bupati sebagai instrumen untuk memotong hak insentif pegawai menunjukkan adanya manipulasi regulasi yang terstruktur. Keberlanjutan sistem setoran dari periode bupati sebelumnya mengindikasikan lemahnya pengawasan internal secara lintas generasi di lingkungan birokrasi tersebut.
