HEADLINNEWS.ID – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan potensi El Nino kuat pada 2026 yang dapat memicu musim kemarau lebih panjang dan kering di Indonesia. Wilayah selatan khatulistiwa seperti Jawa, Bali, Nusa Tenggara, hingga sebagian wilayah Sumatera dan Kalimantan masuk zona yang perlu meningkatkan kesiapsiagaan.
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan pemodelan iklim terbaru menunjukkan peluang El Nino berkembang ke kategori moderat mencapai 98 persen, sedangkan peluang menguat menjadi kategori kuat berada pada angka 62 persen.
“Anomali suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur telah melewati batas netral,” kata Teuku Faisal dalam pemaparan kondisi iklim nasional akhir Juni 2026.
Menurut BMKG, El Nino diperkirakan aktif hingga awal 2027. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan curah hujan berada di bawah normal, terutama saat puncak musim kemarau pada Juli-September 2026.
BMKG menganalisis 699 Zona Musim (ZOM) untuk memetakan wilayah dengan potensi curah hujan rendah ekstrem, yakni kurang dari 50 milimeter per bulan.
Wilayah dengan risiko tinggi berada di Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Kawasan pesisir selatan Jawa juga menjadi perhatian karena berhadapan langsung dengan periode kemarau panjang.
Di Sumatera, wilayah yang berpotensi terdampak meliputi sebagian besar wilayah Sumatera, terutama Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan Lampung.
Sementara itu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan bagian barat, sebagian besar Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, hingga Papua Selatan juga masuk dalam wilayah yang perlu diantisipasi.
BMKG menyebut kombinasi kemarau tahunan dengan penguatan El Nino dapat berdampak pada ketersediaan air. Penurunan volume tampungan air di bendungan berpotensi mengganggu pasokan irigasi pertanian dan produksi listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).
Sektor pertanian menjadi salah satu bidang yang paling terdampak. Kekeringan panjang dapat menurunkan produktivitas tanaman pangan dan meningkatkan risiko gangguan pasokan komoditas pokok di sejumlah daerah.
Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga meningkat ketika kondisi vegetasi dan lahan gambut mengalami kekeringan ekstrem. Wilayah Sumatera dan Kalimantan menjadi daerah yang mendapat perhatian khusus karena memiliki kawasan rawan karhutla.
Selain dampak lingkungan dan ekonomi, kondisi udara kering serta peningkatan suhu dapat memperbesar risiko gangguan kesehatan, termasuk meningkatnya kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).
Untuk menghadapi risiko El Nino, BMKG mendorong pemerintah pusat dan daerah memperkuat mitigasi sejak sebelum puncak kemarau.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk membantu pengisian cadangan air di 220 bendungan strategis nasional.
BMKG juga mendorong pengelolaan air adaptif di sektor pertanian, termasuk penyesuaian pola tanam dengan komoditas yang membutuhkan lebih sedikit air seperti palawija.
Selain itu, sistem pemantauan berbasis teknologi Impact-Based Forecasting melalui sistem SPARTAN akan dimaksimalkan di 191 Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk mendeteksi potensi karhutla secara lebih cepat.
Pemerintah daerah diminta memasukkan risiko iklim dalam perencanaan pembangunan agar dampak terhadap sektor pangan dan ekonomi dapat ditekan.
Potensi El Nino kuat 2026 menjadi tantangan bagi sektor pangan, energi, dan pengelolaan sumber daya air Indonesia. Risiko terbesar berada pada wilayah yang bergantung pada pola hujan musiman untuk pertanian dan pasokan air baku.
Kesiapan infrastruktur air, koordinasi antarinstansi, serta kecepatan pemerintah daerah merespons peringatan dini akan menentukan besar kecilnya dampak yang terjadi.
Jika pengelolaan cadangan air dan mitigasi karhutla terlambat dilakukan, tekanan terhadap harga pangan, kualitas udara, dan aktivitas ekonomi daerah berpotensi meningkat selama periode kemarau.
BMKG akan terus memperbarui informasi iklim melalui pemantauan kondisi atmosfer dan laut menjelang periode puncak kemarau 2026.
