HEADLINNEWS.ID – Konsep smart city atau kota cerdas tidak semata-mata diukur dari banyaknya aplikasi yang dimiliki pemerintah daerah. Lebih dari itu, kota cerdas merupakan upaya memanfaatkan teknologi dan data untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pelayanan yang lebih efektif dan tepat sasaran.
Komitmen tersebut menjadi salah satu faktor yang mengantarkan Kota Semarang bergabung dalam ASEAN Smart City Network (ASCN). Pengakuan tersebut sekaligus menjadi momentum bagi Pemerintah Kota Semarang untuk memperkuat transformasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi.
Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menegaskan, predikat sebagai bagian dari jaringan kota cerdas ASEAN harus dibarengi dengan pembenahan sistem pelayanan publik secara menyeluruh. Menurutnya, konsep smart city bukan sekadar menghadirkan berbagai aplikasi digital.
“Konsep smart city kita idealnya bukan berupa digitalisasi pelayanan atau perlombaan menghadirkan aplikasi sebanyak-banyaknya. Pengelolaan kota cerdas ini bertumpu pada tiga aspek utama, yaitu data sebagai dasar pengambilan keputusan, teknologi sebagai alat pemecah masalah, serta kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan akhir,” ujarnya.
Karena itu, Pemkot Semarang mulai mengevaluasi berbagai layanan digital yang selama ini dikembangkan oleh masing-masing organisasi perangkat daerah. Beragam aplikasi tersebut diarahkan agar saling terhubung melalui platform Semarang Dalam Genggaman Saya (SDG’s), sehingga masyarakat tidak perlu mengakses layanan yang tersebar di banyak kanal.
Agustina menilai teknologi hanya akan bermakna apabila benar-benar digunakan dan memberikan manfaat bagi warga. Oleh sebab itu, evaluasi terhadap layanan digital terus dilakukan agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kalau aplikasinya bagus tetapi tidak digunakan warga, tentu tidak ada manfaatnya. Karena itu kami terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan agar layanan digital yang kami bangun benar-benar memudahkan masyarakat,” katanya.
Transformasi kota cerdas di Semarang juga menyasar sektor ekonomi kerakyatan. Melalui platform Waras Ekonomi, pemerintah kota membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memperoleh legalitas usaha, mulai dari Nomor Induk Berusaha (NIB) hingga Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Menurut Agustina, keberadaan legalitas usaha menjadi salah satu syarat penting agar UMKM dapat berkembang dan menjalin kerja sama dengan pasar yang lebih luas.
“Sering kali peluang usaha batal bukan karena produknya tidak bagus, tetapi karena pelaku usahanya belum memiliki legalitas yang dibutuhkan. Di sinilah pemerintah harus hadir, memastikan teknologi dan pelayanan yang dibangun benar-benar membantu UMKM naik kelas,” jelasnya.
Selain memperkuat layanan publik dan ekonomi digital, Pemkot Semarang juga melibatkan kalangan akademisi serta para pakar dalam merumuskan pengembangan kota cerdas ke depan. Seluruh inovasi yang dibangun, menurut Agustina, harus tetap berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“Tujuan akhirnya tetap sama, yaitu menghadirkan pelayanan yang semakin mudah, cepat, dan tepat sasaran, sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat Kota Semarang,” tandasnya.
