HEADLINNEWS.ID – Ibu korban dugaan pelecehan seksual anak, Tika, mengaku mengalami tekanan psikologis saat berupaya mendapatkan perlindungan hukum bagi anaknya. Ia menyebut dirinya dibentak dan mendapat perlakuan yang membuatnya merasa kembali menjadi korban ketika meminta dokumen berita acara serah terima (BAST) untuk menjaga keamanan data pekerjaannya.
Tika mengatakan proses mencari keadilan setelah dugaan pelecehan terhadap anaknya justru menghadirkan pengalaman traumatis baru. Ia menilai sikap penyidik yang menangani perkara tersebut tidak menunjukkan empati terhadap kondisi keluarga korban.
Menurut keterangan Tika, permintaannya untuk memperoleh surat pernyataan atau BAST bukan untuk menghambat penyidikan, melainkan sebagai bentuk perlindungan terhadap informasi pribadi yang berkaitan dengan pekerjaannya.
“Saya hanya ingin ada pegangan tertulis. Saya khawatir data pekerjaan saya terdampak, tetapi saat menyampaikan itu saya malah mendapat respons yang membuat saya tertekan,” kata Tika dalam keterangannya.
Tika juga mengaku pernah mendapat pertanyaan dari penyidik mengenai persoalan pribadi yang tidak berkaitan langsung dengan perkara anaknya, termasuk mengenai status pernikahan baru mantan suaminya.
Ia menilai pertanyaan tersebut tidak membantu proses pengungkapan perkara dan justru menambah beban emosional yang sedang dihadapinya sebagai ibu korban.
Dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, keluarga korban sering berada dalam posisi rentan. Selain menghadapi dampak psikologis akibat kejadian yang dialami anak, orang tua juga harus menghadapi proses hukum yang panjang.
Kondisi ketika korban atau keluarga korban kembali mengalami tekanan setelah melapor dikenal sebagai viktimisasi sekunder. Situasi ini dapat terjadi ketika korban merasa tidak mendapatkan dukungan, perlindungan, atau perlakuan yang sensitif selama proses penanganan perkara.
Psikolog dan pemerhati perlindungan anak menjelaskan, pendekatan terhadap korban kekerasan seksual membutuhkan komunikasi yang hati-hati karena korban dan keluarga berada dalam kondisi emosional yang berat.
Dalam kasus Tika, tekanan yang dirasakan bukan hanya berasal dari dugaan tindakan pelaku, tetapi juga dari pengalaman saat berinteraksi dengan pihak yang seharusnya memberikan rasa aman.
Tika menjelaskan permintaan BAST dilakukan karena ia membutuhkan kepastian administratif terkait dokumen dan informasi yang berkaitan dengan dirinya.
Ia mengatakan sebagai orang tua korban, fokus utamanya adalah memastikan proses hukum berjalan serta hak anaknya tetap terlindungi.
“Yang saya perjuangkan bukan hanya perkara hukum, tetapi juga rasa aman untuk anak saya dan keluarga,” ujar Tika.
Ia berharap aparat penegak hukum memahami kondisi psikologis keluarga korban selama proses penyidikan berlangsung.
Hingga berita ini ditulis, respons resmi dari pihak kepolisian terkait dugaan perlakuan penyidik terhadap Tika masih dinantikan.
Pihak kepolisian memiliki kewajiban memastikan proses penyidikan berjalan sesuai prosedur, termasuk memberikan pelayanan yang menghormati hak korban dan keluarga korban.
Perkembangan perkara dugaan pelecehan anak tersebut masih menunggu tahapan hukum berikutnya.
Kasus ini menunjukkan bahwa penanganan perkara kekerasan seksual tidak berhenti pada proses mencari pelaku. Cara aparat memperlakukan korban dan keluarga selama penyidikan menjadi bagian dari kualitas penegakan hukum.
Keluarga korban membutuhkan informasi yang jelas, komunikasi yang profesional, serta perlakuan yang menghormati kondisi psikologis mereka.
Jika korban merasa kembali ditekan saat mencari perlindungan, kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dapat terdampak. Karena itu, evaluasi terhadap pola komunikasi penyidik dengan korban menjadi bagian penting dalam memastikan proses hukum berjalan tanpa menambah luka baru bagi korban.
