HEADLINNEWS.ID – Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim menyampaikan harapannya menjelang sidang vonis kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook. Nadiem meyakini kebenaran akan menjadi pertimbangan dalam putusan yang dibacakan majelis hakim.
“Saya punya kebenaran di sisi saya dan karena itu Allah tidak akan pernah meninggalkan saya. Kita tahu hari ini apa saja bisa terjadi,” kata Nadiem, dikutip dari Antara, Selasa, 30 Juni 2026.
Nadiem menyebut dirinya tetap mendapatkan dukungan selama menjalani proses hukum yang berlangsung sekitar satu tahun. Ia mengatakan keluarga dan masyarakat menjadi sumber dukungan selama menghadapi perkara tersebut.
Menurut Nadiem, dirinya tidak menjalani proses hukum itu sendirian. Ia mengaku bersyukur atas dukungan yang datang dari berbagai pihak.
“Saya sangat bersyukur karena dalam perjuangan satu tahun ini saya tidak merasa sendirian,” ujar Nadiem.
Menjelang pembacaan putusan, Nadiem berharap proses hukum terhadap dirinya dapat berjalan dengan prinsip keadilan. Ia juga berharap perkara tersebut dapat menjadi evaluasi bagi sistem hukum di Indonesia.
Nadiem mengatakan evaluasi diperlukan dalam berbagai tahapan hukum, mulai dari proses penuntutan, pembuktian, hingga keputusan akhir pengadilan.
Ia berharap kasus tersebut dapat menjadi dorongan untuk memperbaiki sistem hukum agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
“Dengan demikian, ini tidak terjadi lagi di negara yang kita cintai ini,” kata Nadiem.
Dalam sidang putusan tersebut, sejumlah tokoh hadir untuk memberikan dukungan kepada Nadiem. Mereka antara lain Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Delpedro Marhaen dan advokat senior Otto Cornelis (OC) Kaligis.
Selain itu, beberapa figur publik juga terlihat hadir di persidangan, seperti Happy Salma, Igor Saykoji, Teuku Zacky, dan Riri Riza.
Kasus Chromebook menjadi perkara yang menyeret nama Nadiem saat menjabat sebagai Mendikbudristek. Perkara ini berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan perangkat teknologi untuk program digitalisasi pendidikan.
Putusan majelis hakim akan menentukan arah lanjutan perkara tersebut setelah seluruh rangkaian proses persidangan dan pembuktian dilakukan.
Perkara Nadiem Makarim menjadi sorotan karena melibatkan mantan pejabat negara dan kebijakan pengadaan teknologi pendidikan berskala nasional. Putusan hakim akan menjadi penilaian hukum terhadap proses pengambilan keputusan dalam program pemerintah.
Dari sisi tata kelola pemerintahan, kasus ini juga menjadi perhatian terkait batas antara kebijakan publik dan dugaan tindak pidana dalam pelaksanaan program negara. Respons setelah putusan akan menjadi indikator bagaimana publik dan pemangku kepentingan melihat proses hukum tersebut.
