HEADLINNEWS.ID – Jakarta, Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia periode 2022-2024, Christian Delvis Rettob, menyatakan dukungan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengusut tuntas perkara yang menyeret Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah. Dukungan ini merespons langkah penyidik kepolisian yang menyita uang tunai puluhan miliar rupiah dari belasan lokasi penggeledahan.
Tim gabungan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri sebelumnya telah menggelar operasi penggeledahan di 12 titik. Dua lokasi yang menjadi sorotan meliputi sebuah kafe di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, serta sebuah rumah di wilayah Sentul, Bogor. Dari rangkaian operasi tersebut, petugas mengamankan tumpukan uang tunai dalam ragam mata uang asing.
Merespons langkah kepolisian, Febrie Adriansyah memberikan klarifikasi resmi pada Jumat, 10 Juli. Ia membantah keras tudingan mengenai keterkaitan dirinya dengan Kafe de’Clan Signature di Cipete yang ikut menjadi sasaran penyidik. Meski demikian, ia mengakui bahwa rumah di Sentul yang digeledah memang berstatus miliknya.
Terkait temuan uang, Febrie memastikan dana tersebut berasal dari aktivitas yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. “Itu kan ada uangnya, ada kegiatannya, ada bangunannya. Bisa nanti dicek,” ucap Febrie. Ia memilih untuk membeberkan rincian kasus ini melalui mekanisme peradilan resmi ketimbang memberikan penjelasan di ruang publik.
Melihat dinamika perkara ini, Christian Delvis Rettob mendesak agar seluruh proses penegakan hukum berjalan transparan dan terbebas dari intervensi. Bakal Calon Ketua Umum PP PMKRI ini juga menyoroti pengamanan personel Tentara Nasional Indonesia di kediaman Febrie. Kondisi penjagaan oleh prajurit militer, menurutnya, berpotensi memicu pandangan negatif dari masyarakat jika tidak disertai penjelasan terbuka mengenai dasar penugasannya.
“Saya mendukung Polri, bukan karena saya anti-Kejaksaan, tetapi karena keadilan harus ditegakkan,” tegas Delvis. Ia berharap pengusutan berlanjut secara profesional tanpa membedakan jabatan maupun kedudukan pihak yang diperiksa.
Delvis turut mengusulkan evaluasi terhadap Peraturan Presiden menyangkut pelindungan jaksa. Aturan tersebut idealnya berfungsi menjamin keamanan aparat saat bertugas, bukan menciptakan kesan menghambat proses penegakan hukum ketika pejabat bersangkutan sedang menjalani pemeriksaan. Keterlibatan prajurit dalam persoalan hukum warga sipil juga ia minta agar dilakukan secara proporsional demi menjaga kepercayaan publik.
Perkembangan kasus ini menempatkan integritas institusi penegakan hukum pada posisi krusial di mata publik. Penemuan uang asing bernilai puluhan miliar rupiah di properti pejabat kejaksaan menuntut pembuktian hukum yang akuntabel dari penyidik kepolisian. Di sisi lain, kehadiran prajurit militer di tengah persoalan hukum warga sipil berisiko menimbulkan persepsi yang memengaruhi kepercayaan masyarakat apabila landasan tugas mereka tidak segera diurai secara transparan dan proporsional.
